PENOLAKAN DPR TERHADAP MENTERI BUMN RINI SOEMARNO MENUAI KECAMAN

HAS

Jakarta, mediaintegritas.com - Penolakan Anggota DPR  terhadap Kehadiran Menteri BUMN Rini Soemarno dalam membahas Tahun Anggaran 2017  di Kementrian BUMN menuai kecaman dari masyarakat yang memandang perilaku anggota dewan sudah melampaui kewenangannya.

Berdasarkan Surat Presiden‎ Nomor R-39/Pres/06/2016 Presiden Jokowi menunjuk Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menggantikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, untuk menggelar rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI dalam rangka pembahasan perubahan APBN 2016 dan pembahasan RKA K/L Tahun 2017 Kementerian BUMN.

Penunjukkan Menkeu oleh Presiden Jokowi ini merespons keputusan Rapat Paripurna DPR RI pada 18 Desember 2015 yang menyatakan tidak akan melakukan rapat kerja dengan Menteri BUMN, termasuk pembahasan APBN.  Larangan tersebut diketahui atas permintaan Pansus Panitia Angket Pelindo II yang kemudian diteruskan oleh pimpinan parlemen.

Ketua Komisi VI DPR, Teguh Juwarno mengatakan, larangan tersebut membuat pembahasan ‎mengenai perubahan APBN 2016 dan pembahasan RKA K/L Tahun 2017 Kementerian BUMN menjadi tertunda.‎ Akibatnya, hingga saat ini keputusan perubahan APBN 2016 belum masuk dalam Badan Anggaran DPR RI.

Sementara itu Direktur Eksekutif Integritas Studies Center ( ISC) Hendrik Aryanto menilai penolakan Menteri BUMN Rini Soemarno oleh anggota dewan sebagai bentuk arogansi dan tidak menjujung etika politik.

“Anggota dewan ingin memperlihatkan taring atau kekuatan namun kecaman yang diterima atas ulah mereka” Ujar hendrik di Jakarta, Jumat (17/06/2016)

Bilamana menteri BUMN Rini bermasalah atas angket Pelindo II seharusnya diteruskan saja kepada pihak penegak hukum seperti KPK, Jaksa dan Kepolisian untuk dilakukan penindakan, jangan disandera dengan menolak seakan-akan menteri BUMN Rini Soemarno sudah bersalah dan tidak dianggap.

“Cara berpikir anggota dewan yang keliru dan sudah diluar kewenangan mereka” Kata Hendrik

Pimpinan DPR seharusnya bijak memberikan solusi dan dapat berdikusi dengan presiden terkait persoalan tersebut agar tidak menggangu program kerja pemerintah. (Debby)

Bagikan :

Berita INTEGRITAS