Jampidsus Arminsyah: Berantas Korupsi, Kata Siapa Kejaksaan Agung Tidak Mampu?

Berita INTEGRITAS

Roy Jon
JAMPIDSUSARMINSYAH

Jakarta, mediaintegritas.com - Pengusutan Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa sering ditanggapi miring oleh masyarakat. Selain belum sepenuhnya mendapat kepercayaan publik, sering kali proses pengusutan kasus korupsi di Kejaksaan Agung didera sejumlah kepentingan politik, sebagaimana diduga terjadi pada pengusutan dugaan korupsi Dana Hibah dan Dana Bantuan Sosial (Bansos) Provinsi Sumatera Utara tahun 2012 dan 2013. Dimana, diduga ada keterlibatan petinggi partai politik yang membelenggu Kejaksaan Agung sehingga tidak bisa bergerak menuntaskan kasus korupsi ini. Apalagi, saat ini, jabatan Jaksa Agung diduduki oleh eks politisi partai politik yang diduga memiliki kepentingan untuk menghentikan proses pengusutan perkara itu.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Arminsyah membantah adanya intervensi politik dalam pengusutan perkara-perkara korupsi yang ditangani oleh Gedung Budar Kejaksaan Agung.

Pria yang sebelumnya menduduki jabatan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) itu belum satu minggu dilantik sebagai Jampidsus, langsung menetapkan Gubernur Sumatera Utara Nonaktif Gatot Pujo Nugroho sebagai tersangka dalam pengusutan dugaan kasus korupsi Dana Hibah dan Dana Bantuan Sosial (Bansos).

“Tidak ada upaya untuk menutupi tudingan-tudingan bahwa Kejaksaan Agung melempem dalam pengusutan ini. Penetapan status tersangka kepada Gatot itu juga bukan karena kadung terpublikasi. Ini memang karena penyidik kejaksaan agung sudah firm memiliki alat bukti yang kuat dalam penetapan status tersangka,” ujar Jampidsus Arminsyah di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan.

Arminsyah juga tidak mau dikait-kaitkan dengan penyidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disebut-sebut lebih mampu memberantas korupsi dibanding Kejaksaan.

“Kata siapa Kejaksaan tidak mampu memberantas korupsi? Itu tanggapan miring saja yang sengaja ditujukan kepada kejaksaan. Kejaksaan melakukan pengusutan, ya harus pasti bukti-buktinya, kalau KPK mengusut ya memang itu juga tugas KPK. KPK punya mekanisme, Kejaksaan punya mekanisme. Jadi, tidak ada persoalan ini itu yang dikait-kaitkan. Kejaksaan selalu mampu menegakkan hukum,” ujar pria yang baru dilantik sebagai Jampidsus pada Jumat 30 Oktober 2015 itu.

Berikut petikan wawancara dengan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Arminsyah.

Apakah Anda hendak menunjukkan bahwa tudingan kepada institusi Anda sangat politis dan sarat kepentingan yang akhirnya memperlemah pengusutan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung?

Saya ini hanya orang yang dipercayakan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur penegak hukum, sebagai Jampidsus, termasuk dalam upaya pengusutan kasus korupsi. Tentu saja saya akan menjalankan tugas dan tanggung jawab ini semampu saya. Jadi, bukan karena urusan politis atau karena embel-embel ingin nge-top dan bukan pula sok gagah-gagahan, memang dari dulu pun Kejaksaan selalu menegakkan hukum dan memberantas korupsi, itu tugas yang harus dilaksanakan.

Mengapa begitu dilantik sebagai Jampidsus Anda menetapkan Gubernur Sumatera Utara Nonaktif sebagai tersangka dalam kasus dana Hibah dan Bansos itu? Ada motif apa?

Tidak ada motif-motifan di sini. Memang, karena sejak awal penyidik harus sangat firm dengan semua pihak dan mengumpulkan bukti-bukti yang akurat. Dan, ketika saya masuk di Jampidsus, sudah kuat buktinya. Itu saja. Dan upaya pemberantasan korupsi memang tanggung jawab Kejaksaan juga. Jadi, jangan diduga ada yang aneh-aneh. Saya menjalankan tugas saya saja.

Selama ini Kejaksaan dianggap tidak terlalu bagus kinerjanya dalam pemberantasan korupsi. Bagaimana menurut Anda?

