Kabinet Kerja ‘Tidak Kerja’, Indonesia Alami Percepatan Krisis Ekonomi

Roy Jon

Jakarta, mediaintegritas.com - Memasuki Kuartal kedua tahun anggaran 2015, perekonomian Indonesia kian goyah.

Selain tidak adanya sinergisitas kinerja Kabinet Kerja pimpinan Presiden Jokowidodo, penyebab goyahnya perekonomian itu juga ditimbulkan oleh para anggota kabinet tidak memiliki upaya serius untuk membangun perekonomian yang kuat dan malah melenceng dari cita-cita awal Jokowidodo.

“Ketidakkompakan di dalam pemerintahan Jokowidodo mempercepat terjadinya krisis ekonomi. Ketidakkompakan itu sangat jelas terlihat pada para pejabat istana mulai dari Presiden, Wapres dan menteri-menterinya dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan selama ini,” ujar Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono, di Jakarta.

Dijelaskan Arief, sejumlah kebijakan yang tidak selaras dalam pemerintahan Jokowi-JK sudah sangat terang terlihat ketika menelurkan kebijakan mengenai anggaran mobil pejabat, soal upaya revisi Undang Undang KPK, penanganan kasus Komjen Pol BG waktu itu, hingga ke urusan dana Parpol dan dana aspirasi DPR.

“Tentu saja ini  menimbulkan keragu-raguan para investor ataupun pelaku ekonomi Untuk beraktivitas di Indonesia yang pada akhirnya menciptakan kegaduhan politik yang menyita waktu percuma, dan tidak fokus pada masalah utama yaitu mencarikan solusi yang tepat dan benar dalam menghadapi keterpurukan ekonomi nasional,” ujar dia.

Menurut Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini, kondisi perekonomian Indonesia saat ini sudah dalam situasi yang gawat dan sangat mengkhawatirkan.

“Itu ditandai dengan hutang luar negeri yang terus bertambah, terjadinya PHK besar-besaran, dan banyaknya perusahaan yang sudah mulai merumahkan karyawannya, daya beli amsyarakat yang jauh dan terpuruk pada tingkat terendah pada sepuluh tahun terakhir,” ujar dia.

Saat inipun, lanjut Arief, kepercayaan masyarakat Indonesia yang ekonominya berada dilevel atas dan menengah sudah kian redup. “Begitu juga perusahaan perusahaan papan atas dan menengah sudah makin hilang kepercayaannya untuk mempergunakan uang dalam bentuk rupiah. Mereka banyak melakukan hedging dengan memegang Dolar Amerika. Dan kacaunya lag,i mata uang Dolar itu dialirkan ke luar negeri, sehingga nilai kurs rupiah makin anjlok ,Kalau sudah begini artinya kapabilitas Jokowi sebagai orang nomor satu perlu dipertanyakan,” ujar dia.

Menurut Arief, ketidakkompakan yang terjadi dalam pemerintahan Jokowi-JK dikarenakan banyaknya kepentingan dari setiap anggota kabinet yang diutamakan dalam pemerintahan dan kekuasaan.

Selain itu, lanjut dia, Jokowi dianggap gagal melakukan konsoidasi politik ditingkatan partai pengusungnya dan malah makin merenggangnya hubungan dengan sesame partai. Malah, Jokowi mempercayakan pemerintahan kepada orang-orang yang selama ini banyak dituding tidak beres.

“Karena itu Jokowi bisa diibaratakan  gagal menjadi dirigen dalam sebuah orchestra music, dimana paduan suara-nya jadi kacau balau,” ujar Arief.

Dia menyarankan agar Jokowi segera melakukan konsolidasi yang efektif dengan melibatkan tokoh-tokoh dan kekuatan parpol yang efektif. “Saran saya, Jokowi segera menyatukan tokoh-tokoh tersebut dan buat komitmen bersama untuk membangun Negara ini. Rakyat udah capek dan bosan menonton ketoprak humor dan paduan suara polit yang berantakan,” ujarnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perbankan dan Finansial Rosan P. Roeslani menyampaikan, goyahnya ekonomi Indonesia saat ini dikarenakan Indonesia terlena dengan produk komoditas.

“Ekonomi Indonesia yang tumbuh positif hampir selama 10 tahun (hingga 2013) akhirnya koyak dan goyah. Ini disebabkan, kita lama terlena pada keuntungan dari sektor komoditas dan lupa membangun infrastruktur dan industri,” papar Rosan.

Dia menjekakan, ketergantungan pada harga komoditas tidak mendukung stabilitas ekonomi. Penyebabnya adalah harga komoditas sangat bergantung pada pasar, harga, dan permintaan internasional. Artinya, tidak terbentuk kemandirian dalam menentukan masa depan dan stabilitas ekonomi sendiri.

“Masalah yang dihadapi saat ini sangat penting bagi kita untuk melihat kembali kelemahan pembangunan ekonomi kita. Pembangunan industri dan infrastruktur kita segerakan. Tidak ada kata terlambat," kata Rosan.(RJ)

Bagikan :

Berita INTEGRITAS