“Drama” Hak Angket KPK

Deborah

Jakarta, mediaintegritas.com - 

Awalnya menyetujui usulan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini partai ramai-ramai nyatakan penolakan.

Rapat Badan Musyawarah DPR yang dihadiri seluruh fraksi memutuskan membawa usulan hak angket ke sidang paripurna untuk pengambilan keputusan. Saat paripurna pengambilan keputusan soal hak angket KPK terjadi aksi walk out.

Tiga fraksi yakni Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Fraksi Partai Demokrat menyatakan menolak usulan hak angket tersebut.

Ketiga fraksi juga menyatakan keberatan terhadap Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah selaku pimpinan rapat yang dianggap memutuskan secara sepihak.

Suara penolakan beruntun lantang disuarakan pimpinan partai. Sikap "balik badan" itu membuat Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu berang.

Anggota Komisi III, yang juga salah satu pengusul hak angket itu, meradang saat sejumlah fraksi menyatakan menolak usulan tersebut di paripurna.

Dia mengklaim, awalnya semua anggota Komisi III setuju permasalahan itu dibahas melalui  penggunaan hak angket.  Masinton menyebut kawan-kawannya munafik karena tiba-tiba berbalik.

Tiga fraksi yang melakukan aksi "walk out" saat paripurna adalah yang pertama kali "balik badan".

Ketua umum partai-partai itu pun menyuarakan penolakan.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan mendukung langkah Fraksi Gerindra. Demikian pula Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.  Pada Selasa (2/5/2017) kemarin, ia kembali menegaskan bahwa pihaknya tak akan mengirimkan perwakilan dalam Panitia Khusus sebagai bentuk konkret penolakan. "Karena tidak setuju, saya berharap tidak dilanjutkan lagi. Enggak akan mengirim (perwakilan)," ujar Muhaimin di Kantor DPP PKB.

Meski salah satu anggotanya, Rohani Vanath, sempat memberi tanda tangan dukungan, Muhaimin menegaskan bahwa yang bersangkutan telah mencabut dukungan tersebut. Ketua Umum PPP Romahurmuziy tak kalah lantang.

Ia meminta Arsul Sani, Anggota Komisi III dari Fraksi PPP yang juga Sekretaris Jenderal PPP, untuk mencabut dukungannya terhadap hak angket KPK. "Keputusan Saudara Arsul Sani ini berdasarkan keputusan pribadi, bukan keputusan fraksi. Maka setelah fraksi memutuskan untuk tidak melanjutkan hak angket KPK maka seluruh kader PPP harus mematuhi keputusan itu," ujar Romahurmuziy, melalui keterangan tertulisnya.

Sementara itu, Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, tanda tangan dukungan yang diberikan Fahri Hamzah hanya akal-akalan Fahri.

 

Ia menganggap langkah Fahri bukan bagian dari kebijakan Fraksi PKS di DPR, melainkan inisiatif pribadi. Seluruh kader PKS kompak menolak usulan itu. Sohibul menyatakan Fahri bukan kader PKS.

"Anda kan sudah tahu posisi Pak Fahri di mana. Jadi PKS-lah yang sejak awal konsisten menolak hak angket. Buktinya kami tidak ada satupun yang menandatangani," ujar Sohibul.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bahkan menyatakan akan melalukan perlawanan jika hak angket tetap diteruskan di tingkat Pansus. "Kami akan lawan dengan cara apapun, tentu. Kalau memang tidak mengirim (perwakilan) bisa menyelesaikan masalah ya kami tidak kirim. Kalau tidak menyelesaikan masalah, ya kami tarung di dalam," ujar dia.

Menurut Zulkifli, hak angket bisa berujung pada jatuhnya pemerintahan karena muara hak angket adalah hak menyatakan pendapat kepada Presiden. Kerja KPK untuk mengusut kasus-kasus korupsi menurutnya tak boleh diganggu. "Menyatakan pendapat, bisa jatuh pemerintah," kata Ketua MPR RI itu.

Pada awalnya  Sidang Paripurna DPR menyetujui usulan hak angket yang ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (28/4/2017). Mayoritas fraksi menyetujui pengajuan hak angket tersebut.

“Apakah usulan hak angket ini dapat disetujui?” tanya pimpinan rapat Fahri Hamzah kepada 283 anggota parlemen yang hadir.

“Setuju,” jawab sejumlah anggota.

Meski menuai pro dan kontra, hak angket ini tetap resmi digulirkan dan akan ditindaklanjuti usai masa reses DPR pada 17 Mei 2017. Usulan hak angket dimulai dari protes yang dilayangkan sejumlah anggota Komisi III kepada KPK terkait persidangan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta. Alasannya, dalam persidangan disebutkan bahwa politisi Partai Hanura Miryam S Haryani mendapat tekanan dari sejumlah anggota Komisi III.

Komisi III mendesak KPK membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam, yang kini menjadi tersangka pemberian keterangan palsu dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

Hingga Kamis kemarin, tercatat sebanyak 26 anggota DPR menandatangani usulan hak angket tersebut.

Berikut nama dan daerah pemilihan (Dapil) 26 orang itu:

Fraksi PDI Perjuangan

- Masinton Pasaribu, Dapil DKI Jakarta II

- Eddy Wijaya Kusuma, Dapil Banten III

Fraksi Partai Golkar

- Nawafie Saleh, Dapil Jawa Barat V

 

- Adies Kadir, Dapil Jawa Timur I

- Ahmad Zacky Siradj, Dapil Jawa Barat XI

- Syaiful Bahri Ruray, Dapil Maluku Utara

- Agun Gunandjar, Dapil Jawa Barat X

- Anthon Sihombing, Dapil Sumatera Utara III

- Noor Achmad, Dapil Jawa Tengah II

- Endang Srikarti, Dapil Jawa Tengah V

- Ridwan Bae, Dapil Sulawesi Tenggara

- M.N. Purnamasidi, Dapil Jawa Timur IV

Fraksi Partai Gerindra

- Desmond Junaidi Mahesa, Dapil Banten II

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

- Rohani Vanath, Dapil Maluku

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)

- Daeng Muhammad, Dapil Jawa Barat VII

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

- Fahri Hamzah, Dapil Nusa Tenggara Barat

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

- Arsul Sani, Dapil Jawa Tengah X

Fraksi Partai Nasdem

- Taufiqulhadi, Dapil Jawa Timur IV

- Ahmad Sahroni, Dapil DKI Jakarta III

Fraksi Partai Hanura

- Dossy Iskandar Prasetyo, Dapil Jawa Timur VIII

- Dadang Rusdiana, Dapil Jawa Barat II

- Djoni Rolindrawan, Dapil Jawa Barat III

- Samsudin Siregar, Dapil Sumatera Utara III

- H.M. Farid Al Fauzi, Dapil Jawa Timur XI

- Ferry Kase, Dapil Nusa Tenggara Timur II

- Frans Agung Mula Putra, Dapil Lampung I

Bagikan :

Berita Lainnya