Menko PMK akan Diperiksa KPK?

Deborah

Jakarta, mediaintegritas.com -  Dalam surat dakwaan yang digulirkan KPK dalam kasus korupsi e-KTP,  dua mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto, ‎tiga partai besar yakni Golkar, Demokrat, dan PDI-P disebut-sebut turut kecipratan uang panas proyek e-KTP dengan jumlah yang berbeda-beda.

Kini perhatian tertuju dengan pengembangan kasus korupsi terkait ke PDI-P. Otomatis pemeriksaan terhadap mantan Ketua Fraksi PDI-P Puan Maharani juga akan dilakukan.

Hal ini dibenarkan oleh ‎Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang saat dikonfirmasi awak media soal KPK yang belum ‎melakukan pemeriksaan terhadap Puan Maharani selaku mantan Ketua Fraksi PDI-P saat proyek e-KTP bergulir.

"Pembuktian kalau memang harus dikembangkan ke sejumlah nama lain, penyidik nanti yang akan melihat, itu relevan atau tidak," kata Saut, Selasa (6/2/2018).

Menurut Saut dalam mengembangkan kasus e-KTP ini ke sejumlah pihak termasuk Puan, penyidik KPK harus mempunyai kecukupan‎ alat bukti karena KPK wajib membuktikan keterlibatan pihak lain berdasarkan hukum.

KPK akan melihat kebutuhan keterangan Puan dalam proyek yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun tersebut.

"Kita akan lihat apakah saksi-saksi itu dibutuhkan keterangannya dalam penyidikan atau penanganan sebuah perkara," kata Jubir KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/2).

Febri masih enggan berspekulasi kapan Puan bakal dipanggil dalam kasus korupsi ini. Hal ini lantaran KPK masih menunggu informasi-informasi dan fakta-fakta baru yang muncul dalam persidangan perkara e-KTP yang sedang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Masih berjalan ya saya kira nanti kita simak saja fakta-fakta yang muncul di persidangan," katanya.

Febri memastikan, sejauh ini belum ada informasi terkait pemanggilan Puan. Febri hanya menyebut, total saksi yang diperiksa pada kasus ini telah mencapai 99 orang. Dikatakan, para saksi yang telah diperiksa di penyidikan bakal dihadirkan di persidangan.

"Sejauh ini 99 orang tersebut tentu nanti kita akan hadirkan satu persatu di proses persidangan," katanya.

Dalam surat dakwaan KPK terhadap dua mantan pejabat Kemdagri, Irman dan Sugiharto, empat kader PDIP, yakni Ganjar Pranowo, Arif Wibowo, Yasonna H Laoly, dan Olly Dondokambey, disebutkan turut diperkaya dari proyek e-KTP. Bahkan, dalam dakwaan ini disebutkan ada dugaan aliran dan senilai Rp 150 miliar mengalir ke Golkar, Rp 150 miliar ke Demokrat, dan Rp 80 miliar ke PDIP dalam proyek e-KTP. Adapun partai-partai lain turut diperkaya senilai Rp 80 miliar, dari proyek tersebut.

 Meski empat kadernya, dan PDIP disebut diperkaya terkait proyek e-KTP, KPK belum pernah sekalipun memeriksa dan meminta klarifikasi kepada Puan Maharani selaku Ketua Fraksi PDIP saat proyek e-KTP bergulir. Padahal mantan Ketua Fraksi lain, seperti Anas Urbaningrum, Jafar Hapsah dari Demokrat, serta Setya Novanto dari Partai Golkar telah berkali-kali diperiksa lembaga antikorupsi itu dalam skandal proyek e-KTP.

Bagikan :

Berita INTEGRITAS