Permudah Ijin 'Pasar Asing', Pedagang Kaki Lima Tuding Jokowi-JK Pelanggar Hak Rakyat

Roy Jon
Ali Mahsun

Jakarta, mediaintegritas.com -Memperlonggar ijin bagi pasar-pasar modern membuat para Pedagang Kaki Lima (PKL) meradang. Pemerintah pun dituding sebagai pihak yang paling bertanggung jawab yang melakukan pelanggaran hak-hak rakyat Indonesia, termasuk hak para PKL.

Karena itu, melalui kebijakan deregulasi yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK terhadap pelonggaran ijin Pasar Modern di Indonesia, para PKL Indonesia menganggap pemerintahan ini sebagai kaki tangan imperialis asing.

“Rezim Jokowi-JK sudah mempertegas dirinya sebagai rezim imperialis, penjajah rakyat sendiri dan menjadi antek kekuatan asing. Deregulasi pelonggaran ijin toko-toko modern yang merupakan bagian dari Paket Kebijakan September I milik Jokowi-JK secar jelas dan tegas sebagai wujud nyata penjajahan ekonomi rakyat dan bangsa Indonesia,” papar Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Ali Mahsun dalam keterangan persnya.

Sejak pemerintah mengeluarkan aturan baru yang mempersulit keberadaan PKL Indonesia, menurut Ali Mahsun, ribuan pasar tradisional sudah tidak bisa bertahan. Hal itu dikarenakan, dalam regulasi itu, pemerintah lebih berpihak kepada pasar modern dan toko-toko modern yang secara massif menghabisi keberadaan para PKL dan pasar-pasar tradisional Indonesia.

“Saat ini saja, akibat adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007, sudah ada sebanyak 3500 pasar tradisional kolaps. Jutaan PKL kelontong gulung tikar digerus oleh membludaknya toko-toko modern yang merangsek masuk hingga ke pedesaan-pedesaan dan gang-gang di perkotaan,” ujar Ali Mahsun.

Bahkan, sejak rezim Jokowi-JK berkuasa, menurut Ali Mahsun, para PKL pun mengalami penggusuran dengan semena-mena dan dengan cara-cara yang tak beradab.

“PKL digusur semena-mena, diusuri-usir tak beradab. UMKM pun dikebiri dengan beban pajak satu persen dari omzet lima tahun ke belakang. Jadi, deregulasi perlonggaran ijin toko modern ini telah sempurnakan penggerusan oleh kekuatan asing, oleh kongsi kapitalis multinasional terhadap ekonomi rakyat, telah merobek kedaulatan ekonomi bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945,” papar Ali.

Dia juga menuding pemerintahan ini sudah ingkar janji dan hanya berjanji palsu kepada para PKL. Sebab, janji pemerintah untuk melakukan revitalisasi terhada 5000 pasar tradisional tidak ada, perekonomian yang pro-rakyat pun hanya mimpi belaka.

“Palsu dan bohong belaka. Keberadaab rezim Jokowi-JK mimpi buruk bangsa Indonesia di siang bolong. APKLI secara tegas kecam dan melawan totalitas rezim Jokowi-JK atas deregulasi perlonggar ijin toko modern,” ujar dia.

Karena itu, lanjut Ali, jika pemerintah tetap memaksakan adanya deregulasi pelonggaran ijin bagi toko modern, maka pihaknya bersama-sama dengan seluruh PKL Indonesia berjanji akan turun ke jalanan dan meminta Jokowi-JK turun tahta.

“Jika dipaksakan maka PKL bersama dan bersatu dengan elemen kekuatan bangsa lainnya turun ke jalan merobohkan rezim imperialis Jokowi-JK demi dan untuk tegaknya ekonomi rakyat dan Kedaulatan Ekononi Bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945,” ujar Ali.

Sampai kini, lanjut dia, APKLI menyebut bahwa perekonomian rakyat Indonesia kukut (gulung tikar) jika toko modern ijinnya diperlonggar. “Sehingga Indonesia paripurna dijajah bangsa asing kembali. Apa maunya Jokowi-JK perlonggar ijin Toko Modern? Tak ada kata lain kecuali, PKL bersatu melawan total rezim Jokowi-JK,” pungkas dia.

