Ada Pengadilan Pelanggaran HAM Di Belanda, Kok Pejabat Indonesia Kebakaran Jenggot

Roy Jon
MuchtarPakpahanAdaPengadilanPelanggaranHAMDiBelandaKokPejabatIndonesiaKebakaranJenggotKonsepsiDanPenyelesaianKasusPelanggaranHAMAlaJokowiDitagih

Jakarta, mediaintegritas.com -Sikap reaksioner pejabat pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla atas adanya Pengadilan pelanggaran kasus Hak Asasi Manusia (HAM) yang digelar di Negeri Belanda menimbulkan tanya. Sejumlah orang Indonesia yang menggagas dilakukannya pengadilan pelanggaran kasus HAM di Indonesia yang terjadi pada sepanjang 1965-1966 itu justru dianggap sebagai salah satu upaya menagih janji Jokowidodo sebagai presiden, yang pada saat kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu berjanji akan menyelesaikan pelanggaran kasus HAM yang terjadi di Indonesia.

“Sekarang, kita tagih saja janji Jokowi yang pada saat Pilpres lalu berjanji akan menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM di Indonesia. Apa yang sudah dilakukan Jokowi dan pemerintahannya untuk menyelesaikan pelanggaran kasus HAM itu? Apa konsepsi dan langkah Jokowi? Belum ada. Jadi, jangan bisanya hanya memaki-maki dan menuding-nuding orang yang berupaya membuat pengadilan pelanggaran HAM di Belanda itu. Pejabat pemerintahan Jokowi ini, saya lihat reaksioner dan kebakaran jenggot,” ujar Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Dr Muchtar Pakpahan, di Jakarta, Jumat (13/11/2015).

Tokoh Buruh yang pernah dipenjarakan dan mengalami pelanggaran HAM pada masa Orde Baru ini mengingatkan agar pejabat pemerintahan Jokowi sekelas Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan tidak mengambil sikap yang malah bertentangan dengan janji Presiden Jokowi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia.

“Pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menkopolhukam Luhut Panjaitan itu sangat tidak logis dalam menanggapi pengadilan kasus pelanggaran HAM yang dilakukan orang-orang Indonesia di Belanda itu. Semakin mengada-ada saja pernyataan pejabat-pejabat ini dengan menyamakan situasi peristiwa 1965 dengan masa Westerling. Itu tidak relevan, tidak logis dan jauh berbeda,” papar Muchtar Pakpahan.

Muchtar yang juga pakar dan Guru Besar Hukum Tata Negara ini menjelaskan, pada masa Westerling, Indonesia dan Belanda sedang berperang. Situasi perang itu, lanjut dia, tentu tidak bisa disamakan dengan pembunuhan ribuan warga Negara Indonesia yang terjadi sepanjang kurun waktu 1965-1966 oleh aparatur Negara Indonesia sendiri saat itu.

“Masa Westerling kan sedang masa perang, lah, masa 1965 itu bukan masa perang. Kok aparatur Negara Indonesia sendiri melakukan pelanggaran HAM terhadap warga negaranya sendiri. Mereka bisa bedakan gak situasi perang dengan Negara lain dengan situasi 1965 itu? Ini jelas-jelas berbeda. Pernyataan pejabat pemerintahnya Jokowi itu sangat tidak logis, ngawur dan menunjukkan watak bahwa tidak mau menyelesaikan pelanggaran kasus HAM yang terjadi di Indonesia,” papar dia.

Justru, lanjut Muchtar, dengan reaksi yang diberikan pejabat-pejabatnya Jokowi, rejim pemerintahan Jokowi-JK kali ini malah semakin menunjukkan dirinya sebagai antek-antek Orde Baru yang anti penuntasan kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

Sebaiknya, Jokowi segera sadar bahwa rejim pemerintahannya diisi dan dikelilingi oleh para pelanggar HAM dan para pejabat berwatak Orde Baru yang anti terhadap penuntasan kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

“Ya sadar dong. Masa pemerintah mau kasih gelar pahlawan kepada pelanggar HAM rakyat Indonesia sendiri, mau kasih gelar pahlawan kepada Soeharto. Bagaimana ceritanya itu. Bukannya melakukan penuntasan pelanggaran HAM kok malah mau kasih gelar pahlawan. Bagaimana pemerintahan seperti ini? Sebaiknya Jokowi segera wujudkanlah janjinya untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM itu,” jelas dia.

Janganlah pejabat pemerintahan Jokowi-JK sendiri yang seperti mau cari gara-gara agar bisa ribut, sebab menurut Muchtar, keributan-keributan yang dilakukan itu adalah keributan sesame pejabat pemerintahan Jokowi sendiri.

