Akselerasi Pembangunan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Kinerja Diplomasi Ekonomi

HAS

” Akselerasi Pembangunan Ekonomi Nasional

Melalui Peningkatan Kinerja Diplomasi Ekonomi”

Volatilitas perekonomian dunia yang secara langsung berdampak kepada kinerja perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu telah menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia merupakan bagian integral dari ekonomi global dengan segala manfaat dan mudharatnya.  Oleh karena itu kinerja perekonomian nasional  akan sangat ditentukan oleh kemampuan suatu negara didalam mengelola perekonomian ditengah volatilitas perekonomian global tersebut.  Keberhasilan dalam mengelola ekonomi domestik tersebut juga akan sangat menentukan keberhasilan Indonesia didalam memanfaatkan globalisasi dan liberalisasi perekonomian yang saat ini sedang berjalan dengan sangat cepat.

Ketika faktor ekonomi menjadi faktor yang paling dominan dalam konteks hubungan internasional, keberhasilan dalam pengelolaan ekonomi makro dan kualitas kebijakan pemerintah di bidang investasi-perdagangan menjadi lebih penting didalam menjamin keberhasilan suatu diplomasi ekonomi.  Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa konsep ”total diplomasi” yang kita anut memerlukan kebijakan yang terintegrasi dan koheren diantara Departemen Luar Negeri dengan instansi teknis terkait lain yang menangani substansi ekonomi tertentu. Pada dasarnya Departemen Luar Negeri tidak mungkin berjalan sendiri karena penanganan substansi ekonomi berada di instansi lain.  Sebaliknya kita juga tidak bisa membiarkan setiap instansi pemerintah di pusat maupun di daerah untuk berjalan sendiri-sendiri didalam mengimplementasikan kebijakan dan kepentingan internasionalnya masing-masing. Diplomasi ekonomi pada hakekatnya adalah diplomasi pemerintahan Republik Indonesia secara menyeluruh untuk memanfaatkan secara optimal peluang yang terbuka dari hubungan perekonomian internasional. Keberhasilan diplomasi ekonomi diharapkan dapat meningkatkan secara signifikan investasi dan perdagangan Indonesia, yang pada gilirannya akan memperbaiki defisit neraca berjalan kita.

Urgensi untuk melaksanakan diplomasi ekonomi yang terintegrasi dan koheren dirasakan semakin mendesak mengingat perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan setiap orang dengan mudah mengakses informasi mengenai kondisi suatu negara dari berbagai sumber informasi lain.  Hal ini telah menjadikan peran ”informasi satu arah” yang disamapaikan oleh Pemerintah menjadi kurang efektif didalam mengubah persepsi suatu negara.  Berkembangnya profesi yang terkait dengan fungsi diplomasi ekonomi seperti wartawan ekonomi/mass-media, peneliti dan lembaga peneliti (think tanks), lembaga pemeringkat (rating agencies), investor, bahkan media sosial telah menjadikan efektivitas diplomasi ekonomi ”tradisional” menjadi sulit karena lembaga-lembaga seperti ini sering dijadikan alternatif rujukan informasi, bahkan dalam banyak kasus kredibilitasnya bisa mengalahkan lembaga Pemerintah.

Kita perlu memberikan perhatian yang lebih baik terhadap berkembangnya para  pelaku diplomasi global (strategically significant global actors) tersebut.  Kita menyaksikan bagaimana upaya keras pemerintah berbagai negara untuk memperbaiki kredibilitas dan kinerja kebijakan ekonominya dapat bisa hilang begitu saja oleh suatu opini negatif  dari suatu lembaga pemeringkat atau media-massa. Oleh karena itu lembaga-lembaga resmi negara dan pemerintah dewasa ini harus meningkatkan kompetensinya, bersaing dengan para pelaku diplomasi baru ini, dan berupaya meningkatkan efektivitas diplomasi yang dilakukannya.  Kita juga perlu membangun paradigma berpikir yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan ekonomi global yang demikian dinamis, kompetitif dan terkadang sangat bergejolak (volatile).   Setiap hari kita seperti dihadapkan kepada situasi perang (ekonomi) yang berkelanjutan, yang membutuhkan penguasaan substansi dan strategi yang sangat baik.  Untuk mencapai strategi diplomasi yang terintegrasi dan koheren tersebut diperlukan koordinasi yang terlembaga, yang memungkinkan kecakapan diplomasi berjalan seiring dengan penguasaan substansi.    

Saling terkaitnya kebijakan ekonomi nasional dan internasional, bertemunya kepentingan negara-swasta, saling terkaitnya berbagai sektor perekonomian, dan bahkan antara sektor perekonomian dengan persoalan sosial-politik, telah mengakibatkan koordinasi kelembagaan tersebut menjadi kata kunci keberhasilan diplomasi ekonomi suatu negara dewasa ini. Penelitian lintas sektoral akan sangat diperlukan didalam membangun diplomasi yang kredibel dan tepat sasaran.  Sementara itu, penguasaan komitmen dan perjanjian internasional juga akan menjadi prasarat yang sangat penting didalam konteks hubungan ekonomi internasional dewasa ini yang lebih berdasarkan kepada aturan (rules based). Kegagalan didalam melembagakan hubungan yang sinergik antara Departemen Luar Negeri dengan lembaga terkait di bidang perekonomian dan politik dapat mengakibatkan kurang efektifnya atau gagalnya diplomasi ekonomi Indonesia.  

