Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Bebaskan Dua Terdakwa Kasus JIS, Jaksa Lanjutkan Upaya Kasasi Dan Langsung Cekal Terdakwa

Roy Jon
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nyatakan Bebas Dua Terdakwa Kasus JIS, Jaksa Lanjutkan Upaya Cekal Dan Kasasi

Jakarta, mediaintegritas.com -Dua terdakwa kasus pelecehan seksual di Jakarta International School (JIS) Neil Bantleman dan Ferdinant Tjiong dibebaskan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusan banding atas kasus yang melibatkan orang asing tersebut.

Atas putusan itu, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta M Adi Toegarisman menyampaikan, bahwa Jaksa tidak terima dengan putusan vonis bebas versi PT DKI itu, sehingga Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sudah langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

“Jaksa sudah langsung mengajukan upaya hukum kasasi. Dan memori kasasinya sudah kami kirimkan ke Mahkamah Agung pada 2 September 2015,” ujar Adi Toegarisman (Rabu, 09/09/2015).

Adi Toegarisman menyampaikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) kedua terdakwa sebelumnya sudah divonis dengan hukuman 10 tahun penjara dengan denda RP 100 juta, subsidier 6 bulan penjara.

“Ada apa dengan putusan PT DKI? Sehingga kedua terdakwa divonis bebas? Kami tidak tahu. Yang pasti, dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI itu satu orang hakim yakni Dr Mohammad Joko menyatakan dissenting opinion artinya menolak putusan bebas kepada kedua terdakwa itu,” papar Adi.

Atas putusan PT DKI itu, lanjut Adi, pihaknya juga sudah melakukan pencekalan terhadap kedua terdakwa. “Sudah dilakukan pencekalan, sebab Jaksa masih lakukan upaya kasasi,” ujarnya.

Ketika ditanya mengenai rasa keadilan atas putusan PT DKI, Adi menjelaskan bahwa hal itu sangat sarat kekeliruan. Selain pada fakta persidangan di PN Jaksel yang menyatakan bahwa 5 orang terdakwa yang terdiri dari 4 orang laki-laki dan satu orang perempuan di kasus JIS yang sama, hakim menyatakan dihukum masing-masing delapan tahun penjara. “Yang perempuan dihukum tujuh tahun penjara,” ujarnya.

Adi mempertanyakan proses pengambilan keputusan pada masing-masing terdakwa yang berbeda. “Mengapa pada 5 terdakwa divonis bersalah dan dipenjara, sedangkan dua terdakwa atas putusan banding malah divonis bebas? Dan, pada saat persidangan di PN Jaksel, seorang terdakwa atas nama Zainal dalam kesaksiannya di depan persidangan mengakui bahwa salah satu terdakwa yang divonis bebas oleh PT DKI itu yakni Neil Bantleman pernah menyuruh Zainal membawa anak ke ruangannya. Saya kira rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum sudah tidak ada dalam putusan PT DKI itu,” papar Adi.

Sebagai warga Negara dan warga masyarakat, kata Adi, dia sangat prihatin dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membebaskan dua terdakwa atas nama Bantleman dan Ferdinant Tjiong itu. “Di sisi lain, kita sangat miris dengan maraknya pemberitaan dan peristiwa adanya kekerasan terhadap anak. Eh, kok malah ada terdakwa yang dibebaskan. Tolonglah semua bukti dan fakta-fakta itu tidak dibuang begitu saja. Seharusnya vonis dibuat berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada juga,” ujarnya.

Pertimbangan hukum yang dimiliki Jaksa dalam melakukan upaya hukum kasasi atas putusan bebas dua terdakwa kasus pelecehan seksual terhadap anak di JIS itu, dijelaskan Adi, tidak jauh dari adanya dua perbedaan putusan, yakni Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mennyatakan bersalah dan menghukum para terdakwa dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menyatakan dua terdakwa itu bebas.

Ada delapan butir putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memutuskan perkara ini, yakni; 1. Keterangan ketiga anak korban yang menyatakan telah disodomi oleh terdakwa dinilai sebagai alat bukti keterangan saksi sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di mana anak korban dan anak saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti keterangan saksi.

2. Keterangan orang tua ketiga anak korban yang menjelaskan perubahan perilaku ketiga anak korban dari sebelum kejadian disodomi sampai dengan setelah kejadian sodomi dan mendengar langsung dari ketiga anak korban tentang sodomi yang dilakukan oleh terdakwa dinilai sebagai alat buktu keterangan saksi seperti putusan MK Nomor 65/PPU/VIII/2010 tanggal 8 Februari 2011 tentang perluasan saksi.

3. Keterangan ahli kedokteran forensik yang menjelaskan tentang keadaan anus ketiga anak korban dan keadaan anus terdakwa yang terdapat kuman diplococcus gram native ekstra selular sehingga disimpulkan bahwa terdakwa memiliki perilaku seks menyimpang.

4. hasil visum et repertum dari ketiga anak korban yang menunjukkan adanya cirri-ciri sodomi.

5. Hasil visum et repertum terdakwa yang menunjukkan adanya kuman diplococcus gram native ekstra selular pada anusnya sehingga dinilai oleh ahli kedokteran forensic dan ahli seksolog bahwa terdakwa telah menerima penis laki-laki dewasa di anusnya.

6. Keterangan ahli seksolog dan hasil pemeriksaan seksual terdakwa yang menunjukkan adanya kelainan seksual pada terdakwa sebagai p[edofilia inklusif.

7. Memperhatikan Keterangan Ahli Polygraph (lie detector) yang menunjukkan  para terdakwa berbohong pada saat diperiksa di Kepolisian.

