Masalah DPT, Salah Siapa?

Deborah

Jakarta, mediaintegritas.com -Pilkada serentak 15 Februari 2017 telah usai. Secara umum, proses pemungutan suara terbilang berjalan tertib dan aman. Namun sayangnya masalah Daftar Pemilih Tetap selalu menjadi masalah klasik setiap Pilkada atau Pemilu berlangsung di negeri ini. Salah siapa?

Beberapa waktu lalu tim kampanye Ahok maupun Anies mencatat tingginya pelanggaran dan kecurangan khususnya pada masalah DPT. Mereka berharap  KPU DKI wajib bertindak cepat memeriksa isu DPT yang jadi pangkal masalah.

Komisi Pemilihan Umum Jakarta (KPU) menggelar pemilihan ulang di dua Tempat Pemungutan Suara akhir pekan lalu setelah ditemukan pelanggaran serius dalam momen penghitungan suara resmi. Keputusan ini dibuat atas laporan baik dari tim kampanye Anies Baswedan maupun Gubernur Petahanan Basuki Tjahaja Purnama.

Badan Pengawas Pemilu menyarankan diadakannya pemilihan ulang setelah menemukan sejumlah orang menggunakan hak pilih mereka tanpa registrasi yang sesuai pada dua TPS. Satu di Pancoran, Jakarta Selatan, dan satu lagi di Kemayoran, Jakarta Pusat.

Jakarta memiliki angka pelanggaran pilkada tertinggi menurut laporan-laporan yang dibuat oleh Bawaslu. Lembaga tersebut menemukan 97 pelanggaran pilkada di Jakarta. Provinsi dengan tingkat pelanggaran yang mendekati Jakarta adalah Banten, sebanyak 68 kasus.

Masalah DPT memang selalu menjadi perdebatan dari pemilu ke pemilu. Setidaknya permasalahan umum yang terjadi dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih adalah tidak terdaftarnya masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam daftar pemilih dan masih terdaftarnya masyarakat yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dalam daftar pemilih (meninggal/pindah/ganda/status TNI/POLRI dsb).  

Selain KPU sebagai penanggung jawab utama dalam masalah DPT, sebenarnya banyak juga pihak lainnya yang seharusnya ikut mengambil peran dalam mensukseskan pilkada terkait masalah DPT tersebut.

Yaitu pemerintah daerah, partai politik, warga dan petugas pengawas pemilu.  Masalah DPT bisa terjadi karena pemerintah-pemerintah daerah dalam menyediakan data indentitas kependudukan yang akurat belum selesai dengan baik, yakni dapat dilihat belum tuntasnya perekaman e-KTP yang ditargetkan selesai tahun 2012, sehingga mempengaruhi kualitas DP4 yang diserahkan kepada KPU;

 Kemudian peran warga masyarakat masih rendah. Karena sistem pemutakhiran  daftar pemilih yang dianut adalah sistem aktif, partisipasi warga masyarakat menduduki posisi penting. Partisipasi warga masyarakat rendah antara lain karena sosialisasi yang sangat kurang mengenai pemutakhiran  daftar pemilih, merasa dengan sendirinya sudah terdaftar karena ikut memilih pada pemilu/pilkada sebelumnya, atau karena tidak peduli. Padahal pada semua tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, KPU melalui PPS mengumumkan DPS, DPS hasil pemutakhiran/perbaikan sampai DPT dengan cara menempel cetakan DPS, DPS hasil pemutakhiran/perbaikan dan DPT di papan pengumuman desa/kelurahan bahkan ditempel juga di tempat-tempat strategis yang ada di lingkungan RT/RW.   

Keterlibatan partai politik peserta pemilu juga dinilai masih rendah. Semestinya partai politik dapat aktif terlibat dalam kegiatan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dengan cara memberikan masukan dan tanggapan terhadap DPS berdasarkan salinan DPS yang diberikan oleh PPS kepada partai politik peserta pemilu di tingkat desa/kelurahan/kecamatan bahkan tingkat kabupaten/kota. Bagaimana mungkin KPU menyusun daftar pemilih secara akurat tanpa masukan dan tanggapan dari partai politik peserta pemilu sejak awal? Menjadi tidak adil apabila partai politik peserta pemilu melancarkan kritik terhadap kualitas daftar pemilih hanya pada bagian akhirnya saja.

Dan terakhir,  petugas pengawas pemilu yang menjadi ujung tombak pengawasan dalam proses pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih oleh petugas pemutakhiran kurang maksimal karena terjadi keterlambatan pembentukan.

Bagikan :

Berita Lainnya