Desak Reshufle Kabinet, Buruh Minta Menaker Diganti

Roy Jon

Jakarta, mediaintegritas.com -Rencana Presiden Jokowidodo untuk melakukan reshuffle kabinetnya sudah berkembang dalam bulan-bulan terakhir ini.

Jika Jokowidodo konsisten dengan upayanya melakukan pergantian anggota Kabinet Kerja, maka bekas Walikota Solo itu diminta untuk juga mengganti Menteri Tenaga Kerja (Menaker). Permintaan buruh ini didasarkan karena selama menjabat Menaker, belum ada kinerja dan upaya perbaikan kehidupan buruh.

“Bila benar Bapak Presiden Jokowidodo akan me-reshufle kabinetnya, maka Menaker adalah salah satu menteri yang harus direshufle, karena tidak ada satu pun kebijakan Menaker yang dirasakan buruh,” ujar Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam keterangan persnya, di Jakarta.

Dikatakan Said Iqbal, Menaker Kabinet Kerja Hanif Dhakiri, selama menjabat selama hampir satu tahun ini, telah turut membuat susah kehidupan buruh di Indonesia.

“Malah banyak kebijakannya yang kontroversial merugikan dan meresahkan buruh, seperti Surat Edaran Dirjen yang meminta setiap PUK (Pengurus Unit Kerja) di perusahaan harus memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sendiri,” ujar Said Iqbal.

Dijelaskan Said Iqbal, pengurus Serikat Buruh/Serikat pekerja di tingkat perusahaan yang harus memiliki AD/ART sendiri, sama saja membuat rumit kehidupan menyampaikan aspirasi buruh di tingkat perusahaan dan sudah masuk dalam upaya union busting atau pelarangan berorganisasi bagi buruh dengan cara halus.

Kemudian, kebijakan lainnya yang sangat membuat rumit dan buruh semakin susah, dikatakan Said Iqbal, adanya rencana pemerintah untuk menaikkan upah per lima tahun atau per dua tahun sekali.

Said Iqbal juga menyampaikan, bubarnya Tripnas atau lembaga kerja sama Tripartit Nasional yang merupakan jembatan komunikasi Buruh, Pengusaha dan Pemerintah telah dibubarkan. “Ini artinya tidak ada komunikasi yang harmonis antara pengusaha bersama pemerintah dengan buruh,” ujarnya.

Untuk urusan TKI ke luar negeri, lanjut dia, kinerja Menaker tidak terlihat. “Sebab kian banyak TKI yang terancam hukuman mati, tanpa kejelasan aksi kinerja dari Menaker,” ujar dia.

Sejumlah kebijakan yang bertentangan dan saling berbenturan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya, kata Said Iqbal, juga dilakukan oleh Menaker saat ini.

“Seperti Rancangan Peraturan Pemerintah atau RPP Jaminan Pensiun tidak selesai, padahal per 1 Juli 2015 harus sudah jalan program BPJS Kesehatan untuk buruh melalui coordination of benefit atau COB tidak jalan sama sekali,” ujarnya.

Tuntutan buruh untuk menghapuskan pola rekrutmen pekerja outsourcing, ternyata tidak diindahkan oleh pemerintah. “Malah kian marak dan kian massif terjadi outsourcing, termasuk di BUMN. Ini terjadi karena lemahnya law enforcement,” ujar Said Iqbal.

Kebijakan lainnya yang tidak terbukti dilakukan, lanjut Said Iqbal, yakni Kebijakan Menaker tentang Perumahan Buruh. “Itu sampai kini tidak jelas, karena hanya berlindung di balik Presiden,” ujarnya.

Bahkan, kinerja Menaker kian buruk karena kian banyaknya ancaman dan kriminalisasi terhadap para pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh. “Kriminalisasi dan kekerasan terhadap buruh dan pimpinan buruh makin banyak terjadi, tanpa tindakan dari Menaker untuk mengatasinya,” ujar dia.

Said Iqbal kian yakin bahwa Menaker sangat layak di-reshufle karena sudah begitu banyak ketidakjelasan terhadap perbaikan nasib buruh Indonesia.

“Kebijakan upah minimum dari Menaker tidak jelas orientasinya. Juga gerakan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan produktivitas menurun. Ini semua membuat kami harus menyampaikan, bahwa Menaker memang harus di-reshufle,” pungkas Said Iqbal.

Rencana reshuffle anggota kabinet dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  ditanggapi serius oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Menurut bekas Menaker ini, upaya reshuffle kabinet sebaiknya tidak membuat kegaduhan. “Kita berharap jangan membuat kegaduhan baru dengan membuat reshuffle. Ini ekonominya lagi suram,” kata Muhaimin Iskandar di kantor DPP PKB, Jl Raden Saleh, Jakpus, Selasa (23/6/2015).

Daripada merombak bawahannya, Muhaimin lebih menyarankan agar Jokowi melakukan evaluasi menyeluruh dan mencari solusi untuk masalah yang terjadi di internal kabinetnya.

“Evaluasi dulu secara menyeluruh. Apa masalah di kabinet ini. Belum sekarang (kalau mau reshuffle). Beri kesempatan kalau penanganan Ramadan dan lebaran bisa dilakukan dengan baik, lanjut,” usulnya.

Ia memahami bahwa reshuffle kabinet sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden. Namun saat ditanya apakah rela jika menteri-menteri PKB lengser dalam perombakan nanti, Imin tetap menolak reshuffle.

“Pokoknya jangan ada reshuffle dulu,” ucapnya.

Seperti diketahui di kabinet kerja Jokowi-JK ada 3 menteri dari PKB yakni menteri pemuda dan olahraga Imam Nachrowi, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Marwan Ja'far. 

Jokowi sempat memberikan pernyataan soal reshuffle didampingi JK, Prabowo, Ical dan Zulkifli. Jokowi sendiri menjawab masih mempelajari hasil evaluasi menteri-menterinya. Ia meminta publik bersabar untuk susunan kabinet terbarunya.

“Saya itu evaluasi tiap hari, tiap minggu, tiap bulan,” ucap Jokowi usai acara buka puasa bersama Wapres JK, Prabowo, Aburizal Bakrie dan sejumlah menteri dan kepala lembaga tinggi negara berbuka puasa bersama di rumah dinas  Ketua MPR Zulkifli Hasan, Jl Widya Candra IV, Jakarta Selatan, Senin (22/6/2015).(RJ)

Bagikan :

Berita INTEGRITAS