Pemerintah memastikan akan melakukan deregulasi 89 aturan dari 154 aturan. Deregulasi ini sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan investasi dan membuat ekonomi bergerak lebih kencang.

Melansir paket kebijakan ekonomi Menko Bidang Perekonomian, dalam deregulasi tersebut pemerintah juga mempermudah izin pembangunan toko modern layaknya Alfamart, Indomart, Alfamidi dan sejenisnya di daerah.

Dalam Surat Edaran Mendag yang merevisi Surat Edaran Mendag No. 1310/M-Dag/SD/12/2014 tentang Perizinan Toko Modern berdasarkan Perpres No. 112 tahun 2007, dan Permendag No. 70 tahun 2013, untuk menerbitkan izin sementara toko modern bagi daerah yang belum mempunyai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Kota.

Adapun maksud dari aturan ini diterbitkan, yakni untuk mempermudah kepastian berusaha untuk mendirikan toko modern. Aturan ini akan berlaku pada September 2015.

Sekadar informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih memilih mendahulukan penyelesaian deregulasi aturan secara besar, dibandingkan merampungkan paket kebijakan ekonomi. Pasalnya, deregulasi ini terdiri dari ratusan aturan yang akan diperbaiki guna memperbaiki iklim dunia usaha, sehingga menggerakkan roda perekonomian.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) berencana melonggarkan izin pendirian minimarket baru di berbagai daerah. Sebelumnya, Kemendag melarang pendirian minimarket di daerah-daerah yang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

RDTR merupakan aturan yang dikeluarkan Pemda untuk mengatur lokasi toko modern, agar tidak berdekatan dengan pasar tradisional. Hal ini bagian dari paket kebijakan ekonomi terkait deregulasi di bidang perdagangan.

Lewat deregulasi ini, akan dikeluarkan Surat Edaran Mendag baru yang merevisi Surat Edaran Mendag No. 1310/M-Dag/SD/12/2014 tentang Perizinan Toko Modern berdasarkan Perpres No.112 tahun 2007, dan Permendag No.70 tahun 2013, untuk menerbitkan izin sementara toko modern bagi daerah yang belum punya RDTR.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Sri Agustina mengatakan, lewat deregulasi yang tengah digodok saat ini, pihaknya akan mencabut Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 1310/M-DAG/SD/12/2014 yang melarang berdirinya minimarket baru di daerah yang belum memiliki RDTR.

“Kalau menurut surat edaran, bahwa toko modern boleh didirikan sepanjang daerah telah memiliki RDTR. Saat ini baru 9 daerah yang sudah memiliki, jadi daerah lain belum bisa mendirikan minimarket,” kata Sri pekan lalu.

Dalam pelonggaran izin minimarket, Kemendag juga akan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Perpres ini jadi landasan dari surat edaran larangan pembangunan minimarket di daerah tanpa RDTR.

“Karena surat edaran tidak bisa menganulir peraturan di atasnya. Kalau surat-surat edaran direvisi, Perpres juga harus direvisi. September ini semoga selesai, kita larang yang belum punya RDTR, jadi seolah-olah minimarket ini dimemoratorium. Jadi RTR (Rencana Tata Ruang) saja, nggak perlu detail (RDTR), sehingga lebih fleksibel,” ujar Sri.

Sri beralasan, pelonggaran pendirian minimarket dilakukan dalam paket kebijakan untuk memberi kepastian berusaha toko modern di Indonesia. “Kan baru 9 daerah, jadi di daerah lain belum bisa berdiri kan. Bagaimana kalau di Indonesia Timur, di sana kan sangat membutuhkan minimarket. Jadi kita mau ubah,” ujarnya.

Kemendag mencatat, dari 514 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia, baru 9 daerah yang sudah menyusun RDTR. Kesembilan daerah tersebut yakni Kota Serang, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Paligi Moutong, Kabupaten Bangka, Kota Kepanjen, serta Kabupaten Malang.***Erje

Bagikan :

Berita INTEGRITAS