Dr Ida Nurlinda, SH, MH

Dekan Fakultas Hukum Unpad

Rubrik: 

Edisi/Th: 

07/2013
"Penegakan Hukum Masih Pura-pura Kemasannya Partisipasi Publik, Isinya Sosialisasi"

Persoalan sistem hukum di Indonesia kompleks dan memerlukan pembenahan yang menyeluruh dari segi substansi dan implementasi. INTEGRITAS kali ini mewawancarai Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Dr Ida Nurlinda, SH, MH. Ditemui di ruang kerjanya, Kampus Unpad, Dipatiukur, Bandung, 11 September lalu, Ida menjelaskan berbagai persoalan hukum di Indonesia.

Pertama Ida bicara soal substansi hukum, yaitu undang-undang dan peraturan. Meurut dia, dari segi kuantitas, pembentukan peraturan perundangundangan di Indonesia cukup banyak. Ada kecenderungan peraturan terlalu sering diubah. ”Tentu ini menimbulkan masalah dari sisi sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan itu sendiri,” kata Ida. Dari segi kualitas, undang-undang di Indonesia juga bermasalah. Banyaknya peraturan, khususnya undang-undang yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk di-review menunjukkan ada masalah dari segi kualitas. ”Berbenturan antara satu aturan dengan aturan lainnya, menimbulkan masalah pula dari sisi sinkronisasi dan harmonisasi peraturan itu sendiri sehingga pada akhirnya memengaruhi keajekan dari sistem hukum itu sendiri.” Salah satu sebabnya adalah banyak undang-undang di Indonesia merepresentasikan kepentingan publik atau hanya merepresentasikan kepentingan politik tertentu, seperti penguasa. ”Misalnya dalam bidang saya, hukum agraria, Undang-Undang Pengadaan Tanah cukup kental nuansa keberpihakannya kepada investor.” Pada dasarnya sistem pembentukan peraturan perundang-undangan sudah relatif baik dibandingkan era Orde Baru. Namun, yang menjadi masalah adalah para pelaksananya. Rendahnya tingkat pemahaman anggota DPR tentang bidang hukum menjadi masalah tersendiri. Sekalipun dikatakan bahwa pembuatan undang-undang sudah menyertakan partisipasi publik, Ida menilainya hanya basa-basi.

Bagikan :