PBNU Tolak Kebijakan Full Day School

Deborah

Jakarta, mediaintegritas.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengatakan pihaknya menolak keras kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait sekolah delapan jam selama lima hari atau dikenal dengan full day school.

"PBNU menolak keras pemberlakuan full day school," ujar Sa'id saat konferensi pers di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya Nomor 164, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2017).

PBNU menilai kebijakan tersebut terlalu tergesa-gesa dan tidak melakukan pendalaman persoalan dan sosialiasi.

Said mengatakan bahwa pembentukan karakter dengan penambahan waktu atau jam sekolah adalah dua hal yang berbeda dan belum jaminan program tersebut akan berhasil, program tersebut harusnya selaras dengan Nawacita Presiden Jokowi yang dimana kultul masyarakat dalam hal local wisdom harus diperhatikan dengan sunguh-sunguh agar tidak ada gejolak.

"Dilihat dari perspektif regulasi kebijakan baru lima hari sekolah delapan jam sehari full day school bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Pasal 51 UUD Sisdiknas, serta kerja guru sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-undang tentang Guru dan Dosen,"  Ujar Said

Didampingi oleh seluruh pengurus, termasuk Sekjen PBNU Helmy Faishal, Said membacakan poin-point keberatan terhadap kebijakan full day school :

1. Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pengajaran, melaksanakan pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik serta melaksanakan tugas tambahan.

2. Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka dalam satu minggu. Maka kebijakan 5 hari sekolah, 8 jam belajar di sekolah berpotensi besar kepada jumlah jam mengajar guru di sekolah melampaui batasan yang telah diatur dalam undang-undang yang dimaksud.

3. Lewat kajian mendalam dan pemantauan intensif yang kami lakukan, fakta dilapangan menunjukkan bahwa mayoritas sekolah belum siap dalam rangka menerima kebijakan 5 hari sekolah atau 8 jam pelajaran ini. Kesiapan itu menyangkut banyak hal antara lain terkait fasilitas yang menunjang kebijakan lima hari sekolah/8 jam belajar Full Day School.

4. Alasan penerapan 5 hari sekolah/8 jam belajar yang didasarkan pada asumsi bahwa anak-anak kota yang seharian penuh ditinggalkan oleh orang tuanya, sudah dikhawatirkan terjerumus dalam pergaulan bebas tidak sepenuhnya benar. Sebab pada kenyataannya kota-kota besar di Indonesia tidak sepenuhnya meninggalkan nilai-nilai agama yang sudah berlangsung selama ini.

5. Tidak semua orang tua peserta didik bekerja sehari penuh, utamanya mereka yang di pelosok bekerja sebagai petani dan nelayan yang separuh waktunya dalam sehari. Tetap waktunya bisa dipergunakan oleh putra-putri mereka belajar. Tidak selalu identik dengan sekolah interaksi sosial peserta didik dengan lingkungan, tempat tinggalnya juga bagian dari proses pendidikan karakter, sehingga mereka tidak terjerat dari nilai-nilai adat tradisi dan kebiasaan yang sudah berkembang selama ini.

6. Tindakan menggenaralisir bahwa seluruh siswa mengalami masa-masa sendirian di tengah penantian terhadap orang tua mereka yang sedang bekerja adalah keliru. Jawaban ini beranjak dari mayoritas masyarakat urban dari perkotaan, asumsi ini dari pemahaman yang keliru bahwa seluruh orang tua siswa adalah pekerja kantoran. Padahal jumlah masyarakat perkotaan hanya sejumput saja, sisanya hanya mereka yang bekerja di sektor informal sebagai petani, pedagang, dan lain sebagainya.

7. Mengingat tingginya gejolak serta keresahan yang terjadi di masyarakat di atas, maka dengan ini PBNU meminta kepada Presiden untuk mencabut, membatalkan kebijakan 5 hari sekolah atau Full Day School. (Debby)

 

Bagikan :

Berita Lainnya