Mentri Susi Main Terabas Bikin Aturan, Nelayan Menjerit, Pengusaha Kolaps

Roy Jon

Jakarta, mediaintegritas.com - Presiden Jokowidodo diminta bersikap tegas untuk meujudkan visi misinya sebagai Presiden sebagaimana tertuang dalam Nawacita yang telah dibuatnya pada Pilpres lalu. Dikarenakan ulah anggota Kabinet Kerja yang menangani bidang Kelautan dan Perikanan, para pengusaha lokal dan pekerja menjerit karena semakin sulit bertahan hidup.

“Selama delapan bulan ini sudah tidak bisa beroperasi. Semua disetop. Alasannya, karena mempergunakan bekas kapal asing. Padahal, kami ini resmi dan legal. Alhasil, sudah terjadi pengurangan karyawan besar-besaran. Habis mau gimana lagi, gak bisa bergerak,” ujar Founder Ocean Mitra Mas (OMM) Esther Satyono, di Jakarta.

Perusahaan yang bergerak dalam penangkapan ikan cakalang dan produksi olahan ikan dalam negeri itu merasa apa yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan tidak sesuai dengan Nawacitanya Jokowi.

“Pak Jokowi bilang akan mengembangkan ekonomi kerakyatan, ekonomi kreatif dengan mengedepankan anak-anak bangsa untuk berusaha. Lah, kami yang sudah 30 tahun bergerak dalam usaha ini malah kini mau kolaps. Dilarang beroperasi,” ujar Esther.

Memang, lanjut Esther, dalam usaha pengelolaan ikan dan menangkap ikan, dirinya mempergunakan bekas kapal asing yang masih layak, sebab kemampuan ekonominya baru bisa membeli kapal bekas. Lagi pula, kata dia, produksi kapal dalam negeri pun masih terseok-seok dan sangat mahal. “Tetapi itu legal, kok dilarang sekarang. Kenapa kalau bus bekas asing boleh di Indonesia, kereta api bekas asing boleh di Indonesia dan alat-alat lainnya bekas asing boleh di Indonesia? Kok kapal bekas asing yang kami beli sekarang tidak boleh? Apa bedanya? Kami sah dan legal, penuhi standar regulasi Indonesia, kok malah kami dilarang beroperasi,” papar Esther.

Perlu diketahui, lanjut Esther, wilayah Indonesia dua per tiganya adalah laut. Dengan segala hasil laut yang tidak diolah. Justru kehadiran pengusaha seperti Esther, kata dia, maka pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan dan ekonomi kreatif bisa berkembang.

“Tetapi sekarang malah main hantam semua. Perijinan atas nama bekas kapal asing tidak diijinkan beroperasi. Coba cek, berapa puluh ribu nelayan dan ABK yang menggantungkan hidupnya dari usaha ini, mereka semua juga turut menjerit sekarang karena tidak ada penghasilan lagi,” ujarnya.

Esther sendiri setuju bila kapal-kapal illegal yang beroperasi di Indonesia agar dicabut ijinnya. Akan tetapi, dia meminta aparat pemerintahan Jokowi jangan gelap mata yang pada akhirnya menyebabkan semua pengusaha legal yang kebetulan mempergunakan kapal bekas asing itu turut dilarang.

Dia mengatakan, selama delapan bulan ini, banyak karayawan dan nelayan kecil serta para ibu didaerah pesisir yang bersinergi dalam usaha pengolahan ini harus gigit jari karena perusahaan akhirnya tidak bisa mengoperasikan kapalnya.

“Lihat, di Bitung (Sulawesi Utara) ada tujuh industri pengolahan ikan, yang paling maksimal bisa mengolah 30 persen hasil tangkapan nelayan kecil. Itu pun sekarang sudah berhenti dan tidak beroperasi. Anda bisa bayangkan berapa banyak karyawan dan nelayan yang harus menganggur karena tidak beroperasi,” ujarnya.

