2000 PMA Menunggak Pajak Selama 10 Tahun Tidak Tersentuh

HAS

Jakarta, mediaintegritas.com -Terkuaknya ribuan Perusahaan Modal Asing (PMA) telah menunggak pajak selama kuun waktu 10 Tahun menimbulkan keprihatinan mendalam di Tanah Air.

Menurut Hendrik Aryanto selaku Direktur Eksekutif  Lembaga Integritas Studies Centre (ISC) suatu lembaga kajian sosial masyarakat yang sangat perhatian pada kebijakan publik ini, menyayangkan sikap pemerintah yang begitu abai dalam penindakan atau pembiaran.

“Coba bayangkan saja dimana letak persamaan dan nampak sekali pilih kasih, disaat yang bersaamaan Dirjen Pajak yang bekerjasama dengan kepolisian langsung menahan 3 orang inisial IS,OHL dan KMS dari tiga PT Berbeda mereka menungak pajak bervariasi mullai dari 3 milyar hingga 900 juta semuanya penanggung jawab perusahaan tersebut mereka lalu dijeblokan ke Lembaga pemasarakatan Kelas 1 Porong, sampai mereka bisa membayar baru dilepaskan”. Ujar Hendrik

Ada 2 hal mengapa Dirjen Pajak tidak melakukan sesuatu terhadap PMA  - PMA tersebut kemungkinan pertama karena takut dan kemungkinan kedua karerna kerjasama oknum pajak dan mereka ini harus dibuka, karena hal ini sudah sangat kebablasan.

Modusnya biasanya yang umum dipakai PMA dengan berganti nama untuk kembali mendapatkan insentif pengurangan pajak (tax allowance) dan menghindari tagihan pajak, terutama pajak penghasilan (PPh) badan pasal 25 dan 29, coba saja di cek modus-modus itu akan banyak disana, kalau mau dibuka tidak susah, persoalannya mau atau tidak saja, ujar hendrik dikantornya di daerah Duren Sawit Jakarta.

Coba kita banyakan berapa kerugian negara yang bisa kita selamatkan dan nikmati dari 2000 PMA kalau masing-masing PMA menunggak minimal 5 milyar kali 2000 dikalikan 10 tahun angka ini tentunya angka yang sangat luarbiasa, bisa membangun apa saja bisa tanpa minjam sana sini istilah tanpa mengemis kepada negara lain.

Saat dikonfirmasi dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjegoro di kantornya di Jakarta mengatakan akan melakukan penegakan hukum terhadap 2000 perusahaan penanam modal asing (PMA) di Indoensia yang disinyalir 10 tahun tidak melaporkan kewajiban perpajakannya, Pak Menteripun akan berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memeriksa kelayakan operasi perusahaan asing tersebut.

"Kita sudah punya datanya. BKPM cuma mengecek, mereka masih terdaftar sebagai PMA atau tidak. Kalau terbukti mereka melakukan penghindaran pajak dengan sengaja, BKPM bisa mengambil tindakan. Pokoknya ada konsekuensi,"  Ujar Bambang

Semoga pemerintah bisa bergerak cepat untuk menyelamatkan keuangan negara, setelah mencuatnya Panama Papers semoga pemerintah bisa lebih respon terhadap penyelewengan pajak yang bisa mensejahterakan bangsa ini. (Debby)
 

Bagikan :

Berita INTEGRITAS