Dr Yenti Ganarsih, SH. MH

Dosen Universitas Trisakti

Rubrik: 

Edisi/Th: 

08/2013
"Berantas Money Laundry? BerikanKPK Kewenangan Penuntutan TPPU!"

Tindak pidana pencucian uang dikenakan bukan hanya kepada pelaku korupsi tapi juga kepada orang-orang yang menerima uang hasil korupsi. Di samping itu, negara juga harus segera membuat undangundang tentang perampasan aset-aset dan pemiskinan bagi para pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Berdasarkan Pasal 3 UU No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), pencucian uang (money laundry) adalah “suatu perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuanmenyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”. “Lebih sederhananya, pencucian uang adalah setiap orang atau pihak menikmati dan memanfaatkan hasil kejahatan korupsi, baik itu dimasukkan dalam akun atau dibelanjakan atau ditukarkan atau ditransferkan,” kata pakar money laundry Dr Yenti Ganarsih kepada INTEGRITAS ketika diwawancarai di sela-sela kesibukannya mengajar di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta.

Bagikan :