Dikatakan Esther,ada sebanyak 800-an perusahaan yang mempergunakan kapal bekas asing untuk berusaha di Indonesia. Namun, tidak pernah diklarifikasi secara obyektif apakah masing-masing kapal itu sah dan mempunyai ijin. Sebab, selama ini, sudah ada ijin dan dinyatakan legal.

“Kami ini mengembangkan perekonomian kreatif. Kok main larang saja sekarang. Jujur, kami sangat kesal dengan adanya kebijakan pelarangan beroperasi bagi kami. Terpaksa ya kami setop saja sekarang, sudah tidak bisa beroperasi. Kami meminta agar diperhatikan dan dilihat faktualnya,” ujar Esther.

Dia berharap, Presiden Jokowidodo segera turun memperhatikan dan melihat pelaksanaan kebijakan menterinya yang sudah tidak sesuai dengan visi-misi Jokowi itu.

“Kami ingin Pak Jokowi lakukan visi misinya. Sebab kalau mengadu sama Menterinya sudah tak ada gunanya kayaknya. Ya silakan tegur saja apa yang kurang. Apakah kami tidak bisa berusaha, ingat loh, para nelayan kecil juga menjadi rekanan bersama dalam usaha ini. Dan kami ini legal,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengadakan pertemuan dengan para pengusaha perikanan, di kantornya. Salah satu pengusaha, JH. Hamonangan Purba yang menjabat sebagai Dirut PT Ocean Mitra Mas curhat kepada Susi. Usahanya nyaris gulung tikar akibat kebijakan moratorium ijin eks kapal asing.

Purba mencurahkan keberatannya atas aturan moratorium yang dikeluarkan Susi. Akibat dari kebijakan itu, usaha penangkapan ikan miliknya tiarap dan bakal gulung tingkar.

“Sekarang pun kami sudah rumahkan 130 ABK (Anak Buah Kapal), kita tidak bayar sesuai gaji dan tentu berkurang penghasilan ABK. Sehingga kebutuhan keluarga sangat prihatin sekali. Kami mohon ada 1 kebijakan kepada perusahaan yang tidak ditemukan pelanggaran yang berat,” katanya kepada Susi di Gedung Mina Bahari I, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Juni.

Tidak hanya itu, ia juga baru saja menjual 2 kapal penangkapan ikan dalam bentuk besi loakan. Sehingga ia menderita kerugian cukup besar akibat kebijakan moratorium yang dikeluarkan Susi. “Ada 2 kapal yang sudah kami jual namanya KM Mitra Mas I dan KM Mitra Mas 8. Dijual baru minggu yang lalu. Dampak kerugiannya, kami sangat susah sekali. Perusahaan berhutang Rp 50 miliar dan 2 kapal itu hanya dijual dalam bentuk besi loakan harganya Rp 2.500/kg. 2 kapal itu beratnya 600-700 ton,” tuturnya.

Purba memang mengakui kapal-kapal miliknya adalah kapal eks asing atau berasal dari luar negeri. Secara total ia memiliki 14 kapal di mana 5 kapal berasal dari Filipina, yang terbagi menjadi dua jenis kapal yaitu 4 jenis kapal Like Boat dan 1 kapal jenis Catcher. Sisanya adalah kapal tangkap dan angkut yang diperolehnya dari negara Jepang. “Kami sudah berhenti beroperasi, tidak tahu harus seperti apa,” keluhnya.

Lalu bagaimana tanggapan Susi Pudjiastuti? Susi menegaskan, kapal-kapal eks asing memang dilarang beroperasi karena sedang dilakukan proses Anev (analisis dan evaluasi). Setelah Anev selesai, maka SIPI dan SIKPI kapal bisa didapat dengan persyaratan khusus seperti kewajiban mendaftarkan BPJS bagi ABK kapal, penggunaan alat sensor deteksi baru, hingga penggunaan alat tangkap ramah lingkungan. “Jadi nanti kita bahas terbuka saja. Nanti kita akan kembali bicarakan. Kita akan buka-bukaan,” tantang Susi.RJ

Bagikan :

Berita INTEGRITAS