Jokowi : Pendidikan Karakter, Kebutuhan Bangsa Majemuk

Deborah

Jakarta, mediaintegritas.com - Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Jokowi mengatakan, Perpres ini didukung penuh semua pihak termasuk organisasi kemasyarakatan (ormas).

Perpres ini diterbitkan dikarenakan munculnya penolakan terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah.

PBNU sejak awal menolak keras kebijakan itu karena mengatur delapan jam kegiatan belajar mengajar di sekolah, karena dapat mematikan pelajaran dan sekolah agama nonformal seperti madrasah diniyah.

Penerbitan Perpres harus menyelesaikan perbedaan pendapat, dinamika, dan penolakan terhadap kebijakan mengenai sekolah yang sebelumnya terjadi.  Semua disebut memberikan masukan sehingga Perpres menjadi lebih komprehensif dan bisa langsung diterapkan di lapangan.

"Saya minta gubernur, bupati dan wali kota harus memberikan anggaran untuk pendidikan karakter baik di madrasah, di sekolah berjalan," ujar Jokowi di Istana Merdeka, didampingin para pimpinan ormas,  Rabu (6/9/2017).

Perpres PPK yang baru saja dikeluarkan Presiden Jokowi tidak memuat kebijakan delapan jam kegiatan belajar mengajar melainkan hanya mengatur bahwa penyelenggaraan PPK pada jalur pendidikan formal dilaksanakan selama enam atau lima hari sekolah dalam satu minggu.

Adapun ketentuan hari sekolah diserahkan pada masing-masing satuan pendidikan bersama-sama dengan Komite Sekolah/Madrasah.

Penetapan waktu sekolah juga harus mempertimbangkan sejumlah hal, di antaranya kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan, ketersediaan saran dan prasarana, kearifan lokal, serta pendapat tokoh masyarakat atau tokoh agama di luar Komite Sekolah.

Tujuan PPK, dalam Perpres tersebut adalah untuk membangun dan membekali siswa sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045. (Ocha)

Bagikan :

Berita Lainnya