Menteri BUMN Gadaikan Tiga Bank Nasional Ke Cina, Pemerintah Salah Arah Pinjam Uang

Roy Jon
IBW Indonesia Banking Watch

Jakarta, mediaintegritas.com - Meminjam uang ke Negara asing dengan menjadikan tiga Bank Nasional sebagai jaminan, dianggap sebagai tindakan ceroboh dan upaya menjual semua asset Indonesia secara bulat-bulat menjadi kewenangan asing.

Karena itu, tindakan pemerintahan Jokowi melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menteri BUMN) Rini M Soewandi yang menjadikan tiga Bank Nasional milik Indonesia yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri dan Bank BNI sebagai jaminan peminjaman uang sebesar 3 miliar Dolar Amerika ke Cina, dipertanyakan.

“Jika itu dilakukan, maka sangat ceroboh sekali pemerintahan ini. Semua nasabah di tiga bank Nasional itu menjadi dibawah kendali orang asing. Padahal, alasannya, meminjam uang ke asing untuk membiayai pembangunan infrastruktur, lah semua uang nasabah di tiga bank nasional itu bukannya malah lebih besar dan lebih berguna dikelola Indonesia sendiri? Mengapa jadi ke orang asing diserahkan? Ini ceroboh sekali dan benar-benar sangat merugikan Indonesia. Salah arah nih,” papar Direktur Eksekutif Indonesia Banking Watch (IBW) Rapen A Sinaga di Jakarta.

Selain tidak logis menjaminkan tiga bank nasional milik Indonesia ke orang asing, dikatakan Rapen, pemerintah sepertinya gamang dan tidak mengerti langkah apa yang hendak dilakukan untuk memperoleh uang. Padahal, jika dikelola dengan baik, lanjut dia, semua asset dan uang yang ada di tiga bank nasional milik Indonesia itu sudah melebihi jumlah pinjaman yang diajukan ke Cina tersebut.

“Ini malah dikasih ke orang asing, dengan alasan meminjam uang. Ini tidak logis dan cenderung mengada-ada. Pemerintah harus menarik kembali penjaminan itu. Secara bulat-bulat uang Negara ini sudah digadaikan ke asing,” papar Rapen.

Dosen Ekonomi Perbankan Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta ini melanjutkan, jika pemerintah  secara otoriter hanya menjalankan maunya sendiri, maka jangan salahkan jika semua nasabah yang ada di Tiga Bank Nasional itu akan menarik semua simpanan dan asetnya di bank tersebut.

“Jika semua nasabah menarik uang yang disimpannya di tiga bank nasional itu, maka akan collaps dengan segera keuangan Indonesia. Selanjutnya, anda bisa bayangkan apa yang terjadi kan. Akan terjadi krisis yang kian buruk dan bisa berakibat fatal bagi keberlangsungan Negara ini. Makanya, pemerintah harus memiliki pertimbangan yang matang. Jangan karena butuh uang dan malas, malah asal menjaminkan dan menggadaikan begitu saja Bank Nasional kita,” ujar Rapen.

Bank Mandiri, BNI dan BRI menandatangani kesepakatan pinjaman senilai total 3 miliar Dolar Amerika dengan Bank Pembangunan China/Tiongkok (China Development Bank/CDB), guna membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia, Rabu 16 September pekan lalu.

Penandatanganan kesepakatan pinjaman dilakukan Direktur Utama Bank Mandiri, Budi G. Sadikin, Direktur Utama BRI, Asmawi Syam, dan Direktur Utama BNI, Ahmad Baiquni, dengan Presiden Eksekutif Zeng Zhijie.

Penandatanganan ini disaksikan Menteri BUMN, Rini Sumarno, dan Kepala Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi (National Development and Reform/NDRC), Xu Shaoshi.

Atas pinjaman itu, Menteri Rini menegaskan, pemerintah tak ikut campur. Pinjaman tersebut murni ditarik sebagai aksi korporasi ketiga bank tersebut, untuk pembiayaan infrastruktur.

“Ini, kan, business to business antarbank,” kata dia di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (21/9/2015).

Dari total pinjaman tersebut, masing-masing bank menerima pinjaman sebesar 1 miliar Dolar Amerika dengan tenor 10 tahun.

Nantinya, 30 persen dari dana pinjaman tersebut akan diterima dalam mata uang Renminbi (RMB). Jangka waktu pinjaman selama 10 tahun sesuai dengan pembiayaan infrastruktur yang membutuhkan dana-dana jangka panjang. Selain itu, pinjaman juga akan meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan Cina.

Pada kesempatan tersebut, Budi Gunadi Sadikin, Asmawi Syam dan Ahmad Baiquni menyampaikan, pinjaman tersebut menjadi awal dari komitmen pinjaman CDB sebesar 30 miliar dolar AS dan selaras dengan program pemerintah yang akan menggenjot sektor infrastruktur. “Sehingga diharapkan, langkah ini dapat lebih memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia ke arah yang jauh lebih baik di masa mendatang,” ujar Budi dalam keterangan tertulis Rabu (16/9).

PT Bank Mandiri Tbk, menegaskan kabar bahwa tiga bank BUMN dijadikan jaminan pinjaman ke Tiongkok adalah berita hoax (kabar bohong). Corporate Secretary Bank Mandiri, Rohan Hafas, mengatakan isu tersebut tidak berdasarkan data, atau fakta.

“Data enggak ada ngomong begitu, kan menggoyang pemerintah,” ujarnya dia di Plaza Mandiri, Jakarta, Senin (21/09).

Menurutnya, jika perbankan nasional dijaminkan sahamnya, harus melalui perizinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terlebih dahulu. Perubahan apa pun yang dijaminkan harus melalui DPR, seperti penambahan modal dan penyertaan modal negara (PMN) harus meminta izin kepada DPR.

Rohan menjelaskan, program pembangunan infrastruktur membutuhkan dana besar sebagai investasi jangka panjang. Sementara itu, aset kredit yang dapat diberikan oleh perbankan di Indonesia tidak akan cukup membiayai proyek tersebut jika tidak melakukan pinjaman.***Erje

 

Bagikan :

Berita INTEGRITAS