Istilah Pribumi sebagai Alat Politik Pecah Belah

Deborah

Jakarta, mediaintegritas.com - 

“Kegaduhan” masyarakat khususnya di media sosial terjadi pasca pidato pelantikan Gubernur DKI yang baru Anies Baswedan pada Senin, 16/10/2017 kemarin. Dalam pidato politiknya yang pertama sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies sempat menyebutkan istilah pribumi yang merujuk pada warga Jakarta yang harus menjadi tuan di negerinya sendiri. Setelah pidato tersebut, beberapa pihak mengatakan bahwa tidak pantas seorang kepala daerah menyebut  istilah pribumi. Anies pun mengklarifikasi bahwa kata “pribumi” dalam pidatonya merujuk pada konteks sejarah di zaman kolonialisme bukan untuk mengkotak-kotakkan warga Jakarta yang ada saat ini.

Wakil Ketua PSI Rian Ernest mengungkapkan, istilah “pribumi” berperan besar dalam menaikkan tensi konflik di masyarakat, seperti pada peristiwa Mei 1998.

“‘Pribumi’ digunakan pada masa-masa krusial dalam politik untuk menciptakan tensi,” kata Rian dalam keterangan pers, Selasa, 17 Oktober 2017. Presiden Habibie bahkan akhirnya mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 untuk menghentikan penggunaan istilah pribumi dan nonpribumi. Rian menjelaskan, dalam instruksi presiden pada waktu itu, penggunaan istilah pribumi dan nonpribumi dihentikan dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, menurut Rian, sejarah Indonesia telah memperlihatkan bahwa labelisasi pribumi dilakukan Belanda untuk membeda-bedakan perilaku dan hak di antara warga yang hidup dan tinggal di Indonesia.

Penggunaan istilah itu juga bisa dijadikan alat politik pecah belah pada era kolonialisme Belanda dengan membedakan warga Indonesia ke dalam sejumlah golongan, yang terdiri atas golongan Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Menurut Rian, sikap ini semakin memperbesar perbedaan atas nama suku bangsa, yang dahulu justru dilakukan penjajah untuk melanggengkan kekuasaannya di Bumi Pertiwi. Karena itu, PSI berharap Anies tidak mencerminkan sikap kepemimpinan kolonial yang memisahkan orang berdasarkan suku, agama, dan ras serta menjalankan politik adu domba untuk mempertahankan kekuasaan.

 

Bagikan :

Berita Lainnya