OTT KPK TANGKAP PANITERA DAN ADVOKAT BARANG BUKTI 250 JUTA TURUT DISITA

HAS

Jakarta, mediaintegritas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait vonis Saipul Jamil. Dari 7 Orang yang diamankan 4 orang ditetapkan menjadi tersangka, Sedangkan DS dan 2 Supir yang turut diamankan telah dilepaskan oleh KPK.

Pada Rabu, 15 Juni 2016, KPK mengamankan sebanyak 7 orang dari 4 lokasi berbeda," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (16/6/2016).

Adapun ketujuh orang yang diamankan KPK adalah

  1. BN (Bertha Natalia Ruruk Kariman – Pengacara Saipul Jamil
  2. KS (Kasman Sangaji – Pengacara Saipul Jamil
  3. SH (Samsul Hidayatullah – Kakak Kadung Saipul Jamil
  4. R (Rohadi – Panitera PN Jakut)
  5. DS (Dolly Siregar- Panitera PN Jakut ) dan 2 orang sopir.

Penangkapan dilakukan lantaran telah terjadi transaksi uang dari pihak pengacara Saipul Jamil untuk mengatur pasal dan vonis yang dijatuhkan. Saipul Jamil pun lolos dari tuntutan hukuman 7 tahun penjara dan dihukum 3 tahun pidana penjara.

"Menginginkan pengurangan hukuman dan hasilnya putusan 3 tahun dan pasal yang diberikan adalah Pasal 292 KUHP," ujar Basariah.

Rohadi sebenarnya bukanlah Panitera Saipul Jamil melainkan sebagai PP Penganti, sebab yang menjadi PP Saipul Jamil adalah Dolly Siregar. Dalam kasus ini Dolly Siregar baru berstatus sebagai saksi dan telah dimintai keterangan oleh KPK.

Sementara itu Mahkamah Agung (MA) mengucapkan terima kasih kepada KPK karena ikut membersihkan pejabat pengadilan yang koruptif.

"Selaku Kepala Badan Pengawas MA, saya mengucapkan terima kasih kepada KPK. Terima kasih KPK telah ikut membantu tugas kami dalam membersihkan aparat pengadilan," kata Kepala Badan Pengawas MA, Hakim Agung Sunarto di Gedung MA, Kamis (16/6/2016).

Operasi tangkap tangan KPK itu sejalan dengan komitmen pimpinan MA membersihka pengadilan dari aparat yang tidak bersih. Bawas sendiri tidak berhenti-berhentinya mengingatkan aparat pengadilan untuk tetap menjaga kredibilitas dan integritas dalam melayani masyarakat.

"Ini momentum bersih-bersih. Kebijakan pimpinan MA, ada yang main-main perkara, pecat," cetus Sunarto.

Meski demikian, Sunarto meminta masyarakat untuk yakin bahwa aparat tersebut hanya segelintir saja. Di bawah MA ada 30 ribuan aparat dan yang bersih masih lebih banyak dibandingka yang berperilaku koruptif.

"Masih banyak hakim bersih dan berintegitas. Ini semua karena nila setitik rusak susu sebelanga," Ujar Sunarto.

Terhadap tersangka R (Rohadi) KPK menetapkan sebagai Penerima Suap  diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan untuk tiga tersangka lainnya yaitu BN, K dan SH disangka sebagai pemberi suap dengan sangkaan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. (Gabe)

Bagikan :

Berita INTEGRITAS