Perppu 2/2017 Keluar, Pemerintah Segera Bubarkan Ormas Bermasalah

Deborah

Jakarta, mediaintegritas.com - Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perppu) No.2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Ada larangan yang lebih luas dari aturan sebelumnya di UU 17/2013 tentang Ormas, Perppu 2/2017 diteken oleh Presiden Joko Widodo pada Senin, 10 Juli 2017, dan telah dimuat di situs Sekretariat Negara.

Salah satu pasal yang diubah adalah Pasal 59 tentang larangan untuk ormas.
Larangan soal tindakan permusuhan terhadap SARA serta penyalahgunaan, penistaan atau penodaan terhadap agama awalnya ada di Pasal 59 ayat 2. Di Perppu 2/2017, larangan itu termuat dalam Pasal 59 ayat 3.

Sementara itu, larangan soal penggunaan nama, lambang, bendera, dan simbol organisasi yang memiliki kesamaan dengan gerakan separatis atau organisasi terlarang serta larangan melakukan kegiatan separatis kini digabungkan ke Pasal 59 ayat 4. 

Pasal 59 ayat 4 juga memuat larangan bagi ormas untuk menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. 
 

Berikut isi pasal 59 di Perppu 2/2017:

Pasal 59

(1) Ormas dilarang:
a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
b. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/ badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau
c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

(2) Ormas dilarang:
a. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan / atau
b. mengumpulkan dana untuk partai politik.

(3) Ormas dilarang:
a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ormas dilarang:
a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
b. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
c. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Revisi ayat di pasal 59 ini berpengaruh pada sanksi yang dikenakan terhadap ormas yang melanggar. 

Dengan adanya Perppu 2/2017, prosedur pembubaran ormas oleh pemerintah menjadi lebih singkat dan ringkas, dikarenakan sebanyak 18 pasal yang mengatur soal proses pembubaran telah dihapus. 

Kini, syarat administrasi bagi ormas yang melanggar peraturan hanya ada 3 tahap yaitu peringatan tertulis 1 kali, penghentian kegiatan ormas, dan pembubaran ormas.

Bagian penjelasan dari pasal 59 juga direvisi. Larangan-larangan untuk ormas dibuat lebih rinci pasal demi pasal.

Salah satu yang ditekankan pemerintah pula di Perppu 2/2017 adalah tentang definisi ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Sebelumnya, di UU 17/2013, pemerintah menyebut ajaran yang bertentangan dengan Pancasila hanya ateisme, komunisme/marxisme-lenimisme. Kini, paham lain yang bertujuan untuk mengubah Pancasila dan UUD 1945 juga dilarang. Berikut penjelasannya:

Yang dimaksud dengan "ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila' antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Debby)
 

 

Bagikan :

Berita Lainnya