3.143 PERDA DAN PERATURAN KEPALA DAERAH DICABUT

HAS

Jakarta, mediaintegritas.com - Presiden Joko Widodo telah memerintahkan kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk mencabut dan membatalkan semua peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dinilai tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.

Sebanyak 3.143 peraturan daerah dan peraturan kepala daerah telah dinyatakan dicabut dan dibatalkan oleh Kemendagri atas kewenangannya yang dimilikinya.

"Saya sampaikan, Menteri Dalam Negeri sesuai dengan kewenangannya, telah membatalkan 3.143 peraturan daerah yang bermasalah," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/6/2016).

Presiden Jokowi berpendapat selama ini keberadaan perda dan peraturan kepala daerah dinilai sangat menggangu iklim investasi dikarenakan aturan yang tumpang tindih dengan pusat sehingga proses perizinan memakan waktu sangat lama dan mahal, bahkan beberapa perda malah mereduksi kewenangan pusat.

"Perda dan Peraturan Kepala Daerah jangan bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi," ujar Presiden Jokowi

Pada saat menyampaikan pengumuman tersebut kepada media pers Presiden Jokowi didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Tindak lanjut dengan dibatalkannya ribuan perda dan peraturan kepala daerah akan merangsang daerah akan dapat berkembang dengan pesat dikarenakan iklim investasi yang sudah sehat dan tidak ada pungli  sehingga target pertumbungan ekonomi nasional akan tercapai sesuai dengan yang digariskan pemerintah.

Presiden Jokowi meminta kepada seluruh  gubernur, bupati dan wali kota serta anggota dan pimpinan DPRD hendaknya bijaksana jika  akan membuat peraturan-peraturan, bahwa peraturan itu dapat mendorong pembangunan daerah dan bukan malah sebaliknya.

Masyarakat berharap agar  kepada pemerintah jangan hanya perda dan peraturan kepala daerah yang menghambat investasi saja yang dicabut dan dibatalkan pemerintah, Perda seperti yang menimpa ibu penjual warung nasi dapat juga kiranya dipertimbangkan untuk dicabut, khusus perda-perda yang bisa meresahkan ketentraman atar umat beragama.  (Debby)

Bagikan :

Berita INTEGRITAS