ISC Akan Judical Review UU Pilkada Bilamana Bersifat Diskriminatif

HAS

Jakarta, mediaintegritas.com - Pro dan kontra terhadap RUU Pilkada yang saat ini sedang digodok Pemerintah dan DPR telah  membuat kegaduhan politik, pasalnya draft dari pemerintah dan Panja DPR nampak sekali perbedaan yang sangat mencolok.

Draf pemerintah masih untuk perseorangan yang maju dipilkada sebesar 6,5 persen – 10 persen sedangkan Panja DPR mengusulkan 11,5 persen – 15  persen.

Untuk parpol yang maju dipilkada pemerintah mengusulkan tetap 20 persen jumlah kursi DPRD atau 25 persen suara sah pemilu, sedangkan usalan panja 15 persen jumlah kursi DPRD atau 20 persen suara sah pemilu.

Melihat draft RUU Pilkada yang diajukan pemerintah sangat jauh dengan draf dari Panja DPR hal ini akan menambah kegaduhan politik tersendiri.

Direktur Eksekutive Integritas Studies Centre, Hendrik Aryanto dijakarta mengatakan apa yang saat ini Panja RUU hasilkan suatu kesepakatan Munafik.

Menurut Hendrik apa yang telah menjadi usulan Panja RUU memberatkan percalonan perseorangan dan meringankan calon parpol menilai cara berpikir para politik di senayan khususnya di Komisi dua, adalah cara berpikir kerdil dan orpotunis bukan berpikir seperti negarawan.

Berpikir kerdil karena hanya memikirkan untuk dirinya dan golongan dengan bersembunyi dibalik mufakat dan mayoritas.

“Untungnya ini persolan politik, kalau ini persoalan pidana, mungkin ini yang dimaksud bermufakat jahat” Ujar Hendrik

Integritas Studies Centre suatu lembaga sosial kemasyarakatan yang fokus dalam kajian hukum, politik dan bisnis akan menggungat kembali ke Mahkamah Kontitusi untuk membatalkan undang-undang itu bila sampai disetujui.

Kita percaya Mahkamah Kontitusi lembaga yang sangat kridibel sehingga UU yang sarat dengan diskriminasi dan kepentingan akan dinyatakan tidak berlaku dan sudah  terbukti sudah tidak terhitung banyaknya produk undang-undang yang dihasilkan DPR dan Pemerintah yang dibatalkan oleh MK.

Tugas partai politiklah yang mempersiapkan kader terbaik dan mereka bekerja buat rakyatnya dengan begitu citra partai politik kembali baik karena kinerja partai politik baik yang ada di eksekutive dan legislative baik kinerjanya. (Debby)

Bagikan :

Berita Lainnya