Kata siapa kejaksaan agung tidak mampu mengusut dan memberantas korupsi? Itu tudingan yang tidak baik lho. Sejak dulu pun jaksa mengusut korupsi. Soal masyarakat tidak mengikuti kinerja sukses kejaksaan dalam memberantas korupsi ya tidak apa-apa. Silakan saja dicek.

Sebagai Jampidsus yang baru, bagaimana Anda akan memimpin Gedung Bundar Kejaksaan Agung untuk berperang memberantas korupsi?

Untuk pemberantasan korupsi, itu keharusan bagi kami. Bahkan, saya tidak akan galau, tidak risau dan tidak perlu cemas jika karena saya menjalankan tugas dan tanggung jawab memberantas korupsi saya menjadi tidak populer. Sudah tidak ada urusan populer atau tidak untuk ini. Saya memang tidak populer, dan tidak perlu khawatir untuk tidak populer karena menegakkan hukum.

Begitu saya ditugaskan sebagai Jampidsus, saya langsung melakukan evaluasi, dan tiap hari harus melakukan evaluasi atas kinerja pemberantasan korupsi di sini, serta membenahi apa yang perlu dibehani. Saya evaluasi  setiap perkara yang ditangani, mulai proses penyelidikan, penyidikan dan sampai penuntutannya. Saya harus pastikan, tidak ada kata mundur, jika memang sudah kuat bukti untuk diusut, ya harus diusut.

Sekali lagi, walaupun tugas ini tidak populer, ya saya jalankan. Tujuan saya memang bukan untuk masalah populer. Saya kira, prinsipdelay justice is deny justice itu harus dipegang. Adalah mengingkari keadilan bila memperlambat proses keadilan itu sendiri. Insyaallah saya dikuatkan.

Saat ini, apa saja prioritas Jampidsus?

Memang masih ada sejumlah perkara yang menumpuk, ini harus segera saya selesaikan. Dan terus bekerja, untuk mengusut dan memberantas korupsi.

Bagaimana Anda akan memimpin Pidsus Kejaksaan Agung agar lebih maju memberantas korupsi?

Banyak hal yang harus dilakukan dengan komitmen dan keteguhan. Saya harus benahi semua lini, benahi bidang penyelidikan, benahi penyidikan, lakukan percepatan. Melakukan evaluasi kinerja setiap hari, mendorong kinerja yang baik dan benar, dan memotivasi tim terus menegakkan hukum, memberantas korupsi.

Sekuat apa motivasi Anda menegakkan hukum dan memberantas korupsi?

Saya memastikan, bahwa pemberantasan korupsi itu keharusan. Harus sampai ke titik bahwa melakukan korupsi adalah hal yang menakutkan. Kita akan buat takut pelaku korupsi pada tataran lebih dalam lagi yaitu berupaya menciptakan bahwa sekedar berpikir pun dia harus takut untuk korupsi. Menciptakan rasa takut korupsi, sehingga timbulkan ketentraman masyarakat, sehingga bisa bekerja dan bekerja, maka insyaallah kesejahteraan akan bisa kita raih. Sebagaimana filsafattoto tentrem kerto rahardjo (falsafah Jawa), itu yang harus dilakukan.

Jadi, tujuan, caranya harus terus menegakkan hukum. Tujuan penegakan hukum bukan sekedar memenjarakan, jika hanya memenjarakan pelaku korupsi, misalnya, itu hanya sebagian saja, itu hanya bagian outputsaja, tetapi harus sampai kepada outcome-nya, yaitu terciptanya ketenteraman. Jadi, optimalisasi penegakan hukum yang berkualitas guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Bagaimana memotivasi institusi Kejaksaan agar berjaya melakukan penegakan hukum dan memberantas korupsi?

Ayo, kita kerja dengan semangat sungguh-sungguh dan ihklas, do the best let God do the rest. Lakukan semampu kita, selebihnya serahkan kepada Tuhan. Kita harus tingkatkan penegakan hukum dan keadilan, harus ada kepastian hukum yang berkeadilan dan bermanfaat, sebab penegakan hukum adalah untuk menata kehidupan untuk ketertiban, untuk kehidupan yang tidak korupsi. Insyaallah, kita dikuatkan.***

Bagikan :