Salah satu hal yang penting untuk diperjelas adalah bagaimana posisi dan strategi yang seharusnya dimainkan ditengah perubahan kondisi dan konstalasi kekuatan perekonomian dunia dewasa ini.  Keseimbangan ekonomi dan juga politik internasional dewasa ini telah menunjukkan peningkatan peran China yang sangat luar biasa, yang saat ini telah menjadi ekonomi kedua terbesar dunia.  Kemajuan China juga dialami diberbagai sektor lain seperti teknologi dan pertahanan.  Pada saati ini persaingan antara Amerika Serikat, China dan Jepang sudah semakin dirasakan dibidang politik dan ekonomi internasional.  Kita harus mewaspadai posisi Indonesia dalam konstalasi politik dan ekonomi seperti ini agar jangan sampai mengorbankan prinsip politik luar negeri “bebas aktif”  yang dianut, dan jangan sampai terbelenggu kepentingan-kepentingan pragmatis dan kelompok kepentingan (vested interest).  Bantuan pembangunan infrastruktur Cina di berbagai negara Afrika, yang kemudian diikuti dengan akses pasar perdagangan/investasi dan akses tenaga kerja Cina ke negara-negara tersebut harus menjadi “wake-up call” bahwa “there is no such thing as a free lunch” dalam hubungan perekonomian global.   Bantuan dan pinjaman ekonomi terhadap Pemerintah Pusat dan Daerah dari negara dan lembaga manapun harus benar-benar terkordinasi dan terkontrol agar Indonesia tetap dapat mempertahankan kemandirian ekonominya.  Kita harus dapat menjaga jarak yang seimbang dalam hubungan ekonomi Indonesia dengan Amerika Serikat, Jepang, dan Cina, termasuk dalam bentuk perwujudan kekuatan mereka di lembaga ekonomi internasional seperti IMF, Bank Dunia, ADB dan AIIB.  Untuk mewujudkan hal itu Indonesia perlu meningkatkan kualitas diplomasi dan koordinasi kebijakan ekonominya dengan baik.

Kepemimpinan Presiden dalam hal ini akan sangat menentukan mengingat karakteristik kegiatan diplomasi ekonomi yang harus bersifat lintas sektoral dan inklusif.  Dewasa ini Pemerintahan akan selalu berada didalam tekanan untuk mampu memanfaatkan proses globalisasi untuk kepentingan negaranya.  Dalam komplikasi hubungan ekonomi internasional yang semakin berat, hanya perbaikan kualitas data, analisis, kerjasama kelembagaan, serta  strategi dan diplomasi yang canggih yang akan memungkinkan kita sukses membawakan negara ini untuk mengarungi era globalisasi dan liberalisasi perekonomian.

Koordinasi kelembagaan seperti ini sebenarnya perlu dijadikan permanen seperti dibentuknya kelembagaan Indonesia Incorporated (Indonesia Inc.).  Hubungan yang lebih terlembaga dan permanen seperti ini akan lebih menjamin keberhasilan yang berkelanjutan.  Wacana Indonesia Inc. Ini sudah lama dibicarakan, tapi belum pernah ada Presiden Indonesia yang mencoba menerapkannya, mungkin karena tantangannya yang sangat berat.  Nampaknya hanya luxury kewenangan seorang Presiden saja yang memungkinkan mimpi lama kita ini dapat terwujud. 

Apabila sinergi kelembagaan tersebut dapat terwujud, maka keinginan Presiden Jokowi untuk mengimplementasikan salah satu prioritas diplomatiknya yaitu untuk menjadikan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan komponen Indonesian Foreign Services lainnya menjadi ujung tombak peningkatan investasi dan perdagangan Indonesia akan dapat terwujud. 

 

Jakarta, 8 Maret 2016

Oleh:

Dian Ediana Rae

(Doktor dibidang Hukum Ekonomi Internasional, Pengamat Masalah Investasi dan Perdagangan Internasional)

 

CURRICULUM – VITAE

Dr. Dian Ediana Rae is a senior central banker, he has been working in the Central Bank of Indonesia (Bank Indonesia) for more than 20 years.   He received his PhD degree (cum laude) in Economic Law from the University of Indonesia, earned his master degree in business law from University of Chicago Law School, USA and his bachelor degree in International Law from Padjadjaran University in Bandung.

Since his initial posting in Bank Indonesia, he spent most of his time in monetary sector, in particular International Department, the Department which mostly deal with international issues affecting the central bank works such as international borrowing, international economic forums (WTO, ASEAN, APEC,G20), Indonesian sovereign global bond issuance, as well as dealing with international investors relation and Indonesian International perception. During his tour of duties in Bank Indonesia he also worked in banking sector department and legal department for many years.

He went to many national as well as international courses, speakers for many national as well as international conferences and seminars,  and also wrote books  on banking and financial transaction, wrote for the newspapers and journals on  the issues of banking, globalization, trade and investment.  He was a member of many international negotiations in trade in services in the WTO, APEC and ASEAN.  He headed several Indonesian delegation to G20 meetings on Trade Finance Expert, headed Indonesian Delegation for UNCTAD Conference on Debt Management.  During his young ages, he was also posted as  an Advisor to Indonesian Ambassador to GATT/URUGUAY Round, Geneva, Switzerland in 1992 – 1995 where he had his first hand experiences in handling international trade issues.

Dr. Dian Ediana Rae is also extraordinary lecturer at the University of Indonesia, Tarumanegara University and 17 August 1945 University.  He was Chief of Bank Indonesia Representative in London with the area of work covering The UK as well as European Continent, he was also Head of Bank Indonesia Representative Office for West Java and Banten, and currently he is Head of Bank Indonesia Regional Office for Sumatra.

Bagikan :