Dr Jonker Sihombing: Hadapi MEA, “Hati-hatilah Terhadap Efek Menular Penyakit Sektor Moneter”

Roy Jon
DrJonkerSihombing:HadapiMEA,“Hati-hatilahTerhadapEfekMenularPenyakitSektorMoneter”AssistantProfessorFHUPH

Jakarta, mediaintegritas.com -Pemberlakuan era pasar bebas untuk wilayah Asia Tenggara akan dimulai pada 1 Januari 2016. Era pasar bebas itu dikenal dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)atau dalam istilah asing disebut ASEAN Economic Community (AEC).

MEA adalah sebuah integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN (Negara-negara di Asia Tenggara). Seluruh negara anggota ASEAN telah menyepakati perjanjian ini. MEA dirancang untuk mewujudkan Wawasan ASEAN 2020. Dalam menghadapi persaingan yang teramat ketat selama MEA ini, negara-negara ASEAN haruslah mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang trampil, cerdas, dan kompetitif.

Assistant Professor Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH) Dr Jonker Sihombing, SE., SH., MH., MA menyampaikan, tantangan bagi pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia sangatlah berat. Banyak pihak berpendapat kemampuan Indonesia memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 baru mencapai 82 persen seperti yang dilansir Center of Reform Economics.

“Untuk menghadapai perdagangan bebas ASEAN, langkah awal yang harus ditempuh Pemerintah yaitu dengan meningkatkan daya saing produk dan jasa mengingat jumlah penduduk Indonesia sangat besar sehingga sangat cukup potensial menjadi pasar bagi produk sejenis dari negara lain,” ujarnya.

Banyak kalangan menilai bahwa Indonesia akan siap menghadapi MEA jika pemerintah lebih serius menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang ekonomi.

“Harus berpikir positif saja. Statemen MEA, masyarakat ASEAN 2015 adalah warga yang berkecukupan dari sandang pangan, lapangan pekerjaan, terkendalinya pengangguran dan tingkat kemiskinan yang menurun melalui upaya yang konkrit. Pemerintah juga sejauh ini tetap berusaha untuk mewujudkan  masyarakat yang makmur dan berkecukupan sebelum memasuki MEA itu,” ujar Jonker.

Dalam bidang perbankan, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat penting menyongsong MEA, dengan tugas melakukan pengaturan dan pengawasan perbankan.

“OJK yang bertanggung jawab untuk menyelaraskan pengaturan dan pengawasan perbankan Indonesia ke depan agar mampu menahan derasnya gempuran bank-bank asing termasuk dari kawasan MEA itu sendiri. Dan terlihat upaya itu sudah menjadi pemikiran bersama antara Pemerintah dengan DPR,” ujarnya.

Guna menyelaraskan Undang Undang Perbankan dengan Undang Undang OJK, Pemerintah dan DPR telah mulai membahas Rancangan Undang Undang atau RUUPerbankan yang baru, namun terhenti akhir 2014 karena pergantian legislatif dan Pemerintah yang berkuasa.

“Secara normatif ketentuan yang terdapat dalam RUU Perbankan itu telah diupayakan untuk dapat mengakomodasi kebutuhan peraturan perbankan yang selaras dengan MEA. Jadi jawabannya sudah ada dalam RUU itu,” ujar pria yang telah dikaruniakan dua anak ini.

Jonker menyampaikan, ada empat penjelasan yang tertulis dalam RUU Perbankan itu.Pertama, ketentuan dalam Undang Undang yang lama sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat serta perkembangan kelembagaan di bidang keuangan dan perbankan karena perkembangan perekonomian senantiasa bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju khusus nya pada era globalisasi.

“Lalu yang Kedua, untuk menjaga agar bank tetap menjalankan kegiatan usahanya dengan baik dan profesional yang terbebas dari campur tangan pemilik sehingga perlu dilakukan perguatan peraturan, baik kepada manajemen bank itu sendiri maupun penguatan peraturan yang perlu diberlakukan terhadap pemilih bank lain. Dan juga kepemilikan bank perlu atas dasar pembagian persentase pemegang saham pengendali bagi warga Indonesia atau badan hukum Indonesia,” jelasnya.

