NURHADI MANGKIR DI DPR, PENGADILAN TERANCAM

HAS

Jakarta, mediaintegritas.com - Setelah beberapa kali mangkir dari panggilan KPK hal yang sama juga diperlihatkan Sekretaris MA Nurhadi yang selalu berhalangan hadir saat dengar pendapat di DPR pada Kamis (9/6) untuk membahas APBNP 2016 untuk MA. Nurhadi hanya mewakilkan kepada Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) MA, Aco Nur.

Namun anggota Komisi III DPR menolak karena Aco Nur bukan orang yang berkompeten berbicara keuangan MA, dikarenakan selalu mangkir dan mengutus Aco Nur untuk mewakilinya membuat anggota dewan mengusir utusan Nurhadi dari ruang DPR,  Bahkan anggota dewan akan bersikap dengan memberikan tanda bintang terhadap keuangan MA.

Dengan diberikan tanda bintang pada keuangan MA, berimplikasi pencairan dana akan terkendala dari kementrian keuangan dengan demikian opersional MA dan Jajarannya diseluruh Indoensia akan tergangu dengan sendiri karena sikap dan perbuatan Nurhadi selaku Sekretaris MA.

Sementara itu Hakim Agung hakim agung Gayus Lumbuun mengatakan ketidakhadiran Sekretaris MA pada dua kali rapat membahas APBN MA menjadikan anggaran MA terancam diputus dan digantung oleh DPR dengan diberi bintang sehingga tidak bisa dicairkan, oleh sebab itu perlu antisipasi lumpuhnya keuangan Mahkamah Agung dan mengacam keuangan pengadilan di seluruh Indonesia.

"Perwakilan MA itu memang tidak bisa mewakili karena kuasa anggaran diberikan atributif kepada Sekretaris MA," ujar Gayus.

Hakim Agung Gayus meminta segera digelar rapat pleno MA luar biasa untuk menyikapi kondisi tersebut, sebab implikasi ketidakhadiran Sekretaris MA di DPR itu bukan hanya berdampak pada hanya MA saja melainkan akan diterima seluruh pengadilan di Indonesia.

Usulan di atas bukannya tanpa alasan. Sebab selama ini kebijakan krusial dan mendesak hanya dibahas oleh pimpinan MA yang berjumlah 10 orang. Padahal seharusnya MA melibatkan tiga pihak dalam setiap pengambilan kebijakan penting yaitu primary stakeholder (yang memiliki kepentingan langsung), secondary stakeholder (yang tidak memiliki kepentingan langsung dengan setiap kebijakan) dan key stakeholder (yang menetukan akhir/mengesahkan kebijakan yang diambil).

"Di MA, seluruh hakim agung adalah kelompok primary stakeholder sebagai penanggung jawab resiko atas kebijakan yang diambil," Kata Gayus.

Berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 14 Tahun 1985 jo UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung adalah pejabat negara yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman.

"Hal itu menunjukkan kebijakan MA merupakan kebijakan kolektif kolegial, bukan kebijakan pimpinan atau beberapa orang saja," Ujar mantan Legislator dan pengacara. (Debby)

Bagikan :

Berita INTEGRITAS