KONTROVERSI PANSUS HAK ANGKET KPK

Deborah

Jakarta, mediaintegritas.com - Ahli Hukum Tata Negara Prof Yusril Ihza Mahendra memenuhi undangan Pansus Hak Angket KPK di DPR. Rapat digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017). Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar yang diikuti anggota dan wakil Pansus KPK.

Yusril Ihza Mahendra menanggapi soal sikap KPK yang masih mempertanyakan keabsahan Pansus Hak Angket KPK di DPR. Jika tak setuju, Yusril menyarankan KPK membawanya ke pengadilan.

"Pimpinan KPK mengatakan pansus ini ilegal. Pansus mengatakan, 'tidak, kami legal'. Tidak bisa ngotot-ngototan begitu, tidak baik dan elegan," kata Yusril

Menurut Yusril, pendapat pribadi seperti itu jangan terus dilontarkan ke publik. Harus ada tindakan nyata jika memang keberatan dengan hadirnya Pansus KPK.

"Tidak bisa kita sebagai subjek mengatakan ini ilegal, terus tidak datang. Bagaimana jika terjadi ke penegak hukum, rusak negara ini," cetus Yusril.

Menurut Yusril, keputusan DPR di paripurna yang menyatakan Pansus dibentuk dengan sah, jika ingin dilawan, harus ke pengadilan. Pengadilan nanti yang memutuskan apakah Pansus batal demi hukum atau dibatalkan. Pansus sendiri menurut Yusril hanya dapat dibatalkan  bila diminta pihak lain lewat pengadilan.

"Pansus itu bukan batal demi hukum, itu sesuatu yang kalau kita tak setuju harus dibatalkan. Dan KPK harus melawan DPR ini ke pengadilan," tegas Yusril.

Selain itu, Yusril menyebut kepatuhan pada satu institusi negara sangat penting karena dapat jadi contoh mengedukasi masyarakat. Oleh karenanya, dia menyarankan KPK untuk patuh ke Pansus selama belum ada keputusan pengadilan.

"Karena ini tindakan yang harus dibatalkan, maka selama Pansus belum dibatalkan, semua pihak harus tunduk kepada Pansus. Kecuali ada putusan sela dari pengadilan," ujar Yusril. 
 

Ada empat alasan yang dikemukakan Yusril terkait pendapatnya terkait Pansus KPK

Pertama, Yusril menyebut pembentukan KPK berasal dari undang-undang yang dilahirkan DPR. Oleh karena itu, DPR dapat mengawasi produk yang dihasilkannya.

Kedua, Yusril memandang KPK dapat dikategorikan sebagai lembaga eksekutif. Itu karena KPK melakukan sejumlah tugas yang seharusnya hanya dapat dilakukan lembaga eksekutif, seperti melakukan supervisi serta penyelidikan, penyidikan, dan tuntutan.

Ketiga, KPK perlu diawasi karena memakai uang negara dalam melaksanakan kerjanya. Setiap lembaga yang memakai APBN wajib diawasi. 

Terakhir, Yusril menyinggung satu pasal di UUD 1945 terkait alasan DPR dapat mengajukan hak angket terhadap KPK. Dia juga menyinggung soal Pansus Angket Century dahulu.

Saya berikan contoh dan berjalan dengan baik, pansus angket bank century yang menyasar Bank Indonesia yang nota bene sesuai Pasal 23 UUD 45 yang menyebutkan BI Independen, namun karena sudah dipansuskan mereka hadir dan menjawab apa yang menjadi persoalan, apalagi KPK yang dibentuk hanya berdasarkan Undang-Undang.

“Bank Indonesia yang dibentuk pakai UUD 1945 mereka menghadiri Pansus di DPR, apalagi KPK yang hanya dibentuk oleh UU” Ujar Yusril (Debby)

Bagikan :

Berita Lainnya