BPK Menemukan 945 Milyar Biaya Kunker Anggota DPR Diduga Fiktif

HAS

Jakarta, mediaintegritas.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan kunjungan kerja (kunker) fiktif anggota DPR yang berpotensi merugikan negara Rp 945 miliar lebih.  

Hal itu terungkap setelah Setjen DPR dalam suratnya kepada fraksi-fraksi DPR menginformasikan tentang diragukannya keterjadian kunjungan kerja anggota DPR dalam melaksanakan tugasnya, sehingga potensi kerugian negara mencapai Rp 945.465.000.000.

Salah satu fraksi dalam hal PDIP lalu berinisiatif menagih laporan kerja anggota fraksinya. Setiap anggota, setelah melakukan kunjungan, baik itu kunjungan reses ataupun ke luar negeri, wajib menyetorkan laporan secara mendetail disertai bukti-bukti kunjungan

"BPK melakukan audit terhadap DPR, lalu menemukan sejumlah kekurangan terkait kunjungan kerja anggota dewan," kata Wakil Ketua Fraksi PDIP DPR Hendrawan Supratikno kepada wartawan, Kamis (12/5/2016).
 

Sementara itu Fraksi NasDem akan melakukan pengecekan terhadap laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Disebutkan terdapat keraguan dalam kunjungan kerja anggota dewan sehingga potensi negara dirugikan Rp 945.465.000.000

"Kami akan check substansi laporan BPK tersebut dan akan mengambil kebijakan strategis terkait hal tersebut termasuk langkah perbaikan kunjungan kerja anggota pada waktu yang akan datang termasuk reses anggota," kata Wakil Ketua Fraksi Nasdem Johnny G plate melalui pesan singkatnya, Kamis (12/5/2016).

Menurut Apung, kunker fiktif semacam ini sudah berulangkali terjadi. Fitra juga mencatat sejumlah kejanggalan dalam laporan kunker DPR.

"Hasil audit itu sebenarnya sudah berulangkali terjadi kunker fiktif semacam itu dan terus terulang. Memang kunker fiktif itu diduga untuk bancakan, jadi harus diusut tuntas kalau perlu periksa semuanya. Kalau memang terbukti mending bubarkan saja, " katanya.
 

"Harus diungkap secara terang benderang dan harus diproses hukum, KPK tidak bisa diam harus bergerak dan jangan menunggu karena hal ini sudah sering terjadi kayaknya tidak ada kapoknya, untuk itu aktor utamanya harus diungkap," kata Koordinator bidang Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra), Apung Widadi, kepada wartawan, Kamis (12/5/2016). (Andi)

 

Bagikan :

Berita INTEGRITAS