PLT Gubernur DKI, Membantah Obrak Abrik APBD 2017 Yang Benar Penyesuai Saja

HAS

Jakarta, mediaintegritas.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI, Sumarsono meluruskan adanya pemberitaan yang mengatakan dirinya mengobrak abrik APBD DKI 2017. Menurut Sumarsono APBD DKI 2017 tidak diubah habis-habisan, tapi hanya dilakukan penyesuaian.

"APBD tidak diobrak-abrik. Bahasanya harus diluruskan. APBD tidak diobrak-abrik tapi dilakukan penyesuaian," kata Sumarsono seusai Rapat Paripurna di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (5/12).

Menurutnya ada tiga faktor penyesuaian anggaran daerah untuk tahun 2017. Pertama, penyesuaian besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2017, dari Rp 3,1 juta menjadi Rp 3,3 juta.

Kedua, penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan penyesuaian harga komponen.

Ketiga, adanya penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan PP No. 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

"Pasti akan ada penyesuaian-penyesuaian mengenai penempatan dan seterusnya. Jadi dinamika perubahan dan kebutuhan untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat itu. Jadi sama sekali tidak ada titipan anggaran dari DPRD. Kalau ada titipan, yaitu titipan Tuhan sebagai amanah untuk melayani masyarakat miskin seperti itu," paparnya.

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini menegaskan bila tidak terjadi perubahan anggaran maka tidak perlu dilakukan pembahasan bersama DPRD DKI.

Justeru karena dibahas bersama, DPRD dapat mengoreksi eksekutif. Sehingga adanya pembahasan anggaran antara eksekutif dengan legislatif mengakibatkan terjadinya perubahan anggaran.

"Kalau enggak ada perubahan ngapain dibahas lagi bersama DPRD. Jadi justeru adanya perubahan, karena DPRD untuk mengoreksi eksekutif. Jadi ada pembahasan itulah kemungkinan ada perubahan. Kalau enggak ada perubahan bisa dibayangkan," imbuhnya.

Juga akan dipertanyakan eksistensi DPRD DKI sebagai wakil rakyat yang menampung aspirasi rakyat. Dipertanyakan kehadiran mereka untuk mengartikulasi kepentingan masyarakat.

"Jadi kalau nggak ada perubahan yang malah dipertanyakan DPRD. Karena itu, kita harus berikan ruang untuk adanya perubahan penyesuaian aspirasi rakyat dari DPRD. Baik dari hasil reses maupun hasil yang berkembang di masyarakat,"  Ujar Sumarsono (Debby)

Bagikan :

Berita INTEGRITAS