Pencopotan Fahri Hamzah oleh Parpol Dasar Hukumnya UU MD3

HAS

Jakarta, mediaintegritas.com - Direktur Eksekutive Integritas Studies Centre (ISC), Hendrik Aryanto menyarankan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat agar mengunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD atau yang kita kenal dengan MD3 sebagai dasar hukum pemberhentian Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR.

“UU MD3 kan jelas mengatur pemberhentian Pimpinan dan aggota DPR, Tidak sulit untuk mengartikannya seperti dipenjelasan UU MD3 ditulis Cukup Jelas” Ujar Hendrik di Kantornya di Daerah Duren Sawit di Jakarta. Senin (18/04/2016).  

Didalam UU MD3  dengan jelas dan tegas mengatur bahwa Pimpinan DPR dapat berhenti dari jabatannya karena tiga hal, satu meninggal, kedua mengundurkan diri dan yang terakhir karena diberhentikan,

Dalam Pimpinan DPR diberhentikan, apabila  :

  1. Berhalangan tetap selama 3 bulan berturut tanpa keterangan apapun.
  2. Melanggar sumpah jabatan dan kode etik yang telah melalui Mahkamah Kehormatan.
  3. Dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang berkuatan hukum tetap dengan pidana kurungan 5 Tahun penjara atau lebih.
  4.  Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
  5. Ditarik keanggotaannya sebagai anggota DPR oleh partai politiknya
  6. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini atau
  7. Diberhentikan sebagai anggota partai politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Untuk kasus Fahri Hamzah, pemberhentian Fahri Hamzah dikarenakan Dewan Pengurus Pusat PKS memandang bahwa sepak terjang Fahri Hamzah sudah tidak sejalan dengan kebijakan partai dan partai sudah memutuskan  bukan saja menarik Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua Pimpinan DPR bahkan sampai memecat sebagai anggota kader.

Kalau sudah sampai diberhentikan sebagai anggota partai, tentunya Pimpinan DPR harus bersikap hati-hati memberikan peryataan, jangan kontraproduktif   bahkan ada Pimpinan DPR mengatakan saudara Fahri Hamzah tidak bisa dihentikan dan dicopot partai seenaknya dan dia masih sah sebagai Wakil Ketua DPR.

Kejadian Fahri Hamzah  sepatutnya  menjadi pelajaran penting bagi semua partai politik agar tidak sewenang-wenang memecat anggotanya namun disisi lain, politikus harus tunduk kepada partai politiknya karena telah mengikrarkan sumpahnya

“Yang bikin undang-undang kan DPR dan Pemerintah, Jangan UU itu diartikan kalau enak diikutin sebaliknya kalau tidak enak dicari-cari alasan, itu namanya pembodohan”, Ujarnya

Persoalan Fahri Hamzah menggugat SK pemberhertian itu persoalan lain, biarlah pengadilan yang memutuskannya, namun wibawa kelembagaan negara jangan dianggap seperti perkoncoan atau pertemanan,para pimpinan jadilah negarawan dalam berbicara dan berperilaku itu yang penting. (Debby)

Bagikan :

Berita Lainnya