Ketika Partai Menjadi Lahan Bisnis

Deborah

Jakarta, mediaintegritas.com - Perbincangan tentang “mahar politik” masih hangat di tengah masyarakat. Mahfud MD juga ikut angkat bicara tentang hal tersebut. Mahfud MD menyatakan meski bukan dalam bentuk mahar atau dimintai uang, setiap calon kepala daerah baik bupati maupun gubernur pasti menyediakan uang. Mahfud MD menyatakan uang tersebut sesuai dengan jumlah kursi dukungan.

"Hampir semua calon-calon kepala daerah yang saya kenal, yang mencalonkan, pasti menyediakan uang sesuai jumlah kursi dukungan. Misal, saya punya kursi di DPRD sebanyak 5 itu harganya 2,5 miliar untuk provinsi, itu semua calonnya bilang kepada saya," kata Mahfud MD.

Meski para partai di pusat menyatakan tidak ada mahar dan bersih dari mahar, tapi kenyataannya di daerah menghitung kursi. Mahfud MD juga membeberkan berapa jumlah uang yang disediakan oleh para calon kepala daerah. Menurutnya, dalam tingkat daerah seperti kabupaten, calon biasa menyediakan uang kira- kira sebanyak 200-250 juta rupiah.

Sedangkan dalam tingkat gubernur uang tersebut antara 500 juta hingga 1 miliar rupiah. Hal tersebut tergantung dengan wilayah provinsinya, besar atau tidak. Menurut Mahfud MD, ada beberapa calon yang sudah membayar uang atau memberikan uang, tapi tidak jadi diusung, sehingga membuka hal tersebut ke publik.

Akan tetapi ada juga yang tidak membuka ke publik lantaran hal tersebut termasuk tindak pidana. "Banyak juga yang tidak membuka ke publik, karena itu sebenarnya tindak pidana, kalau sudah tawar menawar begitu, apalagi jika sudah memberi dan menerima, itu kan termasuk tindak pidana, bisa dipidana, sehingga banyak yang diam dan bilang tak ada uang-uang dalam hal ini," beber Mahfud MD.

Terkait dengan pernyataan La Nyalla yang mengungkapkan bahwa ia diminta uang 40 miliar oleh Prabowo Subianto, Mahfud MD tak banyak komentar. Menurutnya, Prabowo bisa benar minta uang bisa tidak. Jika iya, menurut Mahfud MD, hal tersebut kemungkinan lebih karena agar La Nyalla mundur dari pencalonan.

Karena La Nyalla tidak memiliki elektabilitas yang cukup untuk memenangkan partai. Bukan karena memang minta uang mahar.

Sementara itu menurut ICW, calon dan partai politik yang memberi dan menerima mahar harus ditindak tegas. Apalagi, larangan soal mahar ini sudah diatur secara tegas dalam Pasal 47 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

"Ancaman sanksi tergolong berat, baik bagi partai politik selaku penerima dan bakal calon selaku pemberi," kata peneliti ICW Divisi Korupsi Politik, Almas Syafrina dalam jumpa pers di Sekretariat ICW, Jakarta, Selasa (16/1/2018).

Bagi pasangan calon yang memberikan mahar, apabila terbukti, maka pencalonannya dibatalkan. Hal ini sesuai pasal 47 Ayat 5 UU Pilkada.

Sementara bagi partai politik penerima mahar, akan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama. Ini diatur dalam pasal 47 Ayat 2 UU Pilkada. "Ini sanksi yang serius," kata Almas.

Bahkan, tak hanya sanksi administratif, oknum di partai politik yang menerima mahar politik juga bisa terancam terkena sanksi pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 187b UU Pilkada. Ancaman pidananya adalah penjara 72 bulan dan denda 300 juta.

"Artinya, peran penegak hukum lain seperti kepolisian dan kejaksaan di dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu haruslah dilakukan secara maksimal," kata dia.

Bagikan :

Berita INTEGRITAS