Jaminan Kesehatan Nasional Perlu Terobosan

HAS

Jakarta, mediaintegritas.com - Keberlangsungan  Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan terancam, berdasarkan laporan Kementrian Kesehatan mengalami defisit klaim hingga mencapai 7 Trilyun.

"Tanpa ada upaya efisiensi, peningkatan pengawasan,penaikan kesadaran membayar premi, dan sebagainya, defisit JKN di 2016 bahkan bisa mencapai Rp7,4 triliun," ujar Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kemenkes, Donald Pardede,

Defisit rasio klaim terjadi karena biaya layanan kesehatan yang dikeluarkan BPJS selaku pengelola JKN lebih kecil dari pada pendapatan iur premi yang diterima.

Pada 2014, BPJS defisit Rp3,3 triliun dan tahun ini potensi akumulasi defisit mencapai Rp5,85 triliun.

"Untuk mengantisipasi defisit rasio klaim di 2016, Kemenkeu telah menyediakan dana cadangan untuk kesehatan sebanyak Rp6,8 triliun, atau setara dengan prediksi defisit. Namun, pelaksanaan JKN tidak boleh defisit setiap tahun," tegasnya.

Untuk mengurangi defisit, yakni mengurangi benefit dan tarif, atau menaikkan premi. Namun, mengurangi manfaat dan tarif mustahil dilakukan.

Di Tahun 2016 ini Kemenkeu memang akan menaikan iur premi dari segmen kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi Rp23.000 per bulan dari sebelumnya Rp19.225.

Artinya, pada 2016 dana sokongan dari APBN untuk JKN 2016 menjadi Rp25,5 triliun atau naik dari Rp19,4 triliun pada 2014.

Namun, kata Donald, jumlah kenaikan itu tidak akan cukup. Pasalnya, berdasarkan perhitungan Kemenkes, jumlah kenaikan yang ideal ialah Rp36 ribu. Di bawah itu, pasti tetap defisit.

Kenaikan iuran pada segmen PBI sangat bermakna bagi pendapatan premi BPJS Kesehatan.

Pasalnya, mayoritas peserta JKN ada di segmen PBI yang berjumlah 86,4 juta di 2015 dan akan bertambah menjadi 92,4 juta jiwa di 2016. PBI terdiri atas orang miskin dan rentan, yang iur preminya dibayari pemerintah.

Agar defisit di 2016 bisa ditekan, BPJS Kesehatan harus menjaring sebanyak mungkin pekerja penerima upah (PPU) badan usaha. Saat ini peserta PPU badan usaha baru 21 jutaan. Padahal pasarnya sekitar 80 jutaan. Ujarnya

Presiden Jokowi berkomitmen akan tetap mendukung program JKN, karena itu beliau sudah perintahkan Menteri Keuangan Untuk menutup kekurangan dan mencari terobosan. (Tety)

Bagikan :

Berita INTEGRITAS