Jangan Kuatir, Gaji PNS Muslim Tidak Otomatis Dipotong untuk Zakat

Deborah

Jakarta, mediaintegritas.com - Menteri Agama Lukman Saifuddin mengklarifikasi kesimpangsiuran pemberitaan yang beredar di tengah-tengah masyarakat terkait dengan program optimalisasi penghimpunan dana-dana zakat dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sedang dipersiapkan Kementerian Agama.

Berdasarkan siaran pers yang dilakukan Menteri Agama Lukman Saifuddin, Rabu (7/2/2018), alasan program penghimpunan zakat di kalangan ASN yaitu supaya terjadi optimalisasi baik penghimpunan dan pemanfaatannya. Pemerintah juga ingin membangun profesionalitas dan akuntabilitas badan-badan yang selama ini mengelola zakat.

Dan menurutnya program ini bukan hal baru karena negara  sudah punya undang-undang tentang pengelolaan zakat UU 23 Tahun 2011. Dan undang-undang ini sudah memiliki Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Zakat,  Inpres tentang Optimalisasi Zakat dan Peraturan Menteri Agama tahun 2014.

Sehingga program ini menurut Lukman bukanlah barang baru, tetapi hanya ingin mengaktualisasikan penghimpunan zakat yang lebih baik.

Lukman menegaskan bahwa pemerintah tidak memaksa dan tidak mewajibkan ASN muslim untuk membayar zakat. “Oleh karenanya perlu digarisbawahi, tidak ada kewajiban disitu, tetapi pemerintah memfasilitasi ASN Muslim untuk menunaikan ajaran agamanya dalam membayar zakat. Sama seperti naik Haji, kita hanya memfasilitasi,” ujar Lukman.

Lukman sekali lagi menegaskan ini sifatnya fasilitasi negara, oleh karenanya tidak ada kewajiban apalagi paksaan.

Nantinya akan ada surat pernyataan yang diberikan kepada ASN beragama muslim apakah bersedia gajinya diptong untuk zakat atau tidak. “Oleh karenanya bagi ASN muslim yang berkeberatan penghasilannya disisihkan sebagai zakat, nyatakan keberatannya itu secara tertulis. Dan yang bersedia penghasilannya disisihkan sebagai zakat, dia juga menyatakan kesediaannya secara tertulis. Jadi pemerintah tidak serta merta memotong,” tutur Lukman lagi.

Pemanfaatan zakat itu nantinya diperuntukkan untuk kegiatan yang tujuannya kemaslahatan bersama. Misalnya pembangunan dunia pendidikan, pesantren, beasiswa,  amal bencana alam, pembangunan rumah sakit, dan kegiatan sosial lainnya.

Sedangkan pelaksananya, pemerintah akan menunjuk Baznas atau Badan Zakat Nasional sebagai penyelenggara ditambah beberapa badan-badan zakat lainnya.

Lukman kemudian menegaskan bahwa program ini masih dalam tahap persiapan yang masih membutuhkan masukan dari berbagai kalangan.

Bagikan :

Berita INTEGRITAS