Ketiga, bagaimana mewujudkan institusi perbankan yang sehat, memiliki kreadibilitas dan profesonalitas dalam menjalankan usahanya, harus ada pembinaan dan pengawasan yang baik terhadap bank. Untuk itu pengawasan yang semula berada di tangan Bank Indonesia menjadi berada di tangan OJK. Mengingat pembinaan melekat pada fungsi pengawasan maka hal itu juga beralih kepada OJK. Dengan begitu OJK berwenang berwenang melakukan pengaturan dan pengawasan yang bersifat mikroprudensial sementara Bank Indonesia memiliki kewenangan yang bersifat makroprudensial.

“Dan yang keempatuntuk memberikan rasa aman, nyaman dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada perbankan, bank wajib memberikan perlindungan kepada nasabahnya. Selain bank, OJK sebagai pembina dan pengawas bank juga berwenang untuk melakukan perlindungan kepada  nasabah bank. Selain itu, guna mendukung tujuan perbankan, OJK dan Bank Indonesia harus memperhatian prinsip resiprositas dalam menjalankan tata hubungan perbankan internasional,” urainya.

Jonker menjelaskan, ada dua aliran mengenai pengawasan lembaga keuangan. Di satu pihak terdapat aliran yang mengatakan bahwa pengawasan industri keuangan sebaiknya dilakukan oleh institusi tunggal yang mengawasi semua kegiatan lembaga keuangan. Di sisi lain, terdapat aliran yang mengemukakan bahwa pengawasan industri keuangan sebaiknya dilakukan oleh beberapa lembaga agar lebih efektif.

Lelaki kelahiran 24 Februari 1948 di Perdagangan, Sumatera Utara ini sangat handal dalam menganalisa persoalan perbankan. Terbukti, dia telah banyak menerbitkan karya ilmiah dalam bentuk buku maupun artikel dalam jurnal ilmiah seperti, 1. Pokok-Pokok Hukum Pajak, Penerbit Refpublisher, Jakarta 2013, 2. Otoritas Jasa Keuangan, Konsep, Regulasi dan Implementasi, Penerbit Refpublisher, Jakarta, 2012, 3. Butir-Butir Hukum Perbankan, Penerbit Refpublisher, Jakarta 2011, serta terbitan lainnya.

Karier di bidang perbankan juga telah dilalui lelaki lulusan Sarjana Ekonomi Universitas Sumatera Utara ini sangatlah diakui, mulai dari pegawai staf di Bank Dagang Negara Cabang Medan, Managing Director PT. Indovest Bank pada tahun 1991 dan kemudian menjadi President Director pada bank yang sama 1992-1994. Pada waktu itu yang bersangkutan juga merangkap sebagai Presiden Komisaris pada PT. Indovest Sekuritas, yang bergerak di bidang perdagangandan penjaminan efek di Bursa Efek Jakarta.

Pada tahun 1994-1997, dia ditugaskan sebagai pimpinan (General Manager) Bank Dagang Negara, New York Agency, merangkap pimpinan Bank Dagang Negara,Cayman Island. Pasca merger Bank Dagang Negara ke dalam PT. Bank Mandiri (Tbk), beliau menjadi Staf Ahli Direktur Utama, dan kemudian menjadi Senior Vice President Treasury sampai berhenti pada bank tersebut tahun 2003.

“Alasan utama yang melatar-belakangi adanya kedua aliran itu karena penyesuaian dengan sistem perbankan yang dianut, dan seberapa dalam konvergensi yang terdapat di antara lembaga-lembaga keuangan yang ada di suatu negara,” ujarnya.

Jonker juga mengatakan, apakah OJK akan sanggup menjawab tantangan tentang pengaturan dan pengawasan perbankan yang semakin berat di masa mendatang, tentunya sejarah tua yang akan membuktikan nantinya.

“Masih terlalu dini ntuk menilai lembaga OJK yang baru berumur +/- 3 tahun ini dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasannya,” ujarnya.

Namun demikian, kekhawatiran masih menggelayut di benak banyak orang, terutama apabila dikaitkan dengan contoh sejarah perbankan yang kelam. Pertama,pengawasan perbankan di Jerman yang menjadi acuan dalam pembentukan OJK telah dikembalikan ke bank sentral, karena ketidak-mampuan lembaga tersebut untuk melakukan pengawasan perbankan secara efektif. Demikian juga halnya di Inggris yang tidak mampu menahan kejatuhan Nothern Rock Bank.

