Diumumkan Masuk Delapan Besar, Capim KPK Diminta Tidak Jaim

Roy Jon

Jakarta, mediaintegritas.com - Delapan orang calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) yang telah diumumkan oleh Presiden Jokowidodo diminta unjuk gigi. Selain untuk memperdalam dan mengetahui lebih jauh latar belakang dan kemampuan masing masing Capim, potensi dan kemampuannya sangat perlu diketahui publik dan para pengambil keputusan agar tidak terjadi proses pemilihan kucing dalam karung.

“Sebahagian masyarakat mungkin sudah mengetahui track record  masing-masing Capim KPK yang diumumkan Presiden itu, tetapi saya yakin bahwa masih sangat banyak anggota masyarakat yang belum tahu. Bahkan, para pengambil keputusan di DPR dan mungkin Presiden juga masih perlu menggali terus latar belakang dan informasi seakurat mungkin mengenai masing-masing calon, agar nantinya dibuka secara transparan kepada publik, sehingga tidak ada istilah beli kucing dalam karung. Para capim  itu juga harus unjuk gigi ke public, jangan jaim (jaga image—malu-malu-RED),” ujar Aktivis ProJo Pemantau Seleksi Capim KPK Jones Batara Manurung, di Jakarta.

Dikatakan Jones Batara, komposisi usia dan juga kemampuan menjadi salah satu pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam memilih pimpinan KPK. “Ada beberapa nama yang cukup tangguh, juga ada yang berusia realif lebih muda, mantan aktivis yang teruji, komitmen pemberantasan korupsi yang bisa direkam selama ini, seperti Surya Tjandra. Saya kira perlu dipertimbangkan,” ujar dia.

Misalnya, kata Jones, sebahagian besar masyarakat pun mungkin saja belum mengetahui persis sosok Surya Tjandra. Sepengetahuan Aktivis Projo, lanjut dia, Surya Tjandra adalah seorang pengacara publik yang juga merupakan seorang akademisi sekaligus aktivis social, yang sepanjang 1994-2003 bekerja di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta-yayasan Lembaga bantuan Hukum Indonesia.

“Sejak 2004, dia menjabat sebagai Direktur di Trade Union Rights Centre, yakni sebuah organisasi riset dan advokasi perburuhan di Jakarta,” ujar Jones.

Meski begitu, kata Jones, perlu terus dibuka ke public setiap sosok capim yang ada. Sebab, kata dia, bukan berarti seseorang yang sudah akrab tampil di media massa akan juga memiliki kemampuan dan komitmen dalam pemberantasan korupsi.

Sejak 2004, Surya Tjandra juga menjadi staf pengajar di Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, dan pada 2015 di Sekolah Tinggi Hukum Jentera, keduanya di Jakarta, dan mengasuh mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Etika Profesi Hukum, Filsafat Hukum, dan Hukum Perburuhan dan Jaminan Sosial. Ia menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1995) dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Warwick, Inggris (2002) dan akan menyelesaikan studi S3 di Fakultas Hukum Universitas Leiden, Belanda (2015).

“Secara pribadi, dia mempunyai kualifikasi sebagai advokat sejak 1997 dan pada tahun 1999 sempat mengikuti "the Bar Readers’ Course" dari "the Victorian Bar Council" di Melbourne, Australia; saat ini Surya juga menjabat sebagai Wakil Presiden dari "the International Trade Union Rights Centre", lembaga advokasi hak buruh berbasis di London, Inggris,” ujar pria yang juga aktivis Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) ini.

Jones menyampaikan, setiap capim KPK yang sudah diumumkan, juga harus dibuka track recordnya secara transparan ke publik. “Itu bisa menjadi masukan dan petimbangan dalam proses memilih Capim KPK yang terbaik,” ucapnya.

Sementara itu, setelah dinyatakan tidak lolos dalam 8 besar Capim KPK, Hendardji Soepandji menyampaikan dirinya selalu mengucap syukur atas proses yang dialaminya.

“Saya selalu mensyukuri terhadap semua keputusan yang menyangkut diri saya apapun hasilnya. Manusia wajib berikhtiar tapi Allah SWT akan memberikan yang terbaik untuk diri saya dan keluarga. Mungkin memang KPK bukan tempat yang cocok untuk saya. Allah SWT pasti punya rencana yang lebih baik untuk saya dan keluarga,” ujar Hendardji.

Dia juga menyampaikan apresiasinya terhadap Sembilan orang perempuan yang menjadi panitia seleksi campim KPK. “Saya apresiasi. Mereka telah bekerja maksimal, tidak mengenal lelah dan bekerja secara profesional dan telah menghasilkan keputusan yang terbaik bagi bangsa dan negara tercinta. Semoga ke depannya korupsi akan semakin berkurang, pertumbuhan ekonomi akan semakin membaik dan kesenjangan semakin berkurang serta kesejahteraan rakyat yang menyangkut sandang, pangan dan papan akan terpenuhi sesuai yang ditetapkan dalam APBN sejalan dengan dinamika dan perjalanan waktu yang terus akan bergulir menuju Indonesia jaya,” ucapnya.

Presiden Jokowidodo telah menerima delapan nama calon pimpinan KPK berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh tim Pansel KPK. Kedelapan nama itu langsung dibagi ke dalam empat bidang yang ada dalam KPK yakni pencegahan, penindakan, manajemen, dan supervisi koordinasi monitoring.

Presiden mengumumkan nama-nama itu di Istana Merdeka, Selasa (1/9). Dia didampingi oleh 9 anggota pansel. “Dari tahapan-tahapan seleksi, pendaftaran, makalah, profile assessment, wawancara, tes kesehatan, telah diserahkan pada saya 8 calon,” kata Jokowi.

Jokowi menegaskan, delapan nama yang lolos seleksi pansel ini berdasarkan integritas, kompetensi, leadership, independensi dan juga pengalaman yang bersangkutan. 8 Nama calon pimpinan KPK ini dibagi atas 4 pengelompokan atau kategori. Di antaranya yang berkaitan dengan pencegahan, penindakan, management, supervisi dan monitoring. “Sehingga kita harapkan pimpinan KPK ke depan ada kombinasi dari 4 itu,” ujarnya.

Berikut 8 nama calon pimpinan KPK yang diserahkan pansel ke Presiden Jokowi.

Pencegahan:
1. Saut Situmorang (Staf Ahli KaBIN)
2. Surya Tjandra (Direktur Trade Union Center dan dosen Atma Jaya)

Penindakan:
1. Alexander Marwata (Hakim Ad Hoc Tipikor)
2. Brigjen Basaria Panjaitan (Mabes Polri)

Management:
1. Agus Rahardjo (Kepala Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa Pemerintah)
2. Sujanarko (Direktur Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Sama antar Komisi KPK)

Supervisi:
1. Johan Budi SP Plt pimpinan KPK)
2. Laode Syarif (dosen hukum Universitas Hasanuddin).***Erje

Bagikan :

Berita INTEGRITAS