AUDITOR BPK DAN PEJABAT KEMENDES DI KOCOK KPK

Deborah

Jakarta, mediaintegritas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan telah menetapkan 4 orang tersangka berkaitan dengan kasus suap pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Kemendes tahun anggaran 2016.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Jumat (26/5) kemarin, tim KPK menyita Rp 40 juta yang diduga diberikan oleh Irjen Kemendes Sugito kepada auditor BPK Ali Sadli. Kemudian di ruang kerja Rochmadi Saptogiri perjabat eselon 1 BPK, KPK  juga menemukan uang sejumlah Rp 1,145 miliar dan USD 3 ribu.

"Uang Rp 1,14 miliar dan USD 3 ribu ditemukan di dalam brankas di ruang kerja RS. Sejauh  ini  KPK masih mempelajari dan mendalaminya, apakah masih berhubungan dengan kasus ini atau tidak, statusnya akan ditentukan kemudian,"  Ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (27/5/2017).

Sebelumnya di tempat yang sama, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan uang Rp 40 juta yang disita itu merupakan bagian dari komitmen fee Rp 240 juta. Agus menyebut sebelumnya pada awal Mei 2017, telah terjadi penyerahan uang Rp 200 juta.

Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan 4 orang tersangka yaitu Irjen Kemendes Sugito, pejabat eselon III Kemendes Jarot Budi Prabowo, pejabat eselon I BPK Rochmadi Saptogiri, dan auditor BPK Ali Sadli. Sugito dan Jarot disangka memberikan uang kepada Rochmadi dan Ali agar Kemendes memperoleh opini WTP terhadap laporan keuangan Kemendes. Uang senilai Rp 40 juta pun disita KPK yang merupakan sisa dari komitmen fee sebesar Rp 240 juta.

Sugito dan Jarot disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 64 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan, Rochmadi dan Ali disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 64 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (Debby)

Bagikan :

Berita Lainnya