PERGANTIAN FAHRI HAMZAH DASARNYA UU MD3

HAS

Jakarta, mediaintegritas.com -Wakil Ketua Fraksi Ansory Siregar kembali melakukan interupsi saat Rapat Peripurna di Gedung DPR mendesak Pimpinan DPR  melakukan pergantian Wakil Ketua DPR dari Fahri Hamzah kepada Lediah Haifa, Jakarta, Kamis (2/6/2016).

"Sudah dua atau tiga rapat paripurna sebelumnya waktu itu saya interupsi pergantian Fahri dengan Ledia pimpinan selalu bilang sedang proses," Ujar Ansory

Ansory mengingatkan kepada pimpinan DPR belum pernah ada keputusan fraksi yang ditolak pimpinan DPR selama ini. Pimpinan DPR tidak dapat menentukan posisi seseorang yang diputuskan fraksi.

Ia menegaskan posisi pimpinan DPR merupakan hak fraksi. Sehingga, Pimpinan DPR diminta serius menyikapi hal tersebut.

"Tolong jangan main-main di sini pimpinan. Jangan mempermainkan partai," katanya.

Sementara itu Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan PKS harus menunggu putusan pengadilan, karena saudara Fahri selaku Wakil Ketua telah melakukan upaya hukum dan harus dihargai.

"Sudah ada putusan sela yang menyatakan harus menunggu keputusan yang inkrah. Kita tentu saja kita harus menghargai putusan pengadilan," kata Fadli kepada wartawan, Kamis (2/6/2016).

Fahri Hamzah melakukan gugatan terhadap PKS atas pemecatannya dari seluruh jenjang partai ke Pengadilan Jakarta Selatan.

Persidangan sudah berjalan dan majelis hakim sudah mengeluarkan putusan sela, yang isinya memutuskan tidak boleh ada perubahan status Fahri Hamzah sebagai anggota DPR dari Fraksi PKS hingga ada putusan tetap.

Menurut PKS, partai tetap bisa mengajukan pergantian Fahri Hamzah dari kursi pimpinan DPR karena kewenangan dari fraksi, namun mengenai keanggotaan Fahri sebagai anggota DPR tetap menunggu putusan pengadilan yang tetap.

Direktur Eksekutif Integritas Studies Center Hendrik Aryanto, menyatakan bahwa PKS bisa saja melaporkan seluruh pimpinan DPR karena tidak mau menjalankan amanat UU dalam hal ini UU MD3.

“lha UU MD3 sudah sangat jelas mengaturnya, mengapa mereka (pimpinan) jadi ragu mengambil sikap terhadap pergantian pimpinan DPR yang dimintakan PKS karena itu haknya”. Kata Hendrik di Kantornya di Duren Sawit Jakarta Timur, Kamis (02/06/2016).

Putusan sela itu bukan melarang pencopotan Fahri sebagai Pimpinan Wakil DPR, melainkan memutuskan supaya status fahri sebagai anggota dewan tidak digangu.

“Tidak semua anggota dewan adalah pimpinan DPR, sedangkan Pimpinan DPR sudah pasti anggota dewan, bedanya kan disitu.” Ujar Hendrik (Andi)
 

Bagikan :

Berita INTEGRITAS