Menhan Ryamizard : “Saya Tak Suka TNI Berpolitik”

Deborah

Jakarta, mediaintegritas.com - Menteri Pertahanan Ryamirzard Ryacudu mengatakan tidak ingin perwira aktif TNI menjadi pelaksana tugas Gubernur seperti dua jenderal polisi yang bakal ditunjuk Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelang Pilkada 2018.

"Kalau bisa enggak usah lah, kayak dulu," ucap dia sebelum rapat evaluasi di DPR RI, Senin, 29 Januari 2018.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menunjuk dua perwira tinggi Polri untuk mengisi dua jabatan pelaksana tugas gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Menurutnya penunjukkan tersebut ada dasar hukumnya.

Dua jenderal aktif Polri yakni Asops (asisten operasi) Kapolri Inspektur Jenderal Iriawan sebagai penjabat gubernur Jawa Barat dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Inspektur Jenderal Martuani Sormin sebagai penjabat Gubernur Sumatera Utara.

Tjahjo Kumolo berpegangan pada undang-undang 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Di mana untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat Penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi atau madya. Kemudian, dia juga menacu pada peraturan menteri nomor 1 tahun 2018 tentang Cuti Di luar Tanggungan Negara.

Adapun Ryamizard mengatakan netralitas TNI tidak perlu diragukan lagi. Ryamizard menuturkan dia tidak suka dengan hal-hal yang menjurus keberpihakan TNI dalam politik. "Dikawal saja, jangan macam-macam, saya dari dulu adil," tutur dia.

Sementara itu, Pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia (UI) Mustafa Fakhri mengatakan pelaksana tugas atau penjabat gubernur harus berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya, sebagaimana diatur dalam Pasal 201 Ayat (10) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pemilihan Kepala Daerah/Pilkada). Oleh karena itu, usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo agar Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Irjen Pol Mochamad Iriawan menjadi penjabat gubernur Jawa Barat dan Kepala Divisi Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin menjadi penjabat gubernur Sumatra Utara, bertentangan dengan hukum yang berlaku.

"Wacana mendagri untuk menunjuk perwira tinggi Polri yang masih aktif sebagai penjabat gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara merupakan wacana yang tidak berdasarkan hukum dan telah mencederai semangat reformasi," ujar Mustafa di Jakarta, Senin (29/1).

Mendagri, lanjutnya, memang merujuk pada Permendagri 1/2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi kepala daerah. Namun, permendagri tersebut bertentangan dengan UU Pilkada. Di dalam Pasal 4 Ayat (2) Permendagri memuat norma yang menyatakan bahwa yang menjadi penjabat gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat/provinsi.

"Dari dasar inilah (permendagri), kemudian mendagri mengasumsikan bahwa perwira tinggi Polri merupakan jabatan yang setingkat dengan pimpinan tinggi madya. Padahal, di dalam ketentuan UU Pilkada telah diatur secara limitatif bahwa hanya pejabat pimpinan tinggi madya saja yang dapat menjadi penjabat gubernur," jelasnya.

Menurutnya, wacana menjadikan perwira tinggi Polri yang masih aktif menjadi pelaksana tugas atau penjabat gubernur merupakan langkah mundur proses reformasi yang telah bergulir selama 20 tahun. Amanat reformasi secara tegas menyatakan, antara lain penghapusan dwifungsi ABRI.

"Maknanya, tidak hanya untuk memastikan netralitas TNI sebagai pemegang kuasa konstitusional yang menjaga pertahanan negara, tetapi juga netralitas Polri yang bertanggungj awab terhadap keamanan negara. Reformasi yang telah berhasil memisahkan dan menjaga netralitas kedua institusi tersebut, seyogyanya tidak ditarik mundur oleh penguasa sipil," tegasnya.

Mustafa juga mengingatkan adanya Pasal 28 Ayat (1) dan (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aturan tersebut mewajibkan Polri bersikap netral dalam kehidupan politik. Anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar Kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas Kepolisian.

"Artinya, bila mendagri ingin mengusulkan perwira tinggi sebagai pelaksana tugas atau penjabat gubernur, harus mengusulkan polisi yang telah pensiun atau telah mengundurkan diri dari dinas Kepolisian. Dengan demikian, netralitas Polri tetap terjaga dan tidak menimbulkan 'dwifungsi' Polri sebagaimana dwifungsi ABRI pada zaman Orde Baru," katanya.

Penunjukan pelaksana tugas atau penjabat gubernur dari unsur Kepolisian, lanjutnya, secara tidak langsung menjadikan daerah tersebut nyaris serupa dengan daerah darurat sipil. Padahal, Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara sedang dalam kondisi damai serta terkendali, tanpa potensi gangguan keamanan.

"Saya menganggap wacana mendagri tersebut justru berpotensi menimbulkan suasana yang tidak kondusif untuk berlangsungnya pilkada di daerah yang bersangkutan," katanya.

Mustafa mendesak Presiden Joko Widodo untuk tidak menerbitkan keputusan presiden mengenai pelaksana tugas atau penjabat gubernur dari kalangan nonsipil (TNI/Polri). Tujuannya agar semangat reformasi yang mengutamakan supremasi sipil dan telah berlangsung selama 20 tahun tetap terjaga.

Bagikan :

Berita INTEGRITAS