Kapolri : Pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi Polri Didukung Jaksa Agung dan KPK

Deborah

Jakarta, mediaintegritas.com - Kapolri Jenderal Muhammad Tito Karnavian memaparkan pihaknya membentuk Detasemen Khusus Antikorupsi Polri dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR. Sebagai bukti keseriusannya mabes polri ini telah membentuk tim kajian pelaksana, bahkan Tito menyatakan telah menyiapkan kantor Densus Antikorupsi di lingkungan Polda Metro Jaya bilamana Densus ini terbentuk.

Dalam penjelasannya bahwa Jajaran kepolisian sangat mumpuni, dalam menjalankan tugas memberantas korupsi namun yang menjadi kendala adalah besarnya anggaranya yang dibutuhkan padahal anggaran buat kepolisian masih terbatas.

Akhirnya kesepakatan dicapai antara Polri dan komisi III yaitu mendukung pembentukan Detasemn Khusus Kepolisan Untuk Pembentasan Tindak Pidana Korupsi dengan anggaran khusus.

Kapolri juga menjelaskan bahwa pihaknya sudah berdiskusi dengan Jaksa Agung M. Prasetyo dalam rencana pembentukan densus ini, adapun yang menjadi tujuan densus ini agar dapat berkolaborasi dengan kejaksaan.

“Membuat satgas bersama sehingga satu atap dengan kejaksaan, dengan koordinasi ini akan lebih efekti dalam penanganan perkara” Ujar Tito di Komisi III DPR, Senin, (17/7/2017).

Tito pun mengklaim telah mengkoordinasikan pembentukan densus ini kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mendapat tanggapan positif. Rencana pembentukan detasemen khusus ini tidak akan menghilangkan tugas KPK dalam pemberantasan korupsi.

 "Apakah KPK akan dihilangkan ?, saya rasa tidak. KPK tetap bisa menjadi supervisornya," Ujarnya

Sementara anggota komisi III DPR RI dari PDIP Masinton Pasaribu, sangat mendukung pembentukan densus tipikor ini.

KPK bisa begitu maju dan pesat dalam memberantas korupsi karena didalamnya diisi oleh orang-orang yang terbaik, salah satunya dari jajaran kepolisian dan didukung dana sangat besar dari negara dalam operasinya.

“Densus ini akan dibentuk dan diisi oleh polisi-polisi yang terbaik dan mengenai anggarannya akan dialokasinya secara khusus dan Keberadaan KPK tetap dibutuhkan sebagai supervisi” Ujar Masinton di komplek DPR, Senin, (17/7/2017) (DebbY)

 

Bagikan :

Berita Lainnya