KONTROVERSI RUU PILKADA

HAS

Jakarta, mediaintegritas.com - Tarik ulur Pemerintah dan DPR dalam RUU Pilkada menuai banyak kecaman dari masyarakat luas termasuk Integritas Studies Center (ISC) sebagai lembaga kajian sosial politik menilai apa yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat khusus di Komisi dua sebagai bentuk Abuse of Power, hal ini dikatakan Hendrik Aryanto selaku Direktur Eksekutif di Jakarta, (02/06/2016).

“Anggota DPR sekarang memperlihatkan karakter yang kurang terpuji yang hanya mementingkan dirinya atau kelompok dengan kewenangan yang dimilikinya bisa-bisa RUU batal disahkan  (Abuse of Power) karena persoalan putusan MK yang mengharuskan Anggota DPR Mundur bilamana maju pada Pilkada” Ujar Hendrik

Hendrik sepakat dengan sikap pemerintah yang menyatakan bahwa setiap anggota harus mengundurkan diri begitu ditetapkan sebagai bakal calon, hal itu sejalan dengan putusan MK yang sudah berjalan pada pilkada gelombang pertama tahun 2015 yang berjalan dengan baik.

Tidak bisa dibayangkan bilamana RUU Pilkada yang disahkan ini menganulir atau melabrak putusan MK tentunya masyarakat akan melakukan demo besar-besaran akibat ketidakadilan ini. Bisa dibayangkan betapa sakitnya 10 anggota DPR yang mundur yang tidak terpilih.

“Mungkin Anggota Dewan melihat kegagalan anggota DPR yang tidak terpilih tidak bisa kembali menjadi anggota dewan sehingga mereka tidak pede tapi tidak ingin melepaskan kesempatan untuk jadi walikota,bupati atau gubernur ini kan namanya mau enaknya saja”. Ujar Hendrik

Hendrik menilai bilamana RUU Pilkada ini tidak disahkan tidak ada masalah UU Pilkada tetap bisa digunakan, toh yang bernafsu ingin merubahnya kan anggota dewan dengan segala opini perlu perbaikan disana-sini akibat evaluasi pilkada serentak 2015.

“Bilamana RUU Pilkada ini ditunda bahkan mundur, yang rugi anggota dewan sendiri, UU Pilkada lama masih bisa digunakan kembali dan  masyarakat tidak melihat urgensi yang terlalu penting terhadap RUU Pilkda ini” Ujar hendrik menutup wawancara ini. (Debby)

Bagikan :

Berita INTEGRITAS