“Karena kurangnya ketidakstabilan pasar dan lemahnya koordinasi antara FSA kalau di Indonesia OJK sebagai pengawas bank dan Bank of England kalau di Indonesia disebut Bank Indonesia sebagai leader of the last resort telah mengakibatkan kejatuhanNothern Rock Bank, dan mencoreng reputasi FSA di negara itu,” ujarnya.

Kedua, adanya kendala koordinasi pengaturan dan pengawasan perbankan dengan pengelolaan moneter. Sebagaimana sama-sama kita ketahui bahwa masalah koordinasi dalam beberapa hal merupakan barang yang mewah dan mahal harganya di negeri ini.

Jadi, jika pengawasan perbankan berpindah ke otoritas lain, akan terdapat resiko kehilangan informasi bagi Bank Indonesia yang memberlukan informasi tersebut untuk memonitor kestabilan sistem finansial, sedang kestabilan sistem finansial akan berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan moneter.

”Ada banyak pengalaman juga di negara-negara yang melakukan pemisahan seperti ini ternyata kebijakan dimaksud tidak dapat berjalan secara efektif,” jelasnya.

Jonker menilai, sejatinya model pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia di masa lalu telah cukup memadai, meskipun tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan kecil di sana sini.

“Harus diakui juga bahwa Bank Indonesia itu yang melakukan pengaturan dan pengawasan di bidang perbankan selama sepuluh tahun terakhir telah melakukan banyak hal. Bahkan The Asian Banker Summit 2012 telah menobatkan Bank Indonesia sebagai pelaksana regulasi prudensial dan sistemik terbaik di Asia,” ucapnya.

Selain itu juga, posisi-posisi kunci di OJK pada saat ini sebagian besar masih dipegang oleh pegawai utama Bank Indonesia, yang dipinjamkan sementara atau bentuk penugasan lain ke OJK dengan tujuan untuk membangun dan menuntun lembaga itu dalam merencanakan pengaturan dan pengawasan perbankan di masa mendatang.

“Jadi dapat dilihat bahwa sistem, prosedur dan metode pengaturan dan pengawasan perbankan yang dilakukan OJK menyongsong MEA bukanlah suatu yang baru, kalau tidak dapat dikatakan didesain oleh arsitek yang sama, namun di bawah bendera yang berbeda,” ujar Jonker.

Demikian juga hasil survei yang dilakukan oleh Central Banking Publication pada tahun 1999 menunjukkan bahwa dari 123 negara yang diteliti, tiga per-empatnya memberikan kepercayaan dan kewenangan pengawasan industri perbankan kepada bank sentral.

“Hal itu lebih menonjol di negara-negara berkembang, khususnya berkaitan dengan masalah kelangkaan sumber daya manusia yang terampil untuk melakukan tugas pengawasan. Bahasa lainnya pembentukan OJK ini masih anomali,” ucapnya.

Jonker menambahkan, akhirnya harus diakui bahwa pengaturan dan pengawasan perbankan menyongsong MEA masih penuh dengan tantangan. Tantangan yang telah lama kita rasakan ditengah-tengah perbankan tanah air yang berkompetisi dengan kantor cabang bank-bank asing denga jaringan dan kemampuan ekspansi usaha yang maha besar. Kita juga perlu menciptakan ketentuan perundang-undangan yang lebih siap untuk menghadapi hal-hal seperti itu, dengan mempertimbangkan berbagai aspek lain.

“Kesempatan yang ada jangan sampai terbuang percuma dan jangan sampai kita hanya menjadi tempat untuk ladang ekspansi bagi perbankan negara tetangga. Selama ini kita tidak mempunyai kesempatan untuk membuka kantor cabang bank di negara tetangga. Yang tidak kalah penting juga bagaimana menciptakan suatu sistem pengaturan dan pengawasan perbankan yang mampu memperkuat ketahanan perbankan dari efek menular penyakit di sektor moneter negara tetangga karena memasuki kawasan perdagangan bebas ASEAN itu,” jelas Jonker.***

Bagikan :

Berita INTEGRITAS