Peryataan Agus Raharjo Berbuntut Panjang

Deborah

Jakarta, mediaintegritas.com - Peryataan Ketua KPK Agus Raharjo yang akan memperimbangkan penerapan pasal tindak pidana korupsi (Tipikor) kepada Pansus Hak Angket KPK menuai kontroversi dan perlawanan dari para anggota DPR,  Teuku Taufiqulhadi Anggota Komisi III menyebut sikap Ketua KPK sudah sangat keterlaluan dan merendahkan. 

"Kami akan bersikap terhadap itu karena itu pelecehan terhadap lembaga negara," ujar Taufiqulhadi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/9/2017).

Taufiqulhadi menyatakan,  jika ucapan Ketua KPK Agus tidak disikapi, wibawa DPR akan hancur.

"DPR dilecehkan oleh sebuah lembaga yang dihadirkan sebuah UU. DPR akan menyikapinya dalam konteks kelembagaan, bagaimana sikap kami nanti," tegasnya. 

Dia menegaskan pelaporan ini nantinya bersifat kelembagaan, bukan dalam kapasitas Pansus Angket ataupun komisi terkait KPK. Mahkamah Kehormatan Dewan ada kemungkinan ditugaskan dalam perkara ini. 

Lebih lanjut, Taufiqulhadi menyatakan pelaporan ini ditujukan bukan kepada lembaga KPK, melainkan kepada Agus sebagai personal. Agus dianggap telah menyampaikan ucapan kurang baik di depan umum.

Hal senada disampaikan politisi dari PAN Daeng Muhammad akan membawa kasus ini pihak kepolisian karena peryataan Ketua KPK sangat Arogan dan tidak menghargai lembaga negara. 

"Setuju. DPR adalah lembaga yang dilindungi UU. Apa yang dilakukan DPR bukan hanya dilindungi perundang-undangan, tapi UUD 45. Pasal 21 UU Tipikor, Ketua KPK ini arogansi terhadap lembaga lainnya," kata Daeng di gedung DPR, Senayan, Jakarta

Menurut Daeng, Agus sebaiknya tidak asal bicara. Niat KPK dan DPR sebenarnya sama, yakni memperbaiki dan membangun negara agar lebih baik ke depan. 
 

Bahkan Wakil Ketua Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu mendatangi KPK dan meminta ditahan sebagai respons atas pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo soal penerapan pasal tindak pidana korupsi. .

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengatakan pihaknya bisa menerapkan pasal tindak pidana korupsi (tipikor), yakni merintangi penyidikan KPK, bila Pansus Angket mengganggu kinerja KPK.

"Kemudian kita sedang mempertimbangkan, misalnya kalau begini terus, (pasal) obstructions of justice (merintangi penyidikan) kan bisa kita terapkan. Karena kita sedang menangani kasus yang besar selalu dihambat," ujar Agus, Kamis (31/8).  (Ocha)

Bagikan :

Berita Lainnya