Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Di Eksepsi Ahok dan Kuasa Hukumnya, Sidang Lanjutan 20 Desember 2016

HAS

Jakarta, mediaintegritas.com - Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki T Purnama (Ahok) didakwa  dengan pasal penodaan agama. Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Ahok dengan dakwaan alternatif antara Pasal 156 huruf a KUHP atau Pasal 156 KUHP.

"Materi di dalam dakwaan alternatif pertama dengan kualifikasi dakwaan penodaan agama saudara kunjungan kerja sebagai gubernur ke Kepulauan Seribu. Alternatif kedua sama, hanya kualifikasinya yang berbeda," ujar JPU Ali Mukartono di Pengadilan Negeri Jakarta utara, Jalan Gajah Mada, Selasa (13/12/2016).

Dalam dakwaannya, JPU menyebut perbuatan Ahok telah menghina para ulama dan agama.

"Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyatakan bohong kepada orang lain pemeluk agama Islam tentang larangan menjadikan nonmuslim sebagai pemimpin suatu penghinaan terhadap sebagian golongan masyarakat," kata Jaksa Penuntut Umum  Ali.

Terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, langsung menanggapi dakwaan jaksa penuntut umum. Dalam nota keberatannya, tim kuasa hukum menjelaskan tidak ada masalah dari ucapan Ahok saat berpidato di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, 27 September 2016.

Dalam eksepsinya yang berjudul 'Trial by the Mob', kuasa hukum Ahok, Trimoelja D Soerjadi, mengatakan kasus ini baru bergulir ketika video Ahok di-share oleh Buni Yani dengan editan dan tidak terpotong.

"Pengadilan ini adalah berdasarkan desakan massa yang dimulai dengan pidato Ir Basuki Tjahaja Purnama di Pulau Pramuka yang di-upload Kominfo Pemprov DKI dan tidak ada 1 orang pun yang marah, tersinggung, saat mendengarkan langsung pidato tersebut," ujar Tri saat di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut), Jl Gajah Mada, Selasa (13/12/2016).

Tri mengatakan, protes dari warga baru dimulai selang 9 hari pidato Ahok di Pulau Pramuka. Tetapi video yang di-share itu tidak lengkap dan ditambah kata-kata yang provokatif.

"Namun 9 hari kemudian, setelah mendengar video dan transkrip yang terpotong yang diedit dan diunggah dengan kata-kata provokatif oleh Buni Yani yang sudah ditetapkan jadi tersangka, pada awal Oktober 2016, sejak itu pula protes yang berkembang hingga berujung aksi demo pada 14 Oktober 2016, dilanjutkan 4 November dan 2 Desember," ucap Tri.

Sidang yang dipimpin Dwiarso Budi Santiaso akhirnya selesai dan akan dilanjutkan pada tanggal 20 Desember 2016, untuk mendengar tanggapan dari jaksa penuntut umum. (Debby)

Bagikan :

Berita INTEGRITAS