Ada Korupsi Dibalik THR

Deborah

Jakarta, mediaintegritas.com - 

Selama bulan Ramadhan tahun 2017 ini KPK sudah melakukan Operasi Tangkap Tangan korupsi sebanyak 4 kali. Dan uniknya kejadian itu terjadi jelang hari raya Ramadhan tiba. Ditengarai adanyanya pola koruptif muncul lewat permintaan THR.

Deputi Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Apung Widadi  menilai waktu menjelang hari raya seperti saat ini merupakan waktu yang rawan digunakan pejabat daerah untuk melakukan korupsi. Apalagi, waktunya bersamaan dengan dimulainya pembahasan anggaran. “Momentum puasa ini bertepatan dengan momentum pembahasan APBD Perubahan dan Pembahasan Perencanaan APBD 2018. Dan momentum sekarang, akhir Mei itu dibuka proses tender. Jadi kan ditentukan pemenang-pemenangnya. Jadi bulan ini, puncaknya terjadi OTT,” ujar Apung. 

Diketahui memang dalam lima tahun terakhir ini,  KPK selalu Operasi Tangkap Tangan saat bulan puasa. Permintaan korupsi selama bulan Ramadhan itu meningkat. Modusnya bermacam-macam. Seperti suap terkait proyek jalan, suap untuk izin usaha dan kasus korupsi manipulasi atau mafia anggaran.

Apung mengatakan memang hampir semua kasus korupsi besar merupakan modus mark up yang terjadi pada saat dilakukan APBN Perubahan. “Artinya APBN Perubahan menjadi pintu masuk korupsi,” ujar Apung.

Menurut Apung, permintaan THR di bulan Ramadhan terjadi pada seluruh instansi dari tingkat pusat sampai daerah, dan seakan-akan sudah menjadi tradisi. Alokasi anggaran yang dipakai untuk dana THR itu biasanya diambil dari dana taktis yang pada akhirnya disalahgunakan untuk kepentingan suap.

Agar kasus korupsi tidak terjadi lagi, Apung berharap agar Menteri Dalam Negeri mengimbau agar jajaran dibawahnya menghentikan proses pembahasan anggaran dan dilanjutkan kembali setelah lebaran. Hal itu perlu dilakukan untuk menghindari kerawanan transaksional.  “Para ulama juga harus turun gunung mengkampanyekan anti korupsi. Jangan kotori bulan suci dengan korupsi THR. Politisi harus diajari cara hidup sederhana, tidak perlu gengsi jika tidak membagi THR, tapi dari uang haram,” kata Apung. 

Bagikan :

Berita Lainnya