Ahok Tidak Menodai Agama

Deborah

Jakarta, mediaintegritas.com - 

Setelah persidangan yang berlangsung hampir lima bulan dengan menguras energi banyak pihak, akhirnya Jaksa Penuntut Umum menilai Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak terbukti melakukan penodaan agama seperti dalam dakwaan Pasal 156a KUHP.

 Ahok hanya dituntut dakwaan alternatif Pasal 156 KUHP karena melakukan tindak pidana di muka umum, menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap satu golongan dengan tuntuan pidana satu tahun penjara, dengan masa percobaan dua tahun.

Menurut tim JPU, berdasarkan dari fakta hukum selama persidangan berlangsung, disimpulkan tidak adanya niat pejawat tersebut melakukan penodaan agama seperti dalam dakwaan.

Salah satu faktanya dapat disimpulkan dari rangkaian perbuatan terdakwa seperti pengalaman terdakwa ketika mengikuti Pemilihan Gubernur Provinsi Bangka Belitung 2007 sampai dengan Pilkada DKI 2017-2022. Menurut JPU, tampak bahwa niat terdakwa adalah lebih ditujukan kepada orang lain atau elite politik dalam kontes pilkada.

"Mengingat kesengajaan Pasal 156 a huruf a KUHP adalah dengan maksud untuk memusuhi dan menghina agama, maka pembuktian Pasal 156 a huruf a KUHP tidak tepat diterapkan dalam kasus a quo," kata Ketua JPU Ali Mukartono di dalam ruang persidangan, auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (20/4).

Ali menjelaskan, dalam Pasal 156a KUHP terdapat unsur dengan sengaja.

"Jika kita lihat Pasal 4 huruf a UU No 1/PNPS 1965 sebagai penjelasan Pasal 165a huruf a KUHP terdapat frasa 'semata-mata yang menunjukkan adanya sikap bagi pelaku yang menghendaki terpenuhinya delik'. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa delik sebagaimana diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP hanya diliputi oleh kesengajaan dengan maksud untuk menghina pada agama, bukan bentuk kesengajaan yang lain," kata Ali.

Sementara dari fakta selama persidangan yang sudah berjalan selama 19 kali  telah memenuhi rumusan-rumusan unsur pidana dengan pasal alternatif kedua Pasal 156 KUHP.

"Sepanjang persidangan terdapat fakta-fakta. Tak terdapat yg meniadakan dalam pertanggungjawaban terdakwa. Oleh karena itu terdakwa wajib pertanggungjawaban dan dijatuhi pidana," ujarnya.

Tim penasihat hukum terdakwa dugaan penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai, jaksa penutut umum (JPU) tidak bisa membuktikan unsur-unsur dalam pasal 156 a dan pasal 156 KUHP. Sehingga, seharusnya kliennya dituntut bebas.

Dalam sidang kasus dugaan penistaan agama dengan agenda pembacaan tuntutan, jaksa menilai Ahok bersalah dan menuntut hukuman satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun.

"Tentu kita sebagai penasihat hukum menginginkan segala sesuatu itu kembali kepada fakta persidangan. Kalau fakta persidangan, menurut kita pasal 156 a dan pasal 156 KUHP itu tidak terbukti, atau jaksa tidak bisa membuktikan unsur-unsur dari kedua pasal itu," ujar salah satu pengacara Ahok, Humphrey Djemat.

"Artinya, menurut kita, kalau jaksa tidak bisa membuktikan kedua pasal tersebut, ya tuntutannya harus bebas," sambung Humphrey, seusai sidang di Gedung Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (20/4/2017).

Humphrey menambahkan, tim penasihat hukum sangat yakin Ahok sama sekali tidak menodai agama, dan tidak melakukan permusuhan atau penghinaan terhadap ulama. Namun, dalam tuntutannya, JPU tetap menyatakan Ahok bersalah dan melanggar pasal 156 KUHP, tentang perbuatan bersifat permusuhan, kebencian, dan penghinaan dengan satu golongan tertentu.

Menurut Humphrey, tuntutan pidana terhadap Ahok itu karena jaksa mengaitkannya dengan sikap keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada poin kelima, berisi haram hukumnya menghina ulama.

Meski demikian, Humphrey mengaku dia dan tim penasihat hukum menghargai sikap jaksa. Mereka akan menyiapkan pembelaan yang bakal disampaikan pekan depan.

"Itu tuntutan jaksa. Tentu kita menghormati tuntutan jaksa. Nanti kita pelajari dulu, karena kita baru mendengar. Kita harus baca secara teliti, nanti kita tuangkan ke dalam pleidoi," tutur Humphrey.

Dalam menyusun pleidoi, ujar Humphrey, tim penasihat hukum akan fokus pada pasal 156 yang menjadi sumber tuntutan. Karena, JPU telah menyatakan pasal 156 a tidak terbukti.

"Kalau jaksa sendiri sudah menyatakan 156 a yang bersifat menodai agama Islam itu tidak ada, ya sudah, kita ngapain mempersoalkan itu lagi. Jaksanya bilang itu tidak ada. Tinggal nanti kita membuat pleidoi yang berkaitan tentang 156, permusuhan atau katakanlah kebencian, penghinaan terhadap suatu golongan tertentu dalam hal ini ulama," paparnya.

"Lepas dari hukumnya percobaan, tetapi dinyatakan bersalah. Justru kita mempunyai penilaian atau pendapat beliau tidak bersalah dalam 156 KUHP. Kalau begitu, pleidoi kita tentu lebih mengarah kepada 156 nanti," tambah Humphrey. (Db)

 

Bagikan :

Berita Lainnya