Fantastis, Biaya Munaslub Golkar Habiskan 85 Milyar Ditanggung Kandidat

HAS

Jakarta, mediaintegritas.com - Partai Golkar akan melaksanakan Munaslub pada akhir Mei 2016 atau selambat-lambatnya sebelumnya Bulan Puasa  Bulan Juni 2016 bertempat di Nusa Dua Bali.

Namun yang menarik adanya  pro dan kontra terhadap Iuaran  wajib yang dibebankan kepada para Calon Ketua Umum yang akan bertarung untuk menanggung biaya Munaslub  sebesar 5 – 10 milyar per kandidat,  Anggaran itu untuk biaya Munaslub diperkirakan akan menghabiskan dana lebih dari 85 Milyar.

Ketua Steering Commitee Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, Nurdin Halid mengatakan bahwa dana yang dihabiskan untuk penyelenggaraan Munaslub Golkar diperkirakan mencapai Rp 85 miliar.

Biaya terbesar adalah untuk alokasi uang saku peserta. Nurdin memaparkan, DPD I akan mendapatkan Rp 100 juta per DPD untuk delegasi tujuh peserta dan 10-20 peninjau. Sementara itu, DPD II akan mendapatkan Rp 25 juta per DPD untuk lima peserta delegasi.

Dengan adanya kesepakatan bersama dalam biaya untuk menghindari praktek yang selama ini menjadi sumber masalah yaitu Money Politic. selama ini money politik dibungkus dalam bentuk uang transpor, akomodasi, dan uang saku," ujar Nurdin di DPP Golkar Slipi Jakarta 25/04/2016.

Sementara itu kandidat Calon Ketua Umum Partai Golkar, Priyo Budi Santoso dan Aziz Syamsudin angkat bicara soal biaya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang ditaksir mencapai Rp 85 miliar.

Baik Priyo dan Aziz mereka sepakat mengatakan bahwa mereka akan mengikuti apa pun keputusan partai yang nantinya disahkan pada rapat Pleno DPP Partai Golkar dan kandidat yang lainnya, Intinya kita lihat aturannya saja dan berlaku sama dengan para kandidat lain. Saat dihubungi redaksi Integritas melalui sambungan telephone.

Namun Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar Akbar Tandjung tidak setuju dengan adanya iuran wajib bagi kader yang ingin maju dalam bursa bakal calon Ketum di Munaslub bulan depan. Akbar mengatakan apabila partai mengalami kesulitan sebaiknya dibicarakan secara terbuka.

"Menurut saya pada prinsipnya saya tidak setuju adanya iuran seperti itu. Kalau memang partai mengalami kesulitan, disampaikan saja secara terbuka kesulitannya apa saja, kurangnya berapa banyak," ujar Akbar kepada wartawan usai menghadiri peluncuran buku ketua BPK Harry Azhar Azis di Warung Sunda, Pancoran, Jaksel, Senin (25/4/2016).

Menurut Akbar  apabila partai memang merasa ada kesulitan dana dalam menyelenggarakan Munaslub, dapat dibicarakan secara terbuka dengan seluruh stakeholder partai untuk memberikan kontribusi dalam mengatasi kesulitan dana tersebut itu jauh lebih elegan. Ujar Akbar (Debby)
 

Bagikan :

Berita INTEGRITAS