THE PANAMA PAPERS, Bocorkan Nama Orang Indonesia Pengemplang Pajak yang mencapai 10.000 Trilyun

HAS

Jakarta, mediaintegritas.com - Kata peribahasa ini cocok dengan skandal yang dibocorkan oleh The Panama Papers yaitu “Sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua” yang artinya orang yang hebat dalam suatu hal pastinya memiliki suatu kekurangan, dalam hal ini sepandai-pandainya orang menutupi kejahatannya akhirnya akan terbongkar kelak.

Saat ini seluruh dunia dihebohkan dengan bocornya dokument finansial yang dikenal dengan The Panama Papers yang membuat sejumlah kepala negara, orang ternama, pengusaha, bankir, artis yang menyimpan uang mereka di berbagai perusahaan cangkang di luar negeri dengan motif untuk menghindari pajak ketakutan. File sebesar 2,6 terabyte (TB) dengan rinciannya ada 4,8 juta email; 3 juta database; 2,1 juta dokument PDF; 1,1 juta foto; 320 ribu dokument teks dan 2000 file lainnya yang  dipublikasikan secara serentak oleh 100 media di seluruh dunia dengan 370 jurnalis dari 76 negara yang tergabung dalam organisasi yang disebut The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) yang telah menelisik 11,5 juta data di dokumen itu.

Ternyata isu Panama Papers bukan hanya dokumen biasa atau isapan jempol belaka terbukti  Perdana Menteri Islandia Gunnlaugsson adalah korban pertama dari Panama Papers, Gunnlaugsson langsung mengundurkan diri setelah namanya tercantum dalam dokumen yang menguncang dunia itu.

Daftar nama orang Indonesia yang masuk pada Panama Papers ternyata lebih dari ribuan dan total dana yang disimpan untuk menghindari pajak begitu dasyat hampir sepuluh ribu trilyun lebih, angka yang fantastis bilamana mana negara bisa melakukan upaya mengembalikan dana-dana yang kemungkinan hasil dari tindak kejahatan perbankan, korupsi, penipuan dan modus lainnya.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro telah meminta Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi untuk mempelajari data-data dalam Panama Papers.

Ia menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah memiliki data resmi orang Indonesia yang memiliki rekening di luar negeri dan atau mendirikan perusahaan khusus dengan tujuan tertentu atau Special Purpose Vehicle (SPV) di berbagai negara.

Sedangkan data orang-orang Indonesia yang memiliki SPV dalam Panama Papers tersebut akan digunakan sebagai pelengkap data resmi Ditjen Pajak. Sebab, Bambang mengakui, data yang dimiliki pemerintah saat ini masih terbatas sumbernya dari beberapa negara saja. “Data yang kami miliki, tax havens (negara suaka pajak) adalah di British Virgin Island (BVI), Cook Islands, dan Singapura.”  Kata Bambang

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan menugaskan unit khusus untuk menganalisa ribuan nama orang Indonesia dalam dokumen “Panama Papers”. Data dalam dokumen itu akan diselaraskan dengan informasi yang dimiliki DJP dari otoritas pajak negara lain. Kalau ada ketidaksesuaian dengan pelaporan selama ini maka akan dilakukan penindakan terhadap wajib pajak tersebut.

Sementara Kepala Divisi Investigasi Integritas Studies Centre Tommy Lumbantoruan menyatakan pemerintah harus tanggap dan respon jangan hanya menunggu, ini menjadi pintu masuk pemerintah untuk dapat mengembalikan dana yang telah dihimpun para pencuri uang negara untuk bisa dimintakan pertanggungjawabannya.

Saya minta aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan KPK siap melakukan penyidikan terkait efek dari Panama Papers karena ini menyangkut eksistensi suatu negara yang digerogoti dari dalam dan disimpan diluar sungguh motif pidananya sudah ada yaitu pengelapan pajak dan dapat diperluas dengan Undang-Undang  pencucian uang, saya minta penegak hukum responlah, bisa dibayangkankan kalau ribuan trilyun bisa kita amankan mungkin negara ini tidak sekarat dan masyarakatnya bisa makmur dan sejahtera. (Tety)

Bagikan :

Berita INTEGRITAS