Partai Politik Memasung Demokrasi

HAS

Jakarta, mediaintegritas.com - Panitia kerja RUU tentang pilkada di komisi II DPR telah merumuskan dua alternatif persentase minimal dukungan untuk calon perseorangan.

Alternatif pertama pasanagan dari jalur perseorangan atau independen harus mendapatkan dukungan minimal 11,5 persen - 15 persen  dari jumlah penduduk. Alternatif kedua syarat dukungan itu minimal 10 persen dari jumlah penduduk di sebuah daerah.

Syarat dukungan tersebut lebih tinggi dari rumusan yang diajukan pemerintah yang merumuskan 6,5 persen-10 persen saja dari jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) pemilu terakhir.

Perubahan lainya yang dirumuskan panja ruu pilkada, hampir semunya setuju untuk menurunkan syarat mengusung calon parpol di pilkada mereka sepakat minimal dukungan memiliki 15 persen kursi DPRD ini lebih rendah dari sebelumnya 20 persen DPRD atau 25 persen memperoleh minimal 25 persen suara sah pemilu DPRD.

Panja RUU sepakat menghapus kewajiban anggota DPR, DPD dan DPRD mundur jika menjadi perserta pilkada, Usulannya anggota yang maju baik itu DPR,DPD maupun DPRD cukup mengajukan cuti untuk mengikuti pilkada.

Salah satu anggota panja RUU Pilkada dari PDIP Arif Wibowo mengatakan tidak ada niat parpol untuk menghambat calon perseorangan, itu usalan masyoritas fraksi dengan pertimbangan kesetaraan, proposional dan keadilan, Ujarnya di komplek DPR Senaya Jakarta (20/04/2016).

Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, pemerintah hingga saat ini tidak ingin memperberat syarat bagi calon independen yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah serentak.Sebab, syarat bagi calon independen sebelumnya sudah diringankan oleh Mahkamah Konstitusi.

Prinsipnya, pemerintah tidak ingin mempersulit calon independen karena keputusan batas ambang calon independen diputuskan oleh Mahkamah Kontitusi.

"Saya khawatir kalau ada yang menggugat kembali, judicial review ke MK, itu akan dikembalikan lagi," Katanya.

Hal tersebut disampaikan Tjahjo usai rapat perdana dengan Komisi II DPR membahas revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. (Debby)

Bagikan :

Berita Lainnya