KONTROVERSI FREDRICH YUNADI

Deborah

Jakarta, mediaintegritas.com - Profesi advokat adalah profesi terhormat atau officium nobile. Karenanya sepak terjangnya dalam proses menegakkan hukum, harus menggunakan instrumen yang terpuji, terhormat bermartabat dan tidak menempuh cara-cara yang melanggar hukum.

Hal itu dikatakan oleh HM Rusdi Taher SH MH, Ketua Dewan Penasihat Kongres Advokat Indonesia (KAI) saat menanngapi himbauan Advokat Fredrich Yunadi yang sekarang menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk memboikot lembaga anti rasuah tersebut.

Rusdi yang merupakan mantan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI periode 1992-1997 yang kini berprofesi sebagai advokat ini mengajak agar advokat menjunjung tinggi profesi officium nobile, himbauan untuk memboikot KPK tidak perlu dilakukan oleh para advokat

"Tindakan itu tidak mencerminkan perilaku advokat yang bermartabat dan terhormat, bahkan justru bisa menurunkan citra dan martabat advokat di tengah-tengah masyarakat. Tindakan memboikot itu bukanlah tindakan yang berdasarkan hukum. Pengertian memboikot itu sendiri terminologinya tidak jelas maksud dan tujuannya," kata Rusdi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (23/1/2018).

Advokat dan masyarakat dihimbaunya juga tidak perlu menghujat Fredrich Yunadi, maupun KPK yang telah menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

"Adalah terlalu naif apabila advokat harus memboikot KPK hanya karena kasus pribadi Fredrich Yunadi," ingatnya.

Ketika ditanya apakah kasus Fredrich Yunadi adalah serangan kepada advokat? Rusdi yang juga mantan Kajati DKI Jakarta ini meminta agar advokat tidak kehilangan akal sehat untuk melihat kasus Fredrich Yunadi.

"Sebagai advokat harus mengedepankan profesionalitas dan objektivitas dalam memandang suatu masalah, bukan emosional semata. Ini bukanlah serangan terhadap advokat secara menyeluruh tetapi tindakan KPK sebagai aparat penegak hukum terhadap pribadi yang diduga melakukan tindak pidana," jelasnya.

Meski demikian ia mengajak agar menganggap Fredrich Yunadi sebagai orang yang belum bersalah atau tidak bersalah sebagaimana prinsip presumption of innocent. Semua pihak juga dimintanya menghormati dan menghargai tindakan KPK dalam melaksanakan tugasnya dalam proses pemberantasan korupsi di negeri ini.

Langkah hukum yang bisa dilakukan oleh Fredrich Yunadi imbuh Rusdi, hanyalah melakukan gugatan praperadilan tentang sah tidaknya KPK menetapkannya sebagai tersangka ataupun proses penangkapan yang kemudian menahannya.

Menurut Rusdi, di setiap masalah pasti ada hikmahnya, oleh karena itu kasus Fredrich Yunadi harus diambil hikmahnya oleh para advokat agar dalam mengemban tugasnya senantiasa melalui jalan yang baik dan benar dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Ketika ditanya tentang hak imunitas advokat, Rusdi mengemukakan, di dalam undang-undang advokat pasal 16 memang diatur bahwa advokat mempunyai hak imunitas dalam menjalankan profesinya advokat tidak bisa dituntut baik secara pidana maupun perdata.

"Akan tetapi hal ini harus ditafsirkan secara benar bahwa hak imunitas berlaku sepanjang dalam melaksanakan tugasnya menggunakan cara yang dibenarkan oleh hukum dan dengan itikad baik. Karena hal itu juga diperjelas oleh putusan MK. Oleh karena itu masalah ini harus dilihat secara objektif apakah ada itikad baik saat menjalankan profesinya. Itikad baik itu nantinya akan masuk dalam materi pembuktian apakah ada obstruction of justice atau tidak, di pengadilan lah yang akan membuktikan," papar Rusdi. (HAS)

Bagikan :

Berita INTEGRITAS