Anggaran Revolusi Mental, Bagaimana Nasibnya?

Roy Jon

Jakarta, mediaintegritas.com -Hampir hilang ditelan bumi, Dana Revolusi Mental dipertanyakan keberadaannya. Sebesar Rp 149 miliar anggaran yang diperuntukkan dalam program Revolusi Mental oleh Pemerintahan Jokowidodo-Jusuf Kalla dianggap hanya akal-akalan dan tidak jelas peruntukannya.

“Sudah bagaimana nasib anggaran Revolusi Mental sebesar Rp 149 Miliar itu? Jadi hilang begitu saja, tidak jelas untuk apa dan bagaimananya,” ujar Koordinator Forum Kajian INTEGRITAS Hendrik Aryanto, di Jakarta.

Pemerintahan Jokowi yang digembar-gemborkan sedang melakukan pengiritan anggaran dan melakukan pengefektifan penggunaan anggaran, menurut Hendrik dipertanyakan lantaran dana Revolusi Mental itu hangus begitu saja tanpa kejelasan.

“Buat apa dana itu sebebarnya? Banyak pejabat di eselon I pun tidak mengerti mau diapain dana itu, kok disetujui dan dianggarkan. Apakah dana Revolusi Mental itu yang dibagi-bagikan kepada para Relawan yang terus mendukung-dukung pemerintahan dan kebijakan Jokowi?,” tanya dia.

Hendrik menyampaikan, keberadaan dan penggunaan dana yang rencananya akan dikelola di bawah Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu harus ditelusuri dan diusut bagaimana keberadaan dan peruntukan sebenarnya. “Apakah sekedar membiayai relawan-relawan Jokowi yang pada Pilpres lalu mendukung Jokowi? Peruntukannya untuk apa saja? Ini harus dipertanyakan, dan pemerintah harus menjelaskan dengan sesungguhnya,” pungkas Hendrik.

Terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Revolusi Mental tersebut, Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani pernah menyampaikan bahwa peruntukannya adalah untuk membangun budaya masyarakat Indonesia.

“Program konkretnya? Nantilah suprise dari kami,” kata Puan Maharani di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Senin, 23 Februari 2015.

Rincian dana revolusi mental, kata Puan, baru diserahkan akhir bulan Februari itu ke Kementerian Keuangan. “Nanti baru bisa kami press release kegunaan dana itu buat apa saja. Pasti kami jelaskan seluruh detail dan isi pentingnya setelah satuan anggarannya jelasnya,” ujar dia.

Puan menjamin program revolusi mental tak akan tumpang tindih dengan program di kementerian lain. Dana revolusi mental justru disinergikan dengan kementerian dan lembaga Kabinet Kerja. “Kami kampanye mengubah perilaku. Seperti budaya mengantri dan bagaimana menghormati bendera merah putih saat dikibarkan dan lagu Indonesia Raya dikumandangkan,” kata dia.

Revolusi Mental, kata Puan, berkaitan dengan karakter manusia yang berbudaya, beretika, dan sopan. “Yang pasti dana anggaran itu digunakan untuk membangun masyarakat Indonesia yang tidak hanya berdaya saing lokal, tapi juga berkualitas internasional,” ujar Puan.

Dalam kesempatan berbeda, Puan Maharani mengemukakan, program revolusi mental yang pernah dicanangkan Presiden Joko Widodo se­waktu kampanye, masih te­rus digodog dengan melibatkan 34 kementerian dan lembaga.

”Semua kementerian akan kami libatkan,” kata Puan usai menyerahkan SPT pajak kepada petugas pajak, di Jakarta, Kamis (26/3).

Menurut Puan, gagasan dan sema­ngat revolusi mental perlu terus disebarkan ke masyarakat, terutama ge­nerasi muda yang akan me­mimpin Indonesia pada ma­sa mendatang.

”Revolusi mental harus merasuk ke generasi muda. Tidak mungkin Indonesia memiliki masa depan kalau tidak bergotong royong mem­bangun bangsa,” kata Puan saat ditanya soal ba­nyaknya kasus begal motor yang banyak melibatkan anak muda berumur belas­an tahun.

Kementerian PMK mendapat kucur­an dana untuk revolusi mental sebesar Rp149 miliar dalam Ang­garan Pendapatan dan Be­lanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. Dana itu bakal digunakan untuk membangun budaya masya­rakat.

Dana revolusi mental disinergikan dengan kemen­te­rian dan lembaga Kabinet Ker­ja. Revolusi mental, kata Puan, berkaitan dengan ka­rakter manusia yang berbudaya, ber­etika, dan sopan santun.

Selain terus menggelorakan revolusi mental, me­nurut Puan, mata pelajaran pendidikan Pancasila sudah saatnya kembali diajarkan kepada para siswa mulai tingkat sekolah dasar (SD) sampai sekolah menengah atas (SMA).

”Saya sudah minta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar mulai ta­hun ajaran ini, mata pelajaran pendidikan Pancasila diajarkan kembali kepada para siswa SD sampai SMA,” kata Puan.

Oleh karena itu, menurut Puan, ge­nerasi muda saat ini harus menyiapkan diri dengan cara mengubah mental. Apalagi, jati diri bangsa Indonesia saat ini mulai luruh. Kebanyakan warga ragu-ragu untuk me­nyatakan diri sebagai bang­sa Indonesia.

Itu salah satu alasan re­volusi mental digelorakan pemerintahan Jokowi-JK saat ini. “Tujuan revolusi mental adalah bagaimana agar nantinya manusia In­do­nesia berbudaya dan bisa berkompetisi, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga berda­ya saing glo­bal,” ujarnya.(RJ)

Bagikan :

Berita INTEGRITAS