“Ributnya mereka sendiri, kok seolah-olah rakyat ini yang dibilang ribut. Jokowi selesaikan dululah keributan di dalam lingkarannya yang banyak diisi oleh koruptor dan para pelanggar HAM itu,” pungkas Muchtar.

Adanya sidang maraton Pengadilan Rakyat Internasional atas Kejahatan Kemanusiaan 1965 yang terjadi di Indonesia atau International People’s Tribunal (IPT) 1965 di Den Haag, Belanda memicu reaksi pejabat Indonesia. Sidang rakyat itu bakal diselenggarakan selama empat hari hingga Jumat (13/11).

Perlu disampaikan, Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) tidak ada hubungannya dengan Pemerintah Belanda. Orang-orang yang menginisiasi juga bukanlah orang asing, melainkan aktivis HAM dan sejumlah warga Indonesia yang tinggal di Belanda.

IPT 1965 dikoordinasikan oleh aktivis dan praktisi hukum Nursyahbani Katjasungkana. Sementara Todung Mulya Lubis, pengacara yang dikenal sebagai pejuang hak asasi manusia (HAM), menjadi jaksa ketua.

Tetapi, format sidang dibuat sama seperti pengadilan HAM formal dengan pembentukan tim peneliti yang menghimpun data dan kesaksian, serta penyusunan panel hakim internasional. Ada tujuh hakim yang akan memutuskan perkara, yaitu Sir Geoffrey Nice, Helen Jarvis, Mireille Fanon Mendes France, John Gittings, Shadi Sadr, Cees Flinterman, dan Zak Yacoob.

Karena diprakarsai dan dibentuk murni oleh warga sipil biasa, IPT berada di luar negara dan lembaga formal seperti PBB. Itu artinya, keputusan apa pun yang dihasilkan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan bersikeras bahwa negara tidak perlu meminta maaf atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang terjadi pada tahun 1965.

Oleh karenanya, ia menentang adanya sidang maraton Pengadilan Rakyat Internasional atas Kejahatan Kemanusiaan 1965 itu.

“Siapa yang mau diadili? Kok dia yang mutusin kita?” ujar Luhut lantang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Bekas Kepala Kantor Staf Presiden itu pun mengambil contoh peristiwa Pembantaian Westerling, pembunuhan ribuan rakyat sipil di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh pasukan Belnda Depot Speciale Troepen pimpinan Raymond Pierre Paul Westerling pada Desember 1946 hingga Februari 1947 selama operasi militer Counter Insurgency (penumpasan pemberontakan), sebagai perbandingan.

Luhut juga menilai bahwa negara tidak perlu memberikan dukungan moral. “Moral apa? Untuk siapa kau minta maaf?” katanya.

Ketika wartawan menjawab pertanyaannya dengan “meminta maaf kepada keluarga korban tragedi 1965,”, Luhut pun menimpali dengan nada bicara agak tinggi. “Keluarga korban mana? Pembantaian mana? Sekarang saya tanya, Westerling kalau mau dibuka-buka, buka-bukaan dong, berapa banyak orang Indonesia dibunuh? Jadi jangan suara bule saja yang kalian dengarkan, suara Indonesia juga didengarkan,” katanya.

Secara terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Pemerintah Indonesia tidak perlu menanggapi Pengadilan Rakyat Internasional 1965 itu. “Itu kan persidangan bukan pengadilan benaran. Kalau pengadilan benaran bisa bertahun-tahun,” kata Kalla.

Menurut JK, jika memang masyarakat internasional ingin mengusut secara serius kejadian pada 1965, maka mereka juga perlu mengusut kejahatan lain yang dilakukan sejumlah negara barat dalam peperangan.

“Boleh, kalau barat mau begitu. Kita juga adili di sini. Lebih banyak mereka (warga) terbunuh secara (perang) begitu,” ujar dia.

Terkait kesaksian sejumlah WNI dalam persidangan tesebut, JK mengatakan, pemerintah dapat memberikan kesaksian atas tewasnya korban akibat penjajahan negara asing di Indonesia.

Sebelumnya, JK menegaskan, pemerintah tak perlu meminta maaf atas peristiwa 1965. “Tentu silakan saja, tetapi jangan lupa bahwa (peristiwa) itu dimulai dengan tewasnya jenderal-jenderal kita. Ya masa pemerintah minta maaf, padahal yang dibunuh para jenderal kita,gimana sih?” ujar Kalla.***Erje

Bagikan :

Berita INTEGRITAS