Mampukah Anies Rawat Kebhinekaan di Jakarta?

Deborah

Jakarta, mediaintegritas.com - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 19 April 2017 telah usai. Kini tantangan terbesar sudah berada di depan mata. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta yang sangat sengit selama tujuh bulan terakhir ini menimbulkan pertanyaan yang ada di benak banyak kalangan. Mampukah pemerintahan Anies-Sandi nantinya merawat kebhinekaan dan merajut kembali kebersamaan di ibukota Indonesia?

Pilkada DKI Jakarta yang diikuti oleh lebih dari tujuh juta warga ini memang menunjukkan tingginya kesadaran dan partisipasi politik. Tetapi isu-isu yang mengemuka menggambarkan letupan perbedaan yang sudah lama mengendap dan seakan baru mendapat penyaluran sekarang ini. Isu agama dan ras menjadi isu yang paling banyak digunakan untuk menyerang lawan politik, selain isu korupsi, ketidakadilan dalam penegakan hukum, hingga isu kembalinya Orde Baru. Mereka yang memilih pasangan Basuki Tjahaya Purnama-Djarot Saiful Hidayat, dituduh kafir. Sementara mereka yang memilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno dituduh radikal. Perdebatan ini tidak saja muncul dalam kampanye-kampanye resmi di lapangan dan media televisi, tetapi juga lewat sosial media. Adu program seakan menjadi nomor dua.

Dalam membangun persatuan di Jakarta, Anies mengatakan hanya ada satu kuncinya yaitu Gubernur harus menciptakan keadilan, mengatasi ketimpangan di kelompok masyarakat dan  berkomunikasi menghasilkan suasana yang positif serta menjadi jembatan antar semua kelompok.

Ia juga menyatakan Jakarta harus menjadi  simbol persatuan. Anies  menyebut  Jakarta memiliki kebersamaan, tapi belum memiliki persatuan. Jakarta sebagai kota yang harus mempersatukan. “Tampaknya di Jakarta hari ini kita memiliki kebersamaan, tapi tidak memiliki persatuan,” ujar Anies.  

Anies menyatakan persatuan belum ada di ibukota jika berbicara tentang pancasila. Persatuan tidak lepas dari konsep kebhinekaan yang ada di Indonesia.  “Yang diperjuangkan bukan kebhinekaan, tapi persatuan di dalam kebhinekaan, itu yang harus diperjuangkan,” tuturnya.

Merajut kebersamaan dan merawat kebhinekaan memang menjadi tantangan besar bagi Anies-Sandi mengingat pada kampanye pilkada lalu bertebaran spanduk bernada sentimen agama, spanduk bertuliskan "Jakarta Bersyariah" yang terpampang wajah pasangan calon nomor urut tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Sementara itu, pengamat politik Arbi Sanit mengatakan, spanduk-spanduk bertuliskan "Jakarta Bersyariah" bertentangan dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Ia mengingatkan, setiap warga negara tetap berkewajiban untuk membela dan mendukung utuhnya NKRI. "Setiap warga negara Indonesia berkewajiban membela dan mendukung NKRI. Aparat negara wajib mengawasi dan mengontrol sikap dan tindakan siapa pun yang bertentangan dengan NKRI," katanya.

Menurut dia, bila spanduk itu benar, berarti memang diduga ada rencana untuk menjadikan Jakarta sebagai daerah syariah. Diduga pula ada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang berupaya untuk memulai "Islamisasi" Indonesia dari Jakarta jika mereka terpilih.

"Ada dugaan niatnya ’menegakkan negara Islam’ di Indonesia. Jika begitu, sama saja melanjutkan sejarah gerakan NII di Jawa Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan di era demokrasi liberal, awal kemerdekaan," kata Arbi.

Namun Sandiaga Uno menegaskan tidak akan ada semacam politik balas budi kepada orang-orang yang dinamakan kelompok garis keras. Dan jika mereka menuntut pemberlakuan Perda syariat, Sandiaga Uno menegaskan tidak akan mewujudkannya. “Ini salah satu hoax. Perda syariat itu tidak pernah ada dalam platform kita, dalam rencana kerja kita. Saya harus bantah secara tegas pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terus menghembus-hembuskan ini. Mereka ingin memecah belah kita. Saya percaya ekonomi syariah akan berkembang secara luar biasa di Inodnesia, karena ini ekonomi berbasis keadilan, tetapi bukan artinya akan ada peraturan daerah (perda) syariah. Enggak bisa begitu,” ujarnya.

Namun anggota DPR dari Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago mengatakan segera setelah hasil pemungutan suara keluar, semua pihak wajib mengembalikan situasi seperti sedia kala. “Terlalu mahal mengorbankan kebhinekaan dan merusak NKRI yang kita bangun hanya untuk satu kursi gubernur,” ujar Irma Suryani. Ditambahkannya, “semua komponen bangsa barus sadar bahwa kita tidak berhak menceraiberaikan apa yang sudah dibangun dan dilakukan bapak bangsa – founding fathers – kita untuk menyatukan negara ini menjadi negara kesatuan.”

Pengamat yang juga simpatisan salah satu pasangan cagub, Taufan Maulamin menilai yang dibutuhkan warga adalah gubernur baru yang bisa memberi harapan baru. “Kita sekarang menghadapi kondisi ekonomi yang melambat, kemiskinan dan pengangguran yang meningkat, pertumbuhan ekonomi yang tidak kuat, daya serap APBN yang kurang baik... Kita tidak memperoleh pertumbuhan ekonomi yang baik, tapi mbok ya ada rasa keadilan. Ada harapan agar problematika masyarakat bisa terselesaikan,” ujar Taufan. Sekjen Asosiasi Akuntan & Keuangan Syariah Indonesia ini berharap selepas pilkada akan ada moratorium. “Kita harus mengakomodir semua karena kemenangan Jakarta adalah kemenangan untuk semua, tidak ada lagi polarisasi. Isu agama saya harap hanya untuk menjadi dorongan partisipasi publik, dan setelah menang, yang ada adalah Jakarta yang satu. Tidak ada lagi nomor dua atau tiga,” tambahnya. (Db)

 

 

Bagikan :

Berita INTEGRITAS