8.Keterangan dari para ahli psikologi serta hasil Pemeriksaan Psikologi dan Konseling terhadap para anak korban yang menjelaskan bahwa ketiga anak korban mengalami tekanan psikologis akibat peristiwa yang dialaminya dan cerita yang dikemukakan oleh ketiga anak korban tentang sodomi yang dilakukan oleh terdakwa adalah benar dialami oleh mereka dan bukan hasil karangan ataupun karena pengaruh orang lain.

Bandingkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta; 1. Dengan menempatkan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik dan Keterangan Ahli Seksolog terlih dahulu Majelis Hakim Tingkat Pertama seolah-olah telah menyatakan terdakwa sebagai pelaku sodomi kepada ketiga anak korban baru kemudian mencari pembenaran melalui keterangan ketiga anak korban tersebut.

2. Keterangan ketiga anak korban bukan merupakan alat bukti keterangan saksi yang sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena masih di bawah umur dan secara subyektif dikesampingkan tanpa mempertimbangkan keterangan ahli psikologi yang menyatakan keterangan ketiga anak korban adalah benar.

3.Keterangan orang tua ketiga anak korban adalah testimonium de Auditu tanpa memperhatikan adanya Putusan MK Nomor 65/PPU/VII/2010 tanggal 8 Januari 2011 tentang perluasan saksi dan Majelis Hakim Tingkat Banding hanya mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum tanpa menilainya secara konprehensif.

4. Tidak mempertimbangkan visum et repertum terdakwa secara konprehensif.

5. Keliru dalam mempertimbangkan visum et repertum ketiga anak korban.

6. Sama sekali tidak mempertimbangkan ahli polygraph (lie detector) dan hasil pemeriksaannya yang menyatakan kalau terdakwa berbohong dan tidak mempertimbangkan ahli psikolog dan hasil pemeriksaan psikologi dan konseling terhadap ketiga anak korban.

7. Tidak mempertimbangkan ahli seksolog dan hasil pemeriksaan seksual terdakwa yang menyatakan terdakwa mempunyai penyimpangan seksual.

8. Tidak mempertimbangkan keterangan ahli kedokteran forensik.

“Jika dibandingkan dua putusan itu, maka tentu yang lebih berkeadilan dan faktual adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sarat dengan kekeliruan,” ujar Adi Toegarisman.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Niam Saleh menyatakan sangat menyayangkan adanya putusan hakim di pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membebaskan dua orang terdakwa kasus sodomi anak di JIS. “Sangat disayangkan putusan membebaskan dua terdakwa itu, sungguh hakim sudah tidak melihat fakta-fakta dan tidak mempertimbangkan hukum terutama perlindungan terhadap anak,” ujar dia.

Lebih lanjut, Asrorun memaparkan, bahwa di Indonesia telah begitu banyak anak-anak yang jatuh menjadi korban kekerasan seksual, menjadi korban kekerasan lainnya, akan tetapi hukum dan keadilan masih tumpul di tangan hakim. “Harusnya hakim memiliki nurani dan melihat persoalan anak-anak Indonesia, yang sudah begitu banyak korban. Harus beracuan pada fakta, sehingga hukum memberikan perlindungan kepada anak, bukan perlindungan kepada terdakwa,” ujarnya.

Dia berharap proses kasasi yang telah dilakukan Jaksa atas putusan ini, akan dapat diproses oleh hakim Mahkamah Agung (MA) agar kiranya memberikan keadilan yang seadil-adilnya, dan memberikan perlindungan yang nyata bagi anak-anak. “Kita serahkan dan tunggu putusan Kasasi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menghukum dua guru Jakarta Intercultural School (JIS), Neil Bantleman dan Ferdinant Tjiong. Sesuai pernyataan kuasa hukum keduanya, Hotman Paris, dua guru JIS itu bebas dari hukuman.

Juru bicara PT DKI Jakarta M Hatta menjelaskan, putusan pertama atas nama Ferdinant Michel/Tjiong bernomor 150/pid/2015/PT DKI. Bertindak sebagai ketua majelis adalah Silvester Djuma dengan hakim anggota Mochamad Djoko dan Sutoto Hadi.

“Dimusyawarahkan 13 Juli 2015, dibacakan di depan umum 10 Agustus 2015. Di dalam putusan ini, ada 3 hakim yang 2 putusannya membebaskan,” kata Hatta, Jumat (14/8/2015).

Dua hakim yang membebaskan Ferdinant adalah Silvester dan Sutoto, sementara hakim Mochamad Djoko berpendapat lain. Dia mengajukan dissenting opinion (DO).

“Menerima permohonan banding dari terdakwa dan jaksa, membatalkan putusan PN Jaksel, yang dimohonkan tersebut. Mengadili sendiri, menyatakan Ferdinant Michele alias Ferdinant Tjiong, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dilaporkan JPU dalam dakwaan primair maupun subsidair. Membebaskan terdakwa Ferdinant Michel alias Ferdinant Tjiong. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat serta martabatnya.” demikian bunyi putusan tersebut lengkap.

Untuk Neil, putusannya bernomor 152/Pid/2015/PT.DKI. Hampir sama dengan Ferdinant, Neil juga dibebaskan. Namun dalam putusan tersebut, tidak ada hakim yang menyatakan perbedaan pendapat.

“Menyatakan terdakwa Neil Bantleman selengkapnya tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum dalam dakwaan. Membebaskan terdakwa Neil Bantleman alias Mr B oleh karena itu dari dakwaan primair atuapun subsidair. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat.” demikian putusan lengkap untuk Neil seperti dibacakan Hatta.

Bertindak sebagai hakim dalam putusan ini adalah Silvester Djuma (ketua) dan anggota Ariansyah B Dali dan Pramodana K Atmad.***Erje

Bagikan :

Berita INTEGRITAS