Jelang Aksi 505; Peradilan Harus Bebas dari Tekanan Massa

Deborah

Jakarta, mediaintegritas.com - 

Aksi pengerahan massa ke Mahkamah Agung pada tanggal 5 Mei 2017 atau disebut aksi 505 yang dimotori GNPF MUI merupakan bentuk intervensi terhadap proses peradilan. Untuk itu, Polri harus melarang dan tidak mengeluarkan izin terhadap aksi massa tersebut.

"Proses peradilan adalah proses yang tidak dapat dicampuri atau diintervensi oleh siapa pun, baik dengan cara tekanan atau desakan massa," ujar pengamat hukum UKSW Umbu Rauta.

Umbu menambahkan, proses peradilan, utamanya persidangan di pengadilan harus berjalan secara mandiri atau independen.

Ditegaskan, salah satu ciri masyarakat atau warga negara di sebuah negara hukum, termasuk Indonesia yaitu penghargaan dan pengakuan terhadap proses peradilan.

Menurut dia, tekanan-tekanan massa untuk mempengaruhi proses peradilan merupakan indikasi belum adanya kedewasaan dalam kehidupan berhukum.

"Jika ada ketidakpuasan terhadap proses peradilan, maka disediakan peluang upaya hukum melalui proses banding dan selanjutnya kasasi," tegas Umbu.

Sejauh pengerahan massa memiliki tujuan yang jelas dan mengindahkan ketertiban umum dan menghargai hak-hak pihak lain maka tidak ada alasan bagi Polri untuk tidak memberi izin.

"Namun, jika unjuk rasa tersebut ingin mengintervensi proses peradilan dan ada upaya pemaksaan kehendak maka Polri harus melarang aksi massa tersebut," tandasnya.

Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin berharap, aksi Bela Islam yang akan kembali digelar dengan tajuk Aksi 505 atau pada 5 Mei berlangsung baik dan damai. Sebab itu, aksi yang menuntut terdakwa dugaan penodaan agama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok divonis hukuman maksimal diharapkan tidak melanggar UU.

"‎Bagaimana pun juga demonstrasi itu adalah hak setiap warga negara. Oleh karenanya, saya berharap betul-betul bisa dilakukan dengan baik dengan damai dan sama sekali tidak melanggar ketentuan perundang-undangan unjuk rasa," ujar Lukman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2017).

Lukman pun menghormati Aksi Bela Islam yang digelar GNPF MUI tersebut. Kendati demikian, ia ‎mengajak seluruh umat Islam juga menghormati apapun vonis yang nantinya dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa Ahok pada Selasa 9 Mei 2017.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Buya Syafii Maarif menilai aksi unjuk rasa berjuluk 505 yang akan digelar besok, Jumat, 5 Mei 2017, hanyalah perbuatan sia-sia dan tak ada gunanya.

Menurut Buya, aksi 505 hanya menguras energi bangsa. Pengerahan massa pun, kata Buya, tidak diperlukan lagi mengingat unsur politik dalam perkara yang dituduhkan kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sudah tidak ada lagi.

"Aksi itu sudah tak ada gunanya dan sia-sia. Jadi tidak diperlukan lagi karena unsur politiknya sudah selesai," kata Buya di rumahnya, kawasan Nohotirto Gamping Sleman, Yogyakarta, Kamis, 4 Mei 2017.

Buya meminta pihak kepolisian bisa memaksimalkan fungsinya dalam menghalau massa yang hendak mengikuti aksi 505.

"Saya juga mengimbau bangsa Indonesia bersatu dalam merajut negara NKRI paska pro kontra Pilkada DKI Jakarta," kata Buya.

Seperti diberitakan, aksi 505 akan digelar di Gedung Mahkamah Agung (MA). Titik kumpul massa di Masjid Istiqlal. Massa mengusung tema ‘Aksi Simpatik Menjaga Independensi Hakim'. Aksi ini digelar jelang persidangan terakhir Ahok di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, 9 Mei 2017.

Bagikan :

Berita Lainnya