Pelayaran Perintis Megap-Megap, Presiden Jokowi Dimohon Perhatikan Nasib Ribuan ABK Perintis

Roy Jon
PelayaranPerintisMegapMegapPresidenJokowiDimohonPerhatikanNasibRibuanABKPerintisTolakDirjenHublaSerahkanKePELNIpelayaranPerusahaanPerintisSwastaNasionalPPSNDewanPengurusPusatPersatuanPengusahaPelayaranNiagaNasionalIndonesiaDPPPPPNNIatauIndonesiaNationalShipowners AssociationINSA

Jakarta, mediaintegritas.com - Presiden Jokowi diminta untuk tidak meneken surat pengambilalihan pelayaran Perusahaan Perintis Swasta Nasional (PPSN) yang akan diserahkan pengelolaannya oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjenhubla) kepada Pelni.

Peng-overan pengelolaan ini telah merusak mata pencaharian ribuan Anak Buah Kapal (ABK) di Kapal Perintis, serta mempersulit pelayanan masyarakat terpencil di kepulauan-kepulauan yang terisolasi.

Ketua Dewan Pengurus Pusat Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia (DPP PPPNNI) atau Indonesia National Shipowners’ Association (INSA) Suryo Purwanto menyampaikan, sejak dikeluarkannya Surat Edararan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Dirjenhubla) No. AL.108/1/2/DPTL-16 yang dikeluarkan pada 4 Januari 2016 lalu, membuat Perusahaan Perintis Swasta Nasional (PPSN) dirugikan.

Selain mengalami kerugian  material, ribuan Awak Buah Kapal (ABK) yang bekerja di perusahaan tersebut selama puluhan tahun juga terancam kehilangan pekerjaan alias di-PHK.

“Akibat Dirjen Hubungan Laut menyerahkan kepada Pelni untuk mengoperasikan kapal perintis ke seluruh wilayah nusantara mengakibatkan perusahaan perintis nasional mengalami kerugian miliaran,”  kata Suryo Purwanto pernyataan pers, di Jakarta.

Suryo Purwanto menegaskan, kebijakan Dirjenhubla itu sudah sangat pasti menyebabkan ribuan ABK yang selama ini mengantungkan nasibnya selama puluhan tahun di PPSN terancam kehilangan mata pencarian.

Karena itu, sambungnya, PPSN meminta kepada Presiden Joko Widodo agar menolak kebijakan tersebut. Pasalnya PPSN selama ini sudah menjalin kerjasama dengan pemerintah terkait angkutan laut. Apalagi, selama menjalin kerjasama dengan pemerintah, PPSN selama mengikuti proses tender yang sudah diterapkan pemerintah.

“Akibat Dirjen Hubla menyerahkan kepada PELNI untuk mengoperasikan kapal perintis ke seluruh wilayah nusantara mengakibatkan perusahaan perintis nasional mengalami kerugian Rp 600 miliar dan ribuan Anak Buah Kapal (ABK) dan nahkoda akan terancam menjadi pengangguran,” ungkap Suryo Purwanto.

Dia berharap Presiden Joko Widodo berpihak kepada perusahaan perintis swasta yang sudah 42 tahun mengoperasikan kapal untuk melayani masyarakat di pulau terluar, dan tidak pernah merugikan masyarakat selama ini.

“Apalagi kita sudah masuk Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), maka yang dibutuhkan adalah keberpihakan pemerintah kepada perusahaan perintis swasta nasional,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua INSA Surabaya Steven H Lasawengan. Dia menyayangkan kebijakan Dirjenhubla, tanpa memikirkan akibat dari kebijakan tersebut.

“Bagaimana kami tidak terkejut, proses tender sudah berjalan, tapi tiba-tiba dibatalkan,” ucap Steven.

Menurutnya, bila Dirjenhubla masih tetap bersikeras mengeluarkan kebijakan tersebut, maka para para pengusaha perintis swasta nasional akan membawa ke ranah hukum.

“Proses pelelangan ini adalah proses hukum yang sudah terjadi. Kalau sudah digagalkan oleh siapa pun, dan Presiden juga harus mempertimbangkan akan hal ini, apalagi ini menyangkut investasi di negeri ini. Kami akan melakukan proses hukum bila memang kebijakan Dirjenhubla tidak mencabut surat edaran tersebut,” tandasnya.

Ketua DPP INSA Lorens Situmorang menambahkan, Perusahaan Perintis Swasta Nasional (PPSN) sudah 42 tahun melayani masyarakat Indonesia di garis depan pulau-pulau terluar dan terpencil. Bahkan, dengan adanya pelayaran perintis ini, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dapat terjaga.

“Dari ujung Sabang sampai ujung Merauke. Sebelum adanya Pelni, pelayaran perintis sudah melayani masyarakat di ujung pulau-pulau terluar,” ujar Lorens.

Dia berharap, Presiden Jokowi dapat mempertimbangkan dengan bijak keberadaan pelayaran perintis yang dikelola oleh anak-anak Indonesia sendiri.

“Perkembangan ekonomi daerah terpencil selama ini banyak bergantung pada pelayaran perintis ini. Kami berharap Pak Presiden tidak meneken surat pengambilalihan oleh Dirjen Hubla untuk diserahkan ke Pelni,” ujar dia.

Sebagai contoh, Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Sofyan Samsir menjelaskan, untuk masyarakat Kepulauan Riau, terutama untuk pengangkutan dan perputaran roda ekonomi di Pulau Natuna dan Pulau Anambas, sangat terganggu dengan berhentinya pelayaran perintis yang selama ini melayani masyarakat antar pulau dan terpencil di Kepulauan Riau.

“Saat ini saja, sudah ada penumpukan penumpang. Kapal Pelni yang beroperasinya sekali seminggu ke pulau tidak datang, dan menyebabkan penumpukan dan mandeg-nya perputaran roda ekonomi,” ujar Sofyan.

Sekretaris Komisi 3 DPRD Provinsi Kepulauan Riau ini menegaskan, sangat aneh bila pemerintah memaksakan harus mengambilalih pelayaran perintis dan diserahkan ke Pelni. Selain Pelni yang tidak memiliki armada yang kecil dan sumber daya yang mampu tiba hingga ke pulau-pulau terpencil, peran masyarakat untuk memutar roda ekonomi pun semakin sempit.

“Lalu masyarakat di pulau-pulau itu mau diapakan? Mengapa tak turut serta mengembangkan perekonomiannya? Ini tidak perlu dilakukan oleh pemerintah. Cukup saling bersinergi saja dengan masyarakat di ujung pulau dan pelayaran perintis,” pungkas Sofyan.***Roy Jon/Richard/Ando Tornando/Juan

Bagikan :

Berita INTEGRITAS